BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Ruang Rapat Khalid Maksum, Kantor Bappeda Kalsel, mulai Rabu (12/3).
Acara dibuka oleh Pj Sekda Kalsel Syarifuddin yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Isharwanto. Forum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk legislatif, akademisi, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha.
Dalam sambutannya, Isharwanto menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ini.
“Forum ini merupakan bagian dari proses perencanaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peran serta publik sangat diperlukan agar strategi pembangunan dapat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan daerah, serta masukan dari akademisi dan dunia usaha,” ujarnya.
Dokumen RPJMD akan menjadi panduan utama dalam mencapai visi “Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Sementara itu, RKPD 2026 akan menjadi strategi operasional dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta mengembangkan sektor unggulan daerah.
Isharwanto juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi Kalsel yang selaras dengan visi pembangunan nasional.
“Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Ini menjadi tantangan besar bagi kita, mengingat pertumbuhan ekonomi daerah kita masih di angka 5,05 persen tahun lalu,” jelasnya.
Selain itu, indikator pembangunan lainnya seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran juga menjadi perhatian.
“Kita harus mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 1,64 sampai 2,62 persen pada 2029, dari yang saat ini masih 4,02 persen. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang ditargetkan turun ke kisaran 3,27 sampai 3,97 persen,” tambahnya.
Forum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan strategis dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan pembangunan Kalsel yang efektif dan berkelanjutan. (SYA/RDM/RH)