Provinsi Kalimantan Selatan

Presiden Dorong Sinergi, Perkuat Pemulihan Ekonomi

Artikel →

Ilustrasi taksonomi hijau Indonesia Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia JAKARTA – Presiden Joko Widowdo mendorong sektor jasa keuangan untuk terus bersinergi dengan sektor riil, mendorong perekonomian nasional yang tengah berada dalam momentum pemulihan. “Saya mengapresiasi jajaran OJK yang dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lain. Antara sektor jasa keuangan dan sektor riil harus saling mendukung dan menguatkan, karena tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan baik dan berkelanjutan,” kata Presiden dalam sambutan virtual pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2022, yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis (20/1). Selain itu, momentum pemulihan ekonomi ini juga diperkuat dengan pembiayaan...

Lanjut Membaca →

DPRD Kalsel Tekankan Tiga Misi Dalam Raperda RPJMD 2021-2026

Artikel →

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 Bidang Pemerintahan dan Hukum menggelar rapat internal bersama tenaga ahli di ruang Komisi I DPRD Kalsel, Kamis (20/1). Suasana Rapat Internal Pansus I Raperda tentang RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026 Wakil Ketua Pansus I Raperda tentang RPJMD Kalsel Tahun 2021-2026, Suripno Sumas mengatakan rapat tersebut dilakukan dalam rangka penjabaran lima misi yang ada di RPJMD. Dari lima misi tersebut, menurutnya, ada tiga misi yang ditekankan yang menjadi ranah Pansus I yaitu membangun SDM berkualitas dan berbudi pekerti luhur, tata kelola pemerintahan...

Lanjut Membaca →

Pemprov Kalsel Terima Kunker DPRD Sumatera Utara Terkait Ekonomi

Artikel →

Staff Ahli Gubernur (Kiri) bersama Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Sumatera Utara (Kanan) BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Sumatera Utara. Kunjungan kerja ini, dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi B DPRD Sumatera Utara Dodi Taher, yang disambut oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmasyah, di Ruang Rapat Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Kamis (20/1), Dalam sambutannya Dodi Taher menyampaikan, pihaknya menilai Pemerintah Provinsi Kalsel telah berhasil dalam meningkatkan perekonomian di wilayahnya, selain perekonomian, Provinsi Kalsel juga termasuk dalam penyumbang terbesar dalam tambang dan sawit ditingkat Nasional. Sehingga pihaknya tertarik, untuk melakukan...

Lanjut Membaca →

Tak Terima Dapat Sanksi, Persebaru Layangkan Somasi ke Asprov PSSI Kalsel

Artikel →

BANJARBARU – Persebaru akhirnya melayangkan somasi ke Asprov PSSI Kalimantan Selatan, Kamis (20/1), setelah upayanya melakukan banding tidak membuahkan hasil. Somasi ini adalah bentuk protes pihak Persebaru atas sanksi yang diberikan Komisi Disiplin Asprov PSSI Kalsel yang menyatakan bahwa Persebaru U-17 terbukti melanggar regulasi dengan memainkan pemain tidak sah. Bahkan sanksi ini, justru diperkuat oleh Komisi Banding. Ketua Umum Persebaru, Wartono mengklaim timnya telah memenuhi mekanisme peraturan yang telah ditetapkan Asprov PSSI Kalsel untuk dapat ikut bertanding pada laga Soeratin U-17 terkait pemain. “Dari pelepasan pemain dari klub sebelumnya hingga ke Persebaru sudah disahkan PSSI, dan regulasi ketika main di Asprov...

Lanjut Membaca →

Sambut HPN 2022, KLH dan PWI Pusat Gelar Workhsop Rehabilitasi Mangrove

Artikel →

Menteri LHK saat memberikan keterangan kepada wartawan usai workshop JAKARTA – Ekosistem mangrove memiliki fungsi sangat penting karena berperan sebagai sabuk hijau bagi area pesisir, dan sebagai ekosistem dengan simpanan karbon terbesar. Tak hanya itu, melalui skema perdagangan karbon, Indonesia sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan hingga 350 triliun rupiah dari transaksi jual beli sertifikat emisi karbon ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting. Salah satunya mampu mencegah abrasi laut. “Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus...

Lanjut Membaca →

Pemprov Tekankan Adopsi Digital Untuk Menjaga Kestabilan Inflasi

Artikel →

Suasana High Level Meeting TPID Prov Kalsel, di Idham Chalid Setda Prov Kalsel BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, guna menindaklanjuti sasaran inflasi tahun 2022-2024, di Idham Chalid Setda Prov Kalsel, Kamis (20/1). Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov Kalsel, Syaiful Azhari, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sampai saat ini masih menjadi fokus utama dalam sentra kebijakan dalam pengendalian inflasi nasional. “Seiring dengan dengan arahan Presiden RI dalam Rakornas pengendalian inflasi tahun 2021, kita tentu harus mendorong peran UMKM Pangan...

Lanjut Membaca →

Diskop UKM Kalsel : Tingkatkan Produksi UMKM Melalui Gerai

Artikel →

Kepala Bidang Usaha dan Pemasaran Produk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Refiansyah. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Usaha dan Pemasaran Produk, Refiansyah menyebutkan perkembangan ekonomi masyarakat pada UMKM di tengah pandemi COVID-19 yang meningkat produksinya melalui gerai. Kepala Bidang Usaha dan Pemasaran Produk, Refiansyah menjelaskan geliat pelaku UMKM pada tahun 2021 silam. “Pada Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan ada dua program untuk UMKM, program pemberdayaan UMKM dan program pengembangan UMKM,” ujar Refiansyah, Kamis (20/1/2022). Ia menjelaskan untuk program pemberdayaan UMKM, melalui kegiatan permodalan atau pembiayaan, kemitraan UMKM dengan usaha besar atau asosiasi...

Lanjut Membaca →

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Di Kalsel

Artikel →

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Sulaimansyah, Banjarmasin, Kamis (20/1/2022). MC Kalsel/Rns Kalimantan Selatan (Kalsel) tercatat telah merealisasikan Rp17.115,82 triliun atau 98,82 persen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di tahun 2021 lalu. “Bila dibandingkan realisasi tahun lalu (2020), terjadi penurunan sebesar 5,85 persen yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD serta kegagalan lelang,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Sulaimansyah, Banjarmasin, Kamis (20/1/2022). Sementara, untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan bulan Desember 2021 masing-masing telah mencapai Rp4.065,45 miliar (134,65 persen) dan Rp7.486,17 miliar...

Lanjut Membaca →

Presiden Dorong Sinergi, Perkuat Pemulihan Ekonomi

DPRD Kalsel Tekankan Tiga Misi Dalam Raperda RPJMD 2021-2026

Pemprov Kalsel Terima Kunker DPRD Sumatera Utara Terkait Ekonomi

Tak Terima Dapat Sanksi, Persebaru Layangkan Somasi ke Asprov PSSI Kalsel

Sambut HPN 2022, KLH dan PWI Pusat Gelar Workhsop Rehabilitasi Mangrove

Pemprov Tekankan Adopsi Digital Untuk Menjaga Kestabilan Inflasi

Diskop UKM Kalsel : Tingkatkan Produksi UMKM Melalui Gerai

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Di Kalsel

Layanan Publik
Sistem Informasi

Informasi Geografis

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.

Keanekaragaman Hayati

Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah.

Sumber Daya Alam

Kehutanan: Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha) Perkebunan: Perkebunan Negara (229.541 ha) Bahan Galian: batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dll.

Tenaga Kerja

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 38,20% tenaga kerja diserap sektor pertanian. Sektor perdagangan adalah sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 20,59%. Status pekerja di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor informal. Pada Februari 2012 sebanyak 63,20% adalah pekerja di sektor informal. Sebagian besar dari pekerja tersebut berstatus berusaha sendiri (19,66%), berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,92%) serta pekerja bebas dan pekerja tak dibayar (24,61%). Pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 36,80% yaitu terdiri dari pekerja dengan status buruh/karyawan (33,35%) dan status berusaha dibantu dengan buruh tetap (3,45%).

Selayang Pandang

Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.
Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah.
Kehutanan: Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha) Perkebunan: Perkebunan Negara (229.541 ha) Bahan Galian: batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dll.
Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada bulan Februari 2012 tercatat sebanyak 38,20% tenaga kerja diserap sektor pertanian. Sektor perdagangan adalah sektor kedua terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 20,59%. Status pekerja di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor informal. Pada Februari 2012 sebanyak 63,20% adalah pekerja di sektor informal. Sebagian besar dari pekerja tersebut berstatus berusaha sendiri (19,66%), berusaha dibantu buruh tidak tetap (18,92%) serta pekerja bebas dan pekerja tak dibayar (24,61%). Pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 36,80% yaitu terdiri dari pekerja dengan status buruh/karyawan (33,35%) dan status berusaha dibantu dengan buruh tetap (3,45%).