Pengesahan Tujuh Perda Provinsi Kalsel Ditangguhkan

Banjarmasin, KP - Pengesahan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan daerah (Perda), karena belum ada hasil evaluasi atau fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Asbullah AS SH, membenarkan ditangguhkannya pengesahan tujuh Raperda menjadi Perda Provinsi Kalsel saat dikonfirmasi wartawan di Banjarmasin, Selasa (31/1). Tujuh Raperda yang mengalami penundaan pengesahan menjadi Perda itu, tiga diantaranya berasal dari eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dan empat inisiatif DPRD setempat. Raperda yang berasal dari eksekutif/pemprov tersebut yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sedangkan Raperda inisiatif dewan yaitu Raperda tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis atas usul Komisi II DPRD Kalsel, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) atas usul Komisi III DPRD setempat.

Kemudian Raperda tentang Pelestarian Budaya Daerah dan Kearifan Lokal atas usul Komisi IV DPRD Kalsel, serta Raperda tentang Revisi Perda nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atas usul komisi I DPRD provinsi setempat. Menurut Asbullah, semula pengesahan Raperda itu menjadi Perda dijadwalkan Desember 2016 lalu, sehingga Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau Program Pembentukan Peraturan Daerah (P3D) Kalsel 2016 tuntas, kemudian dijadwalkan kembali akhir Januari 2017, tetapi tertunda lagi.

Dikatakannya, penjadwalan ulang pengesahan tujuh Raperda itu untuk menjadi Perda pada Februari 2017.

"Itupun kalau hasil evaluasi atau fasilitasi dari Kemendagri sudah kita terima," ujar Asbullah. Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) dulu bernama Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kalsel, HM Rosehan NB menerangkan, semula P3D 2016 merencanakan membahas 25 Raperda.

Namun, dari hasil konsultasi dengan Kemendagri, lima Raperda diantaranya tereliminasi dan hanya 20 yang bisa untuk pembahasan lebih lanjut terdiri 11 dari eksekutif/pemprov Kalsel dan sembilan merupakan inisiatif DPRD setempat. (lia/K-2)

(Sumber : Kalimantan Post edisi Rabu, 01 Februari 2017)

Share