Dalam upaya merumuskan arah pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Kerja Teknis dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi momen penting untuk menyusun arah pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga.
“Isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga menjadi indikator utama dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warganya, termasuk perempuan dan anak-anak, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan,” ujar Agus di Banjarmasin, Senin (17/2/2025)
Lebih lanjut, Agus Dyan Nur berharap bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) kali ini, dapat menempatkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dikegiatan Forum Perangkat Daerah dan Rakernis juga dibahas beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah ini yaitu Penguatan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perlindungan hukum.
Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung untuk memastikan akses yang setara dan layak bagi setiap perempuan dan anak, kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif mengingat keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dan penguatan program ketahanan keluarga sebagai kunci dalam membangun generasi penerus yang berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Dyan Nur juga mengajak seluruh peserta untuk bekerja dengan penuh komitmen dalam menyusun perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan
“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan keluarga di provinsi ini,” jelasnya. MC Kalsel/scw
SUMBER : diskominfomc
