BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan mengadakan rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di gedung DPRD Kalsel.
Rapat kerja yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono itu dihadiri Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti beserta jajarannya, baru-baru tadi.
Agenda utama rapat ini membahas rencana program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025, yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang produktif, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
Dalam pengantarnya, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono menyampaikan bahwa Disnakertrans Kalsel adalah instansi Tipe A, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menangani urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
Tugas utama dinas ini meliputi pengelolaan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan masyarakat transmigrasi, yang semuanya bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dan daya saing masyarakat di Kalimantan Selatan.
“Saat ini, tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan masih sangat tinggi, mencapai sekitar 80 persen. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kami dan merupakan tantangan bagi Disnakertrans untuk segera diatasi,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnaketrans Kalsel, Irfan Sayuti menjelaskan dalam upaya menekan angka pengangguran, pihaknya akan memaksimalkan peran balai-balai latihan kerja untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pencari kerja. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka agar lebih siap masuk ke dunia kerja.
“Selain itu, inisiatif penyelenggaraan bursa kerja juga akan digalakkan. Bursa kerja ini memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan yang membuka lowongan, sehingga mereka bisa melakukan wawancara dan memperluas jaringan profesional,” jelasnya.
Irfan menambahkan melalui sinergitas antara Disnakertrans dan Komisi IV DPRD Kalsel, maka berbagai program peningkatan kualitas tenaga kerja, penyelenggaraan bursa kerja, dan pelatihan kerja akan terus dikembangkan.
Diharapkan upaya ini dapat menekan angka pengangguran, menciptakan tenaga kerja yang kompeten, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)
SUMBER : abdipersadafm
