PEMPROV KALSEL GELAR SOSISALISASI KKS TAHUN 2025

Penulis 21 January 2025 Daerah 0 Views

Suasana rapat sosialisasi penilaian KKS Tahun 2025

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS) melakukan sosialisasi persiapan penilaian KKS Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan setiap tahun ganjil.

Rapat berlangsung di Ruang Ismet Ahmad, kantor Bappeda Kalsel, Senin (20/1), dengan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim pembina KKS Kalsel.

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kalsel, Rahmiyanti Janoezir

Kepala Bappeda Kalsel melalui Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Rahmiyanti Janoezir mengatakan, rapat lanjutan tersebut bertujuan untuk memastikan dan memenuhi kriteria KKS, sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Kami ingin memberikan masukan kepada seluruh OPD yang menjadi anggota tim pembina KKS terkait fungsi masing-masing dalam mewujudkan Kabupaten Kota Sehat di Kalsel,” katanya.

Rahmiyanti menjelaskan, KKS memiliki 9 tatanan utama yaitu, Kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, Permukiman dan fasilitas umum, Pendidikan, Pasar, Pariwisata, Transportasi dan tertib lalu lintas, Perkantoran dan industri, Perlindungan sosial, serta Penjagaan dan penanganan bencana.

“Setiap tatanan mencakup indikator pokok dan pendukung yang harus dipenuhi untuk mencapai kategori penghargaan Swasti Saba atau Padapa, Wiwerda, hingga Wistara,” jelasnya.

Namun demikian, persyaratan utama untuk memenuhi kriteria yakni 80 persen individu di suatu Kabupaten/Kota harus terbebas dari buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF).

Penelaah Teknis Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Yulida Rahmi, mengungkapkan, Kalsel sendiri mengalami peningkatan dalam penilaian KKS tahun ini.

Jika tahun 2023 lalu hanya dua Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat, Yulida mengaku tahun ini ada 10 Kabupaten/Kota di Kalsel yang masuk kriteria penilaian.

“Tiga Kabupaten yang masih belum memenuhi yaitu Barito Kuala, Tanah Laut dan Balangan. Kita akan coba maksimalkan agar setidaknya salah satu dari tiga daerah itu juga bisa ikut dalam penilaian November nanti,” tuturnya. (SYA/RDM/RH)

SUMBER : abdipersadafm

Pencarian

Kategori

Berita
Daerah

Berita Terpopuler

Goverment Public Relations