Provinsi Kalimantan Selatan

PPKM Level IV, Kebun Raya Banua Kembali Ditutup Untuk Umum

Artikel →

Gerbang utama Kebun Raya Banua juga ditutup selama pelaksanaan PPKM Level IV, di Kota Banjarbaru. BANJARBARU – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kembali menyebabkan sektor wisata Kebun Raya Banua di wilayah ini terpaksa harus ditutup. Lokasi di pintu utara di kawasan wisata Kebun Raya Banua ditutup Kepala UPTD Kebun Raya Banua Agung Sriyono mengatakan sebelum naik ke level IV yakni di level III, pihaknya telah bersiap-siap untuk menutup kunjungan di Kebun Raya Banua bagi umum. Sehingga, setelah berstatus naik, maka, wisata ini telah resmi ditutup sementara. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Agung Sriyono “Melihat...

Lanjut Membaca →

Atlet dan Pelatih Wasaka Provinsi Kalsel Lakukan Swab Antigen

Artikel →

Pelaksanaan swab antigen di KONI Kalsel BANJARMASIN – Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX – 2021, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan semakin gencar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap atlet dan pelatih Wasaka Provinsi Kalsel PON Papua, salah satunya dengan melakukan swab antigen. Ketua KONI Provinsi Kalimantan Selatan Bambang Heri Purnama mengungkapkan, ada sebanyak 160 atlet dan pelatih tim Wasaka Provinsi Kalsel untuk PON Papua yang menjalani swab antigen. Dan, ditemukan 7 positif dari hasil swab tersebut. Ketua KONI Kalsel Bambang Heri Purnama “Dari hasil swab antigen yang dilakukan ditemukan 7 orang yang positif, dari atlet serta pelatih,” ungkap...

Lanjut Membaca →

Pansus Raperda Sistem Manajemen Jalan Segera Monitoring Dalam Daerah

Artikel →

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Sistem Manajemen Jalan di Kalsel, Agus Mawardi BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Jalan resmi melalui rapat Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (26/7). Ketua Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Jalan, Agus Mawardi mengatakan dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan beserta Biro Hukum tersebut telah disusun strategi kerja Pansus kedepan. Rencananya, Pansus akan segera melakukan studi komparasi ke Kabupaten Tabalong untuk mengkaji materi yang ingin dimuat di dalam Raperda dimaksud. “Kita akan laksanakan monitoring tanggal 29 Juli nanti ke Kabupaten Tabalong,” katanya kepada wartawan. Politisi...

Lanjut Membaca →

Dinas TPH Kalsel Gelar Bimtek Untuk Kembangkan Lahan Rawa Di Kalsel

Artikel →

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Bambang Pamuji saat memberikan materi tentang pemanfaatan lahan rawa untuk ketahanan pangan melalui virtual, Senin (26/7/2021). Guna mengoptimalisasi penggunaan lahan rawa untuk pertanian yang ada di Kalsel, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinas TPH) Prov. Kalsel bekerja sama dengan UPT Kementerian di Kalsel melaksanakan Bimbingan Teknis online yang bertajuk “Pengembangan Lahan Rawa Mendukung Pertanian Berkelanjutan Saat Pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan”. Kegiatan ini diikuti mencapai lebih dari 4.679 orang. Adapun pemateri dari kegiatan tersebut yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Bambang Pamuji, narasumber dari Kepala Dinas TPH Provinsi Kalsel...

Lanjut Membaca →

Pemprov Kalsel Berharap Perda SPBE Dan Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024 Segera Ditetapkan

Artikel →

Rapat Paripurna Tanggapan dan Jawaban Gubernur Kalsel terhadap Raperda SPBE dan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2024, di Banjarmasin, Senin (26/7/2021). MC Kalsel/Ar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 bisa segera ditetapkan menjadi Perda. Penjabat Gubernur Kalsel diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Faried Fakhmansyah, mengatakan Perda tentang SPBE nantinya dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. “Sehingga, melalui SPBE dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dimana mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan dapat...

Lanjut Membaca →

Bantu Stok Darah, DPD KNPI Kalsel Gelar Donor Darah

Artikel →

DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Selatan berkerjasama dengan GMP Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Donor Darah di halaman Gedung DPD KNPI Kalsel, Banjarmasin, Senin (26/7/2021). MC Kalsel/tgh Dalam rangka peringatan HUT KNPI ke-48, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Selatan berkerjasama dengan GMP Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Donor Darah di halaman Gedung DPD KNPI Kalsel, Banjarmasin. Sekretaris DPD KNPI Kalsel, Muhammad Yusuf mengatakan, mengingat kondisi COVID-19 yang makin meningkat dan kebutuhan darah di rumah sakit juga sangat diperlukan. “Jadi kami sebagai pemuda berharap melalui kegiatan donor darah dapat memberikan penambahan pasokan darah dan bermanfaat bagi semua,”...

Lanjut Membaca →

Stok Oksigen Telah Tiba Di Kalsel

Artikel →

Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA (tengah) saat memantau proses tibanya oksigen di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Minggu (25/7/2021). Stok oksigen untuk memenuhi kebutuhan yang ada di rumah sakit Kalsel telah tiba di pelabuhan Trisakti pada malam Minggu (25/7/2021). Kegiatan ini langsung disaksikan oleh PJ Gubernur Kalsel dalam memantau proses bongkar di terminal peti kemas. Proses pengangkutan ini turut disaksikan pihak KSOP Banjarmasin, PT Pelindo, pemilik armada dan anggota Satgas Oksigen Provinsi Kalsel dan pihak terkait lain. Safrizal ZA mengatakan, kebutuhan oksigen di Kalsel cukup tinggi sehingga ada beberapa rumah sakit yang kekurangan oksigen. “Saat ini kebutuhan oksigen cukup tinggi, sehingga kita...

Lanjut Membaca →

Gandeng Bank Kalsel, DKP Kalsel Optimalkan Pemungutan Retribusi Jasa Perikanan

Artikel →

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya mengoptimalkan pemungutan retribusi jasa usaha sektor perikanan dengan menggandeng Bank Kalsel. Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, mengatakan kerja sama tersebut untuk mempermudah pembayaran retribusi sewa kios dan gudang menggunakan transaksi non tunai. “Kita menggandeng Bank Kalsel untuk bekerja sama dalam hal pembayaran non tunai. Nanti akan bertahap mungkin di awal bulan Agustus sudah kita terapkan dengan para penyewa kios dan gudang di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ucap Rusdi, Banjarmasin, Sabtu (24/7/2021). Menurut Rusdi, di zaman teknologi ini, pembayaran non tunai sangat efektif dengan segala kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan. Selain itu, pembayaran...

Lanjut Membaca →

PPKM Level IV, Kebun Raya Banua Kembali Ditutup Untuk Umum

Atlet dan Pelatih Wasaka Provinsi Kalsel Lakukan Swab Antigen

Pansus Raperda Sistem Manajemen Jalan Segera Monitoring Dalam Daerah

Dinas TPH Kalsel Gelar Bimtek Untuk Kembangkan Lahan Rawa Di Kalsel

Pemprov Kalsel Berharap Perda SPBE Dan Pembentukan Dana Cadangan Pilkada 2024 Segera Ditetapkan

Bantu Stok Darah, DPD KNPI Kalsel Gelar Donor Darah

Stok Oksigen Telah Tiba Di Kalsel

Gandeng Bank Kalsel, DKP Kalsel Optimalkan Pemungutan Retribusi Jasa Perikanan

Layanan Publik
Sistem Informasi

Informasi Geografis

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.

Keanekaragaman Hayati

Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah.

Sumber Daya Alam

Kehutanan: Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha) Perkebunan: Perkebunan Negara (229.541 ha) Bahan Galian: batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dll.

Tenaga Kerja

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 38,20% tenaga kerja diserap sektor pertanian. Sektor perdagangan adalah sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 20,59%. Status pekerja di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor informal. Pada Februari 2012 sebanyak 63,20% adalah pekerja di sektor informal. Sebagian besar dari pekerja tersebut berstatus berusaha sendiri (19,66%), berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,92%) serta pekerja bebas dan pekerja tak dibayar (24,61%). Pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 36,80% yaitu terdiri dari pekerja dengan status buruh/karyawan (33,35%) dan status berusaha dibantu dengan buruh tetap (3,45%).

Selayang Pandang

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.
Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah.
Kehutanan: Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha) Perkebunan: Perkebunan Negara (229.541 ha) Bahan Galian: batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dll.
Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 38,20% tenaga kerja diserap sektor pertanian. Sektor perdagangan adalah sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 20,59%. Status pekerja di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor informal. Pada Februari 2012 sebanyak 63,20% adalah pekerja di sektor informal. Sebagian besar dari pekerja tersebut berstatus berusaha sendiri (19,66%), berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,92%) serta pekerja bebas dan pekerja tak dibayar (24,61%). Pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 36,80% yaitu terdiri dari pekerja dengan status buruh/karyawan (33,35%) dan status berusaha dibantu dengan buruh tetap (3,45%).