Ukuran Kinerja Pemerintahan

WAKIL Presiden RI, Jusuf Kalla menyambut baik atas hasil baik yang diperoleh sejumlah kementerian dan Pemprov, termasuk Kalsel. Dalam sambutannya, dia mengatakan, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini menjadi ukuran sejauh mana kinerja pemerintahan.

"Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi pada hasil," kata pria yang akrab disapa JK.

Dalam kesempatan itu, JK berpesan, agar semua instansi pemerintah membangun etos kerja sebagai budaya pemerintahan Kabinet Kerja yang mengutamakan hasil untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Semua anggaran yang dikelola harus benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik dan berorientasi pada hasil.

Dia menekankan agar setiap instansi harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja yaitu fokus pada target-target yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019, pemilihan strategi yang tepat, penguraian target nasional menjadi target yang lebih operasional namun tetap selaras dengan target nasional dan target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya.

Lalu, penentuan kegiatan yang tetap untuk mencapai target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan evaluasi secara berkala. Ketujuh hal tersebut menjadi kunci bagi instansi pemerintah untuk membangun etos kerja pemerintahan Kabinet Kerja yang berorientasi hasil.

Jika ketujuh hal ini dipahami oleh pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintahan provinsi dan digaungkan ke pegawai sampai tingkat operasional, dia yakin pemerintahan Indonesia akan mencapai kemajuan yang luar biasa.

Pada gilirannya, kata Wapres, etos kerja akan menjadi budaya pada seluruh instansi pemerintah. Pegawai akan berlomba-lomba dan berkompetesi menghasilkan kinerja yang terbaik bagi instansinya.

Praktis, anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan benar-benar optimal untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan kata lain, instansi tidak hanya dituntut serapan anggarannya maksimal, tapi juga dengan penyerapan anggaran itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membuat banyak manfaat bagi publik.

Penyerahan laporan evaluasi kinerja pemerintahan ini sangat penting dalam membangun budaya kinerja dalam instansi pemerintahan. (*)

(Sumber : Banjarmasin Post edisi Rabu, 16 Desember 2015)

Share