BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) 2024 dengan mengusung tema “Penguatan Pengawasan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel di Era Digital” bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (25/9).
Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yusephus Nugroho, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Ely Kusumastuti serta Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto.
Dalam sambutannya yang dibacakan, Gubernur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut, Sahbirin Noor juga menekankan pentingnya sinergi dalam meningkatkan kualitas pengawasan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan responsif di tengah dinamika era digital.
“Penguatan pengawasan daerah merupakan langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama di era digital yang penuh tantangan. Teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan bisa menjadi alat yang efektif untuk pengawasan lebih komprehensif dan real-time,” ungkap Roy.
Sahbirin Noor juga mendorong seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan literasi digital dan kompetensi teknologi, seraya tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, diharapkan transparansi tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan akan terus meningkat, sehingga mampu menghadapi tantangan era digital secara optimal,” ujarnya.
Sehingga, Rakorwasda 2024 diharapkan menghasilkan strategi inovatif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengawasan daerah, sekaligus mendukung sistem pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, menguraikan dasar pelaksanaan Rakorwasda ini, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta agenda tahunan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia juga menegaskan bahwa hasil dari Rakorwasda 2024 ini akan menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan peta pengawasan 2025, yang nantinya akan disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional.
“Tujuan Rakorwasda ini adalah untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan fokus serta jadwal pelaksanaan pengawasan antar APIP, sehingga pengawasan di setiap daerah dapat berjalan lebih sinergis dan terkoordinasi,” ujar Fydayeen.
Untuk diketahui Rakorwasda ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Bupati dan Walikota se-Kalimantan Selatan, Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Inspektur Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan serta tamu undangan lainnya. (BDR/RDM/RH)
SUMBER : abdipersadafm
