Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan harapan agenda tahunan ini menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Plh Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin yang diwakili oleh Inspektur, Akhmad Fydayeen menyampaikan jika hal ini merupakan entry meeting gabungan dalam rangka pemeriksaan interim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalsel. “Ini dalam rangka untuk LKPD laporan keuangan pemerintah daerah, mudah-mudahan nanti ke depannya hal tersebut setelah diperiksa akan jadi bagus karena kita tahu sendiri, jadi output dari kegiatan ini adalah nantinya WTP atau tidak,” sebut Fydayeen usai mengikuti kegiatan tersebut...
Lanjut MembacaPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan memastikan stok Barang Kebutuhan Pokok (Bapok) aman dalam menjelang bulan ramadan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar dapat berbelanja Barang Kebutuhan Pokok (Bapok) dengan normal, terutama di saat ini menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. “Karena ketersediaan bahan pokok kita sangat mencukupi, oleh karena itu kami menghimbau agar tidak melakukan aksi beli yang berlebihan, lakukanlah pembelian secara normal seperti biasanya,” ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di ruang rapat Sekda Kalsel, Senin (17/2/2025). Ketersediaan Bapok di Kalsel, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri disebutkan...
Lanjut MembacaPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID Kalsel) terus mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian melalui video telekonferensi, di ruang rapat Sekda Kalsel, Banjarbaru. Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan menyampaikan rasa sukur usai mengikuti rakor pengendalian inflasi pada pekan ke-II Februari 2025 yang disebutkan jika kondisi inflasi Kalsel cukup stabil. “Alhamdulillah, kondisi inflasi di Kalsel hingga saat ini cukup stabil dan inflasinya rendah di bawah nasional, kita ketahui secara nasional 0,76 persen yoy, dan -0,67 persen mtm,” ujarnya, Senin (17/2/2025). Sulkan mejelaskan, capaian tersebut berdasarkan dengan...
Lanjut MembacaDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja teknis untuk membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan pentingnya peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. “Rapat kali ini membahas isu-isu strategis terkait pembangunan, dengan fokus pada prioritas nasional yang mencakup tujuh sektor utama. DPPPAKB sendiri berkomitmen menguatkan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, serta hak penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya memperhatikan sektor ekonomi, tapi juga...
Lanjut MembacaRabithah Melayu Banjar menggelar Lokakarya Kebangsaan dengan tema “Gerakan Harmoni untuk Indonesia Maju”. Acara ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta menangkal ancaman intoleransi, radikalisme, eskriminisme, dan terorisme yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Lokakarya ini dihadiri oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin yang Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, beberapa tokoh masyarakat, akademisi, serta pemuka agama. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel menyebutkan bangsa Indonesia ditakdirkan dengan keragaman suku, etnis, bahasa, budaya dan agama. Keragaman ini bisa menjadi kekuatan, namun bisa juga menjadi kelemahan dan ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. “Ketika keragaman itu, kita wujudkan dalam rasa saling...
Lanjut Membaca