Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili oleh Inspektur Kalsel, Akhmad Fydayeen mengajak kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalsel untuk bersama-sama menjaga kinerja pengelolaan keuangan daerah, saat membuka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (TLHP-APIP) di gedung Mahligai Bersujud, Tanah Bumbu.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN dan ABPD yang terserap, benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Kalsel, inilah esensi dari pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” sebut Fydayeen, Rabu (24/7/2024).
Ia juga menyampaikan beberapa hal, dan berharap melalui kegiatan pemutakhiran data TLHP ini dapat menghasilkan rekapitulasi yang akurat, terkait rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah dan belum diselesaikan, ini akan memudahkan koordinasi dengan satuan kerja terkait, sehingga dapat dipenuhi dan diselesaikan.
Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Inspektorat kabupaten kota se-Kalsel, sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah sehingga tingkat ketaatan terhadap regulasi serta kualitas sistem kontrol internal merupakan faktor krusial yang tidak dapat diabaikan.
Ia menyampaikan capaian yang cukup baik dalam beberapa tahun belakangan ini, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi di Kalsel telah berhasil memperoleh dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sebagai catatan, Pemprov Kalsel hingga saat ini mampu mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut, prestasi ini menunjukkan komitmen kita dalam mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov Kalsel tidak boleh cepat puas dengan capaian tersebut, sebab masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan dan peningkatan, salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah pemutakhiran data TLHP.
“Kita perlu menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dengan cermat dan komprehensif untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah kita, oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kita juga memerlukan langkah-langkah yang inovatif dan progresif salah satunya adalah dengan memaksimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” lanjutnya. MC Kalsel/Fuz
SUMBER : diskominfomc
