Plt Asisten II Pemprov Kalsel
BANJARMASIN – Sektor pertambangan, sampai saat ini memang masih menjadi andalan provinsi Kalimantan Selatan, meraup pendapatan untuk pembangunan daerah. Namun tidak lama lagi, sektor ini akan ditinggalkan, seiring cadangan batubara yang semakin menipis.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, sudah merencanakan sejumlah sektor prioritas, yang akan menggantikan peran sektor pertambangan. Salah satunya adalah sektor perindustrian.
Hal ini disampaikan Plt Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, usai menggantikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor membuka rapat koordinasi teknis (rakernis) bidang perindustrian tahun 2023, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Selasa (21/2).
“Sasarannya tidak hanya industri besar, tapi juga industri kecil, yang kedepannya diharapkan dapat menggantikan sektor pertambangan,” ujarnya kepada wartawan.
Karena alasan itulah, maka menurut Fajar, rakernis bidang perindustrian ini perlu digelar untuk kesiapan perencanaan dan pemetaan tahun 2024. Dimana melalui rakernis ini, diharapkan akan ada masukan dari para pengusaha, pemerintah daerah 13 kabupaten kota dan juga Kementrian Perindustrian.
“Rakernis ini perlu membahas sektor perindustrian ini secara mendetail. Termasuk dari segi kebutuhan tenaga kerja, dan kesiapan SDM di Kalimantan Selatan memenuhi kebutuhan tersebut. Ditambah, sebentar lagi ibukota pindah ke Kalimantan Timur. Kita tentunya tidak ingin menjadi penonton saja, dan bersiap menghadapi pembangunan ekonomi baru Indonesia di pulau Kalimantan ini,” tambahnya.
Fajar juga berharap, adanya peran serta dari perguruan tinggi di Kalsel untuk mencetak SDM berkualitas dengan membuka jurusan baru dan diperlukan untuk kemajuan sektor perindustrian.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, Mahyuni mengatakan, selaras dengan tema rakornis “Diversifikasi Produk dan Standardisasi Industri untuk Penguatan Daya Saing Industri Daerah”, maka diperlukan pemetaan yang tepat dan akurat terkait potensi diversifikasi di Kalsel.
“Rakornis ini bertujuan untuk sinkronisasi, keselarasan dan sinergitas penyusunan program kegiatan bidang oerindustrian antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, pemprov Kalsel berkomitmen membuat strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diekspor, tidak lagi berwujud bahan baku mentah, tetapi sudah menjadi barang setengah jadi.
“Saat ini pemanfaatan bahan bakar dengan menggunakan energi baterai sudah menjadi tren baru, dan bahan bakunya ada di tempat kita. Jika industri ini berjalan, maka akan sangat luar biasa dampaknya untuk Kalimantan Selatan, terutama terkait penyerapan tenaga kerja,” tutupnya. (RIW/RDM/RH)
SUMBER : abdipersadafm
