Gubernur Luncurkan Pencanangan "Kalsel Bergerak untuk Kebangkitan Zakat" Selasa, 25 Juli 2017 16:16

 

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor membuka sekaligus meresmikan pencanangan "Kalsel Bergerak untuk Kebangkitan Zakat" di Mahligai Pancasila, Selasa (25/7/2017).

"Bismillahirramanirrahim, dengan ini saya buka pencanangan Kalsel Bergerak untuk Kebangkitan Zakat," kata Sahbirin Noor yang kemudian menandainya dengan pemukulan beduk.

Dalam acara ini juga hadir Ketua Baznas Kalsel, HG (P) Rusdi Effendi AR.

Gubernur Kalsel juga menyerahkan zakat hartanya kepada baznas sebesar Rp 100 juta. Kemudian penyerahan secara simbolis atribut relawan kesehatan Baznas. 

Sumber: Banjarmasin Post

Gubernur Luncurkan Pencanangan "Kalsel Bergerak untuk Kebangkitan Zakat" Selasa, 25 Juli 2017 16:16

 

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor membuka sekaligus meresmikan pencanangan "Kalsel Bergerak untuk Kebangkitan Zakat" di Mahligai Pancasila, Selasa (25/7/2017).

"Bismillahirramanirrahim, dengan ini saya buka pencanangan Kalsel Bergerak untuk Kebangkitan Zakat," kata Sahbirin Noor yang kemudian menandainya dengan pemukulan beduk.

Dalam acara ini juga hadir Ketua Baznas Kalsel, HG (P) Rusdi Effendi AR.

Gubernur Kalsel juga menyerahkan zakat hartanya kepada baznas sebesar Rp 100 juta. Kemudian penyerahan secara simbolis atribut relawan kesehatan Baznas. 

Sumber: Banjarmasin Post

Bantuan Dana untuk Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjary

Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor (baju sasirangan) memberikan bantuan dana untuk Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjary yang diterima oleh Rektor Uniska, Abd Malik pada acara sidang terbuka ke-XXXVI Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjary (MAB) di Gedung Sultan Suriansyah, Rabu (12/7). Bantuan dana yang diberikan tersebut sejumlah Rp. 1 Miliar. Mc Kalsel/Rns

Meriahkan Pekan Pancasila untuk Menjaga Jati Diri Bangsa

Menampilkan 1-pekan-pancasila.jpegMenampilkan 2-pekan-pancasila.jpegTorehan sejarah memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi untuk menyusun dasar negara kita, Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945 menjadi awal perumusan tersebut, di mana Presiden Pertama Indonesia mengungkapkan kata Pancasila dihadapan sidang BPUPKI. Selanjutnya dari lima intisari tersebut dirumuskan kembali susunan baru sehingga melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila difinalisasi hingga seperti saat ini.

Pada tahun 2017 ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan peringatan Hari Lahir Pancasila. Bukan hanya satu hari, peringatan ini diadakan dalam bentuk Pekan Pancasila dari tanggal 29 Mei s.d. 4 Juni 2017. Berbagai kegiatan  digelar secara terintegrasi dipayungi satu tema besar, yakni “Saya Indonesia Saya Pancasila”. 

Tema tersebut merupakan bentuk ekspresi bersama yang dibawakan dengan cara personal. Mengingatkan kembali bahwa Pancasila tidak hanya sebagai Dasar Negara, tetapi juga jati diri bangsa. Sila-silanya menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia.  Semua kata yang terkandung di dalamnya merupakan intisari jiwa masyarakat kita.

Pada puncak Pekan Pancasila, 1 Juni 2017 ini, Presiden Joko Widodo beserta Kabinet Kerja mengadakan upacara di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jl. Penjambon, Jakarta Pusat. Berbagai elemen masyarakat turut hadir dalam acara tersebut.  Di sini Pancasila kembali digaungkan untuk menjadi falsafah yang bisa dipelajari oleh dunia.

Pancasila adalah nilai dasar yang akan diturunkan dari generasi ke generasi. Para pendahulu telah bersatu padu menyusun dasar pondasi bernegara kita. Mereka bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pijakan bagi Indonesia untuk melangkah.

Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut meneruskan langkah para pahlawan di masa lalu. Berpartisipasi memeriahkan Pekan Pancasila sebagai awal dari usaha menjaga jati diri negeri ini.

Selain itu, guna mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Mei 2017 lalu, Presiden menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Unit akan terdiri atas dua Dewan, yakni Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana. Dewan Pengarah terdiri dari berbagai elemen seperti Tokoh Kenegaraan, Tokoh Agama dan Masyarakat, Tokoh Purnawirawan TNI/ Polri,  Pensiunan PNS, dan Akademisi.

Saya Indonesia Saya Pancasila!#PekanPancasila #SayaPancasila

**Asdep Hubungan Masyarakat Kemensetneg dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo, Newsroom Biro Humpro Setdaprov Kalsel edisi Senin, 05 Juni 2017**

Kebangkitan Nasional, Momentum Peningkatan Kompetensi Manusia Indonesia di Era Digitalisasi

Menampilkan 0805_Wujudkan-Kebangkitan-Nasional.png19 Mei 2017, Hari Kebangkitan Nasional diperingati untuk mengenang perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Tepat 109 tahun yang lalu, organisasi Boedi Oetomo lahir di atas semangat dan komitmen para pemuda lintas pulau untuk mencapai kemajuan pendidikan yang berbudaya dan perekonomian demi kemandirian bangsa.

Saat ini, lebih dari seabad kemudian, perkembangan kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur TIK berjalan begitu cepat dan menjadi sarana yang vital bagi sendi-sendi ekonomi dan politik bangsa. Kemampuan penyediaan teknologi dan TIK yang memadai akan menjadi salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan kemandirian bangsa.Pemanfaatan TIK saat ini terdorong oleh semakin canggihnya perangkat keras dan lunak serta kemampuan digitalisasi melalui pengembangan aplikasi dan layanan nilai tambah yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.

Pengalaman kita menunjukkan bahwa digitalisasi tersebut juga dapat meningkatkan taraf hidup dan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan, yaitu melalui kegiatan sharing economy, inklusi keuangan dan digitalisasi tenaga kerja. Melalui digitalisasi, kesempatan kerja tidak harus menyempit, namun justru dapat dikembangkan melalui pemanfaatan aplikasi. Pemerataan kesempatan kerja, sharing economy, dan inklusi keuangan ini diharapkan akan ikut menyumbang dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan menunurunnya Gini ratio nasional.

Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan yang besar dari sisi digitalisasi. Hal ini didukung oleh kemajuan aplikasi nasional dan daya adopsi di masyarakat serta didukung oleh kekuatan angka 23,6 juta rumah tangga yang telah terhubung ke TIK.

Memang kemajuan dan pembangunan TIK diharapkan akan kuat dan ketersediaan layanannya akan meliputi seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan pemerataan berkeadilan. Kemajuan teknologi dan Infrastruktur TIK bagaimanapun berpotensi memunculkan ‘infrastructure bias’ yaitu kondisi di mana kemajuan ketersediaan teknologi dan infrastruktrnya tidak diikuti dengan kemajuan pembangunan socio-culture yang dibutuhkan, sehingga pemanfaatan TIK dan aplikasi yang hadir di masyarakat juga banyak termanfaatkan secara negatif dan tidak produktif. Bias dari infrastruktur ini juga dalam bentuk di mana kemajuan teknologi dan TIK tidak diiringi dengan kemajuan tingkat kompetensi SDM dan tingkat kemampuan pengembangan teknologi dan tingkat kontribusi kandungan lokal. Kebangkitan Nasional ini harus mampu menjadikan Indonesia meminimalisir bias tersebut.

Menekan ‘Infrastructure Bias’ dengan Peningkatan Kompetensi Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat untuk menekan bias dari pembangunan infrastruktur. Sebabnya, jumlah SDM Indonesia yang memiliki kombinasi yang imbang antara pengetahuan, keterampilan praktis, kemampuan untuk bermawas diri dan kemampuan untuk menghargai sesame perlu dielevasi. Padahal, tingkat kompetensi yang rendah memberi ruang bagi ’infrastructure bias’ untuk terus bertumbuh.

Dalam kata lain, pertumbuhan bias infrastruktur mengakibatkan kerugian riil dan non-riil dari penyalahgunaan teknologi. Penipuan, kejahatan seksual, ujaran kebencian, penyebaran informasi bodong dan lainnya ialah wujud dari pertumbuhan bias infrastruktur yang telah terjadi di Indonesia. Agar bias dair pembangunan infrastruktur tidak bertumbuh (lagi), bangsa ini perlu meningkatkan kompetensi dan kedewasaan dirinya dalam menghadapi perkembangan teknologi.

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kompetensi TIK dan Kedewasaan Diri Dalam menghadapi perkembangan teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menekankan pentingnya pelatihan dan sertifikasi angkatan kerja muda, fasilitasi lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi penyandang disabilitas, penciptaan entrepreneur baru yang akan menjadi awal untuk menciptakan masa depan ekonomi digital Indonesia dan peningkatan literasi digital Indonesia berbasiskan komunitas.

Sementara itu, agar masyarakat dapat memupuk kedewasaan dirinya dalam menyikapi perkembangan teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika merangkul para stakeholder seperti: ICT Watch, Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage dan Group Indonesian Hoax Buster dan segenap komunitas lainnya untuk mengkampanyekan etika berinternet yang baik melalui media cetak, media sosial, elektronika, dan bahkan melalui media luar ruang seperti partisipasi di car free day beberapa kota.

Mari maknai Harkitnas ke-109 dengan terus meningkatkan kompetensi dan terus menjalankan prinsip-prinsip baik dalam memanfaatkan TIK.kh

(Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika) Newsroom Biro Humpro Setda Prov. Kalsel edisi Selasa, 23 Mei 2017

Hemat Energi “Potong 10%” Dorong Kesadaran Pemanfaatan Energi

Menampilkan Ayo Hemat Energi.pngPenyediaan listrik secara merata dengan harga yang terjangkau sangat penting. Namun, melaksanakan penghematan energi juga tidak kalah penting. Di mulai tahun 2016 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisisasi gerakan hemat energi “Potong 10%”.

Gerakan ini merupakan aksi bersama melibatkan Pemerintah, pelaku bisnis/industri, organisasi masyarakat sipil dan individu untuk melakukan penghematan energi sebesar 10%. Gerakan ini dilatarbelakangi pesatnya pertumbuhan konsumsi energi di tengah penurunan jumlah cadangan energi fosil yang saat ini masih menjadi sumber utama energi listrik di Indonesia.

Kebutuhan untuk melakukan konservasi energi sejalan dengan paradigma pengelolaan energi global saat ini yang menempatkan penghematan energi sebagai sumber energi pertama dan diikuti oleh energi sumber terbarukan, minyak bumi, gas bumi dan batubara. Konservasi energi lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan memproduksi energi, dengan menghemat 1 kWh lebih mudah dibandingkan memproduksi 1kWh.

Menampilkan HEMAT ENERGI DI RUMAH.jpgPertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sekitar 5,1%, dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang terus meningkat rata-rata 7% per tahun. Total konsumsi listrik tahun 2016 mencapai 216 Terra Watt Hour (TWh), dimana konsumsi sektor rumah tangga sekitar 94 TWh. Pemenuhan konsumsi listrik tersebut tidak dapat dilakukan dengan hanya membangun pembangkit listrik, tetapi dapat dilakukan melalui upaya yang lebih murah dan mudah yaitu penghematan listrik.

Tahun ini, Kementerian ESDM kembali melakukan kampanye hemat energi potong 10%. Gelaran aksi yang terdiri dari Fun Run dan Fun Bike akan diselenggarakan di 3 kota, yakni Denpasar, Balikpapan dan Makassar. Aksi ini akan dilakukan serentak pada 21 Mei 2017 dan menyasar para pelanggan listrik rumah tangga.

Menampilkan Kampanye Hemat Energi Potong 10 Persen.pngPenghematan 10% pada sektor rumah tangga saja, akan menghemat listrik setara dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas sekitar 900 MW. Penghematan listrik lebih mudah dan murah dibanding membangun pembangkit listrik.

Pada tahap ini program akan dilaksanakan di provinsi dengan tingkat konsumsi energi tinggi, atau di atas 87 persen total konsumsi nasional, seperti di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Penghematan sebanyak 10% hingga tiga tahun kedepan sama dengan menghemat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru. Dengan menghemat 10% juga dapat melistriki sekitar 2,5 juta kepala keluarga di seluruh desa di 6 provinsi di Indonesia Timur, atau setara 10 juta jiwa akan mendapatkan akses listrik. Ilustrasinya, dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah anda selama satu jam per hari akan menghemat konsumsi listrik setara 600 Watt. Penghematan tersebut setara dengan pemberian akses listrik kepada satu rumah tangga di daerah terpencil.

Membudayakan hemat listrik dapat dilakukan dari diri sendiri dan dimulai dari hal sederhana untuk mendukung gerakan hemat energi “Potong 10%” antara lain dengan:

  1. mematikan lampu saat keluar ruangan,
  2. mematikan televisi saat tidak digunakan,
  3. mencetak kertas secara bolak-balik,
  4. mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan,
  5. menutup kulkas dengan rapat,
  6. mematikan pendingin ruangan saat ruangan tidak digunakan,
  7. mengatur pendingin ruangan pada suhu 24 derajat,
  8. menggunakan lampu hemat listrik/LED.

Dalam gerakan ini, Kementerian ESDM mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memakai listrik secara efisien yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dilaksanakan secara konsisten, akan menjadi gaya hidup dan jika dilakukan secara masif dapat mendukung upaya mewujudkan kedaulatan energi.

Program serupa juga sudah pernah diterapkan di berbegai Negara, salah satunya di kota Cambridge, Inggris dan Singapura. Di Cambridge menggaungkan program A City of Cycling atau Kota Ramah Sepeda sebagai salah satu perwujudan dari budaya bersepeda yang sudah turun temurun ini. Sementara di Singapura dikenal dengan sebutan Clean and Green
Singapore yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran dalam menjaga lingkungan dengan menerapkan gaya hidup bersih dan ramah lingkungan.kh

**(Tim Komunikasi Kementerian ESDM dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo) Newsroom Biro Humpro Setda Prov. Kalsel edisi Selasa, 23 Mei 2017**

 

 

 

BPKP Konsisten Mengawal Keuangan Desa

Menampilkan BPKP1.pngMenampilkan BPKP2.pngBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017. Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.

Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.

Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hingga saat ini, tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Penyebarluasan aplikasi tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES, BPKP bersama The World Bank (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Menampilkan BPKP3.pngMenampilkan BPKP4.pngMenampilkan BPKP5.pngSaat ini sudah terdapat belasan ribu desa yang membentuk Badan Usaha Milik /BUM Desa. Di samping SISKEUDES, BPKP bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIABUM Desa) pada akhir Tahun 2016. SIA BUM Desa dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUM Desa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUM Desa. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUM Desa telah diimplementasikan pada 15 BUM Desa di Provinsi Bali.

Fitur-fitur yang ada dalam kedua sistem tersebut dibuat sederhana dan user friendly untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIA BUM Desa dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi kemudahan, keduanya juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control) dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendorong APIP untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES.

Sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kapabilitas APIP, BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan Focus Group Discussion (FGD) serta monitoring bersama atas penyaluran dan penggunaan dana desa setiap triwulan.

Di samping itu, BPKP juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPK dalam melakukan workshop peningkatan kapabilitas APIP dan Unit Layanan Pengadaan serta membantu Kementerian Keuangan dalam mengidentifikasi permasalahan penyaluran dan penggunaan dana desa.

Pengawalan keuangan dan pembangunan desa merupakan tugas yang harus diemban oleh seluruh APIP dengan sebaik-baiknya. Ke depan, jumlah dana yang digelontorkan ke desa akan semakin besar. APIP sebagai pengawal kebijakan strategis Presiden, Menteri dan Kepala Daerah dituntut untuk memberikan rekomendasi yang bersifat strategis agar implementasi UU Desa ini dapat berjalan dengan baik. Pengawalan desa membutuhkan integrasi yang harmonis dari seluruh potensi yang ada pada APIP maupun stakeholders lainnya, karena banyak aspek di desa yang perlu dikawal secara bersama-sama.

**Bagian Humas dan HAL, Biro Hukum dan Humas BPKP dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
Newsroo : Biro Humpro Setda Prov. Kalsel edisi Jum`at, 19 Mei 2017**

Pemerintah Optimistis Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia

Menampilkan Infografis - Tol Laut.pngJAKARTA – Berbekal kemandirian Indonesia dengan sumber daya yang dimilikinya, maka ke depan. Pemerintah optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia.

Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.

Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim dapat terwujud.

Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun sektor maritim melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut, Pemanduan di Selat Malaka, serta Direct Call kapal besar dengan tujuan internasional.

“Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara bertahap dan step by step, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,” tegas Menhub.

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat kemandirian maritim Indonesia dimulai dari program tol laut yang saat ini telah memasuki tahun ketiganya. Pelaksanaan Tol Laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017, dengan rincian sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.

“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan “Rumah Kita,” kata Tonny.

“Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.

Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

Menurut Dirjen Tonny, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan hasil perjuangan panjang Pemerintah Indonesia. Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang dibahas oleh 3 (tiga) Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasawarsa, dimana pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017.

“Dengan melakukan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Tonny.

Selanjutnya, dari sisi pengangkutan laut, Indonesia telah berhasil mendatangkan kapal petikemas terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung Priok dengan rute pelayaran langsung Jakarta - Los Angeles, Amerika. 

Dengan adanya pelayanan langsung ke Amerika Serikat dengan kapal berkapasitas besar, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20% hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari.

Dirjen Tonny menyebutkan dengan kehadiran kapal-kapal raksasa ini menunjukkan kepada masyarakat transportasi laut bahwa sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat melayani kapal dengan kapasitas besar, dengan begitu akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik dan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Dengan adanya pelayaran langsung ini, akan memberikan keuntungan khususnya kepada para eksportir yang dapat melakukan penghematan biaya (cost saving) karena tidak harus transit di negara lain (double handling) seperti Singapura, sehingga pada akhirnya biaya logistik akan semakin kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi transshipment di Asia Tenggara,” tutup Tonny.

Dengan pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang “Mandiri” di bidang maritim sebagaimana perwujudan cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. **Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian

(Sumber : Newsroom Biro Humpro Setdaprov Kalsel edisi Selasa, 02 Mei, Perhubungan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

Pemerintah Optimistis Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia
JAKARTA – Berbekal kemandirian Indonesia dengan sumber daya yang dimilikinya, maka ke depan
Pemerintah optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang
besar dan disegani bangsa lain di dunia.
Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas
penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk
mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan
sektor maritim.
Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan,
membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan
industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga
nantinya kemandirian maritim dapat terwujud.
Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk
mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh
instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun
sektor maritim melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi
kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut, Pemanduan di Selat Malaka, serta Direct Call
kapal besar dengan tujuan internasional. “Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara
bertahap dan step by step, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,”
tegas Menhub.
Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat kemandirian maritim
Indonesia dimulai dari program tol laut yang saat ini telah memasuki tahun ketiganya. Pelaksanaan
Tol Laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka
disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru
menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah
timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut
didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13
trayek pada tahun 2017, dengan rincian sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui penugasan,
dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan
umum.
“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama
dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut
yang dinamakan “Rumah Kita,” kata Tonny.
“Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang
melalui angkutan barang yang terjadwal sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa
Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur
Indonesia,” ujarnya.
Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia
melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat
Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan
pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.
Menurut Dirjen Tonny, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan
hasil perjuangan panjang Pemerintah Indonesia. Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang
dibahas oleh 3 (tiga) Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia
dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasawarsa,
dimana pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk
melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun
2017.“Dengan melakukan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa
Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas
Tonny.
Selanjutnya, dari sisi pengangkutan laut, Indonesia telah berhasil mendatangkan kapal petikemas
terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung Priok dengan rute pelayaran langsung Jakarta - Los Angeles,
Amerika. Dengan adanya pelayanan langsung ke Amerika Serikat dengan kapal berkapasitas besar,
akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20%
hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari.
Dirjen Tonny menyebutkan dengan kehadiran kapal-kapal raksasa ini menunjukkan kepada
masyarakat transportasi laut bahwa sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat melayani kapal
dengan kapasitas besar, dengan begitu akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik
dan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
“Dengan adanya pelayaran langsung ini, akan memberikan keuntungan khususnya kepada para
eksportir yang dapat melakukan penghematan biaya (cost saving) karena tidak harus transit di
negara lain (double handling) seperti Singapura, sehingga pada akhirnya biaya logistik akan semakin
kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi transshipment di Asia Tenggara,” tutup
Tonny.
Dengan pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara
yang “Mandiri” di bidang maritim sebagaimana perwujudan cita-cita Pemerintah untuk menjadikan
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. **Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian
Perhubungan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Holding BUMN Industri Pertambangan Bersinergi menjadi Perusahaan Kelas Dunia

Menampilkan Holding_BUMN_Tambang_1.pngMenampilkan Holding_BUMN_Tambang_2.pngMenampilkan Holding_BUMN_Tambang_3.pngJakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan terbentuknya Holding BUMN Industri Pertambangan seiring dengan finalisasi sejumlah regulasi pendukungnya.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan cadangan mineral, serta batubara yang besar, termasuk yang dikelola oleh BUMN Industri Pertambangan. Namun, penguasaan sumber daya dan cadangan oleh perusahaan pelat merah sektor pertambangan masih relatif rendah dibandingkan pemain swasta nasional maupun asing. Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Holding ini juga dipersiapkan menjadi perusahaan kelas dunia.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan sesuai dengan strategi dan arah pembangunan BUMN jangka menengah yang tercantum dalam Roadmap BUMN tahun 2015-2019.

“Salah satu tujuan BUMN sektor pertambangan adalah menjalankan program hilirisasi dan kandungan lokal, serta menjadikan BUMN sebagai salah satu perusahaan kelas dunia. Sinergi BUMN Industri Pertambangan ini juga akan mengerjakan sejumlah proyek bernilai besar. Pembangunan sejumlah proyek ini mengindikasikan pembiayaan yang jumlahnya besar. Holding BUMN Industri Pertambangan adalah solusi atas besarnya pembiayaan tersebut,” ujar Fajar.

Sementara itu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro menjelaskan, dari rencana enam holding yang ada, holding sektor pertambangan adalah yang paling siap direalisasikan. “Sejumlah masalah regulasi yang masih ada akan terus digodok dan dan dibahas dalam rapat kementerian. Begitu juga diskusi lebih lanjut tentang payung hukum holdingisasi PP No 72 Tahun 2016,” ujarnya. Aloysius melanjutkan, proses legalitas Holding BUMN Pertambangan sudah menyelesaikan tahap harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Menampilkan Holding_BUMN_Tambang_4.pngMenampilkan Holding_BUMN_Tambang_5.png“Kami terus melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai kalangan dan pemangku kebijakan terkait dengan PP 72 Tahun 2016 sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” kata Aloysius.

Terkait dengan sejumlah proyek yang akan digarap sinergi BUMN Industri Pertambangan, CEO Bukit Asam Arviyan Arifin mengatakan proyek tersebut nantinya akan dijalankan oleh Bukit Asam dan Antam.

“Untuk meningkatkan kapasitas produksi perseroan yang masih 5 persen dari total produksi nasional menjadi 56 persen, dibutuhkan pengembangan PLTU dengan dana yang besar. Bukit Asam akan meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x125 megawatt (MW) di Tanjung Enim menjadi 5.000 MW hingga 2026, Sumsel 8 hingga 2x600 MW dan Sumsel 9 dan 10 akan ditingkatkan menjadi 3.000 MW,” kata Arifin. Finance Director Inalum Ogi Ahmad Kosasih menambahkan, pengembangan secara vertikal ke hulu untuk membangun Smelter Grade Alumina (SGA) akan dilakukan bersama Antam. “Saat ini, Inalum masih mengimpor alumina. Hasil produk SGA itu nantinya akan diserap (offtake) oleh Inalum. Inalum juga bekerja sama dengan Pertamina dan investor lain dalam membangun Calcine Plant untuk peleburan alumina. Sementara itu, di hilir kita bangun aluminium palate dan aluminium alloys yang akan selesai pada Mei 2017. Semua proyek ditargetkan selesai sebelum 2020,” jelas Ogi.

CEO Antam Teddy Badrujaman menyebutkan, pihaknya berencana memproduksi emas murni yang berbahan baku bullion. Antam juga akan membangun SGA dan Chemical Grade Alumina (CGA). Sejauh ini, jelas Teddy, CGA sudah selesai sedangkan SGA rencananya akan dibangun di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Antam juga berencana membangun lagi pabrik ferronickel di Halmahera Timur dengan kapasitas 13.500 ton ferronickel. **Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN

(Sumber : Newsroom Biro Humaspro Setdaprov Kalsel edisi Kamis, 06 Maret 2017)

Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional

Menampilkan Indonesia-mencegah-1.jpegMenampilkan Indonesia-mencegah-2.jpegMenampilkan Indonesia-mencegah-3.jpegDalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan upaya percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Pesatnya pembangunan di segala sektor, baik secara kuantitatif maupun kualitatif membuka celah terjadinya masalah hukum, sengketa hukum serta perkara hukum antara lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Untuk mereduksi potensi penyimpangan tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI untuk memberikan pendampingan pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. “Bidang Datun Kejaksaan harus dapat mengambil momentum ini mengingat tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bidang Datun memiliki peranan utama dalam melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2016 di Bogor, Jawa Barat.

Menampilkan Indonesia-mencegah-4.jpegMenampilkan Indonesia-mencegah-5.jpegJaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi penyimpangan hukum dapat diminimalisir dengan memanfaatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara maksimal. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum ( legal audit). “Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia mencegah. Bukan hanya dari sisi korupsi dan pelanggaran hukum lain, tetapi juga dari sisi tumpang tindih regulasi,” kata Jamdatun.

Eksistensi Bidang Datun Kejaksaan telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama kementerian/ lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2017 ini Bidang Datun Kejaksaan melakukan pendampingan ke beberapa proyek strategis nasional seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek oleh PT Adhi Karya senilai Rp23,4 Triliun, pembangunan Pelabuhan Kijing, Sorong, dan CBL oleh Pelindo senilai Rp10,8 Triliun, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) senilai Rp75,9 Triliun, Tol Trans Sumatera (8 ruas) oleh PT. Hutama Karya senilai Rp81 Triliun dan pembangunan Kilang Minyak Tuban Pertamina senilai Rp108 Triliun. “Pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan merupakan bentuk sumbangsih kami dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Jamdatun. **Bidang Datun, Kejaksaan Agung.kh

(Sumber : Newsroom Biro Humaspro Setdaprov Kalsel edisi Kamis, 06 Maret 2017)

5 Pilar Kurangi Penyakit Berbasis Lingkungan

Menampilkan Infografis #KolaborAksiSTBM.jpegSulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk memicu munculnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare kronik dan stunting. Pemerintah mencanangkan 5 pilar dalam program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) untuk mengurangi penyakit tersebut.

5 pilaritu, yakni berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

“Terkait dengan pendekatan keluarga, lima pilar ini adalah pendekatan untuk perubahan perilaku masyarakat. Tujuannya untuk menurunkan penyakit yang berbasis lingkungan.

Termasuk juga stunting akibat diare kronik yang disebabkan kekurangan gizi, Dampaknya, pertumbuhan tubuh terganggu,” kata Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO. Jadi kelima pilar ini, tambahdr. Imran, kita harapkan bersama-sama, tentu mulai dari pilar pertama, masyarakat bisamembuang air besar tidak sembarangan, agar tidak mencemari lingkungan dan air yang akan dikonsumsi. Kemudian cuci tangan dengan sabun, itu dapat diaplikasikan melalui anak sekolah untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih, dan pilar lainnya.

“Ini yang saya sampaikan tentang lima pilar ini dan dengan 12 indikator keluarga sehat yang salah satupoin di dalamnya ada keluarga memiliki/memakai air bersih dan memakai jamban sehat. Tentunya akan memperkuat pencapaian keluarga sehat,” kata dr. Imran.

Selain itu, dr. Imran mengatakan saat ini secara nasional, akses sanitasi yang layak mencapai 68,06% data perhari. Kemudian desa dan kelurahan yang sudah bias berhenti buang air besar sembarang sekitar 8.429 desadari total sekitar 82 ribu desa.“Di DKI Jakarta total 73,69 % keluarganya sudah akses sanitasi yang layak,” tambah dr. Imran.Untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi dibutuhkan kemitraan yang harusdibangun bukan hanya dari unsure kesehatan dan lintas sektor pemerintahan.

Kementerian yang terlibat dalam program ini, yakni KemenLHK, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, dan KemenPerindustrian. Kemenkes dalam hal ini fokus pada perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarang. “Saya rasa ini dari sisi pendekatan sinergitas sektor yang harus diutamakan, memang tema kita adalah kolaborasi dengan pemerintah termasuk kemitraan dengan masyarakat,”kata dr. Imran.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. .
**Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat - drg. Oscar Primadi, MPH

(Sumber : Biro Humpro Setda prov Kalsel edisi Rabu, 29 Maret 2017)

Hari Air Dunia Mengingatkan Pentingnya Pengelolaan Air dan Limbah

Menampilkan hari-air-dunia-01.jpegMenampilkan gambar mini video Infografis Gerakan 100-0-100Dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya air dan pengelolaan air limbah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kampanye publik Hari Air Dunia (HAD), Minggu (26/3) pagi di kawasan car free day, Jakarta.

Aksi ini diawali dengan sepeda santai dari Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura menuju lokasi acara di Sarinah-Thamrin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan HAD yang digelar oleh Kementerian PUPR dan masih akan berlangsung hingga April mendatang.

Dengan peringatan Hari Air Dunia tahun 2017 yang bertema Air dan Air Limbah, pertama, saya mengajak kita semua untuk introspeksi pada diri kita masing-masing apakah kita sudah berperilaku dan beretika dengan baik terhadap lingkungan baik flora dan fauna. Ini bukan soal teknologi, ataupun sarana dan prasarananya. Tetapi tentang perilaku kita terhadap lingkungan dan air," ujar Menteri Basuki dalam arahannya.

HAD diperingati secara global tanggal 22 Maret setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat dunia untuk bekerja sama menjaga kualitas dan kuantitas air demi keberlangsungan hidup di masa depan. Sebagai negara maritim, persoalan ketersediaan air bersih dan degradasi kualitas air akibat pencemaran limbah masih menjadi tantangan untuk diatasi di Indonesia.

Terlebih dengan pertumbuhan prosentase penduduk yang semakin tinggi terutama di kawasan perkotaan yang kini menjadi tempat tinggal 53% penduduk, berdampak langsung meningkatnya kebutuhan air bersih dan lingkungan permukiman yang lebih sehat.

Dari segi kuantitas, Indonesia memiliki potensi sebesar 3,9 triliun meter kubik per tahun dengan volume terbesar berada di Pulau Papua dan Kalimantan. Sedangkan yang potensial dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat, berkisar 691 miliar meter kubik per tahun. Dari jumlah itu, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 175 miliar meter kubik air per tahun. Sementara sisanya sekitar 516 miliar meter kubik air yang potensial belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, sejak tahun 2015 Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air terus meningkatkan kuantitas air dengan memperbanyak tampungan air salah satunya dengan pembangunan 65 bendungan yang ditargetkan selesai keseluruhan pada tahun 2021, rehabilitasi 3 juta hektar lahan irigasi, pembangunan 1 juta hektar lahan irigasi baru, dan normalisasi sungai.

Dengan dibangunnya 65 bendungan tersebut maka ketersediaan tampungan air di Indonesia akan meningkat dari sebelumnya yang hanya 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 230 bendungan yang sudah ada menjadi 19,1 miliar meter kubik.

Selain peningkatkan kuantitas, kualitas air juga perlu menjadi perhatian. Sebagian besar air yang bisa dimanfaatkan masih berkualitas buruk. Hal itu dikarenakan adanya limbah serta kerusakan tanah sebagai resapan air akibat alih fungsi lahan oleh masyarakat. Pada awal 2015 akses air minum aman baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan di Indonesia sebesar 68 persen, dan meningkat menjadi 72 persen di akhir 2016.

Hingga akhir 2019 mendatang, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya terus berupaya untuk mendekati target 100% akses air minum yang layak.

Terkait air limbah, Kementerian PUPR mendorong pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan terpadu di berbagai daerah. Saat ini baru 13 kota, yakni Medan, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Solo, Balikpapan, Banjarmasin, Cirebon, Denpasar, Batam, Manado, Tangerang, dan Malang yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah secara off site, dimana air limbah domestik dialirkan melalui sistem perpipaan dan diolah secara terpadu dalam satu lokasi IPAL, itupun baru menjangkau sebagian dari warga kotanya.

Pelibatan Masyarakat untuk Wujudkan Kepedulian terhadap Air dan Air Limbah Menjaga kuantitas dan kualitas air bukan sebatas tugas pemerintah. Keterlibatan semua elemen masyarakat amat penting untuk menunjang usaha yang dilakukan pemerintah.

Dalam momentum HAD ini, Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat sebagai kekuatan tersendiri dalam pemberdayaan pengelolaan air. Menteri Basuki menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada komunitas yang yang tak pernah lelah dalam menjaga siklus air dengan merawat lingkungan melalui aksi nyata di kawasan sekitar situ, sungai, dan danau, maupun melalui pengelolaan limbah rumah tangga yang baik.

Untuk itu, aksi pagi ini dilanjutkan dengan penandatangan Deklarasi Aksi Nyata Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan oleh komunitas dan masyarakat yang hadir. Isi Deklarasi Aksi Nyata Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan sebagai berikut: Hari Minggu (26/3) mewakili komunitas peduli sungai, komunikas peduli sampah 3 R dan komunitas sanimas, kami menyadari bahwa sungai merupakan Rahmat Tuhan YangMaha Kuasa yang wajib dipelihara fungsi dan kelestariannya, maka kami berkomitmen:

1. Sepakat bahwa sungai adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat;
2. Berkomitmen untuk memelihara persatuan antar komunitas serta saling berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan pengetahuan demi terciptanya kelestarian sungai;
3. Bertekad dengan sekuat tenaga mengajak masyarakat dalam gerakan peduli sungai dan siap bekerjasama dengan pihak lain demi kelestarian sungai;
4. Siap secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan dan melaporkan kepada pemerintah atas tindakan yang berpotensi merusak kelestarian sungai;
5. Siap secara aktif bersama keluarga dan masyarakat melaksanakan pengelolaan sampah dan pengelolaan sanitasi untuk mengurangi pencemaran limbah air sungai, serta tidak membuang limbah ke sungai;
6. Bertekad senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan tanpa memandang ras, suku dan agama dalam kegiatan pelestarian sungai.

(*) Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
(Sumber : Biro Humpro Setda Prov Kalsel edisi Rabu, 29 Maret 2017)

Langkah Percepatan Reforma Agraria

Menampilkan 01 - Hutan Sosial Reforma Agraria.jpgMenampilkan 02 - Tujan Reforma Agraria.jpgPemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berkomitmen melaksanakan reforma agraria, salah satu agenda utama Nawacita. Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 pada 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Presiden pun berulangkali tegas mengingatkan para Menteri terkait agar merealisasikan pendataan 4 juta hektar lebih tanah negara untuk diberikan kepada rakyat, termasuk program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam beberapa kesempatan Presiden juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk fokus terhadap, bukan saja menuntaskan program sertifikasi lahan bagi masyarakat tidak mampu, namun juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya kepadarakyat.

Termasuk di dalamnya tanah Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang serta tanah-tanah telantar.

Menampilkan 03 - Perlunya Reforma Agraria.jpgMenampilkan 04 - TORA objek Reforma Agraria.jpgSelain kepada Kementerian Agraria, Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penataan aset 4,8 juta hektar lebih hutan negara agar bisa dikelola masyarakat ekonomi terbawah. "Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal betul agar tepat sasaran. Serta mampu menyentuh 40% rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah," kata Presiden Joko Widodo disampaikan pada rapat terbatas yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan di Kantor Presiden Jakarta Rabu (22/3/2017).

Reforma agraria adalah salah satu upaya pemerataan dilakukan pemerintah. Lewat reforma agraria, akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat, serta mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan. Pemerintah RI, melalui kementerian ATR dan KLHK, telah melakukan pendataan 21,7 juta hektare lahan yang siap untuk diredistribusi dan diakses rakyat melalui program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana 71 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan,” papar Presiden RI ketujuh ini.

Presiden juga menegaskan bahwa yang mendapatkan hak untuk mengakses program Perhutanan Sosial adalah rakyat, koperasi, kelompok tani dan gapoktan (keluarga kelompok tani). “Karena kita ingin mengkorporasikan petani, mengkorporasikan koperasi. Masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan secara legal masuk kedalam perekonomian formal berbasis sumber daya hutan,” tambah Presiden Jokowi.

Menindaklanjuti perintah Presiden, dibawah koordinasi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kementerian ATR/BPN dan KLHK, telah tersusun sejumlah program dan langkah untuk melaksanakan Reforma Agraria seluas kurang lebih 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar harus selesai dalam dua tahun ke depan.

Menurut Menko Darmin, reforma agraria nantinya tidak hanya berhenti pada pemberian ijin perhutanan sosial, tapi juga diikuti dengan program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan. Antara lain, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses pada informasi pasar, teknologi, akses pembiayaan dan penyiapan pasca panen. Presiden juga meminta diperhatikan pengembangan aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agro-forestry, tapi juga bisa dikembangkan ke bisnis eko wisata, bisnis agro, bisnis bio energi, bisnis hasil hutan bukan kayu, serta bisnis industri kayu.

Sejak tahun 2005, Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan sosialisasi Reforma Agraria kepada berbagai pihak, baik di kalangan pemerintahan, akademisi, pegiat agraria dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan perangkat peraturan perundang-undangan pertanahan yang ada, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di berbagai daerah telah disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat, seperti di Badega (Garut), Cianjur, Sukabumi, Kuningan dan Batang (Jawa Tengah).

Namun demikian, terhadap target TORA yang berada dalam kewenangan kementerian/lembaga lain, yang juga membutuhkan penetapan tersendiri untuk dapat dijadikan sebagai TORA, dalam hal ini tanah tarnsmigrasi yang belum bersertipikat dan tanah dari pelepasan kawasan hutan, kiranya sosialisasi dan tindaklanjut kegiatan Reforma Agraria baru dapat dilakukan setelah penetapan landasan hukum yang memadai, yang disepakati berupa Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

**Dit. Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo

(Sumber : Biro Humpro Setda Prov Kalsel edisi Rabu, 29 Maret 2017)

Pemprov – Dewan Sinergis Godok Raperda

Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merespon cepat instruksi pemerintah, terkait pentingnya perubahan empat peraturan daerah (perda),  yang dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu perundang-undangan berlaku.

Kinerja terukur juga dilakukan anggota DPRD Kalsel yang turut memberikan pemikiran kritis bagi penajaman konsep rancangan peraturan daerah (raperda) dengan melakukan pembahasan secara detail dan komprehensif.

Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan mengatakan, raperda yang menjadi prioritas di semester pertama atas pentingnya perubahan atau pembatalan dari pemerintah pusat tersebut adalah perubahan atas Perda No 4 Tahun 2011,  tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalsel dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.

Selanjutnya,  Perubahan atas Perda No 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalsel menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalsel. Perubahan atas Perda No 15 tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalsel. Dan terakhir Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat. “Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasama dan sinergitas terukur melakukan penggodokan hingga raperda ini bisa ditetapkan menjadi perda,” ucap Wakil Gubenur Rudy Resnawan , pada Rapat Paripurna Penjelasan Raperda, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (7/3).

Dalam paripurna yang dihadiri anggota dewan, pejabat instansi vertikal dan pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Kalsel, wagub memaparkan kebijakan pemerintah terkait pembatalan sejumlah perda lebih disebabkan konsekuensi dari penyelenggaran otonomi daerah. Menurutnya, salah satu konsekuensi tersebut adalah pemberian hak kepada daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan.

Penetapan sebuah produk hukum daerah khususnya peraturan daerah, selain didasarkan pada kewenangan yang tercantum dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga bersumber dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Konsekuensinya jika perda yang ditetapkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, maka presiden selaku pemegang tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan dapat membatalkan produk perda. Sementara itu Plt Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin mengatakan tahapan selanjutnya setelah penjelasan reperda dari pemerintah daerah adalah pembahasan di tingkat fraksi sebagaimana tahapan pembuatan perda. “Sebagai tindak lanjut atas pembahasan raperda, besok (hari ini, red) DPRD Kalsel akan mengagendakan rapat paripurna pemandangan umum fraksi- fraksi dewan atas penjelasan terhadap raperda,”  terang Muhaimin. *

Saatnya Banua Punya Kereta Api Modern

Banjarbaru -  Percepatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di  Kalimantan Selatan saat ini hanya akan terwujud apabila didukung oleh pembangunan infrastruktur yang kuat dan modern. Hal tersebut diutarakan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyikapi rencana pemerintah membangun jalur Kereta Api Trans Kalimantan, saat melakukan dialog dengan Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan RI, Prasetyo Boeditjahjono ,Sabtu (4/3). “Masyarakat  Kalimantan Selatan saat ini membutuhkan model sistem transportasi massal yang baru dan lebih modern, seperti tersedianya transportasi kereta api,” paparnya. Dalam pertemuan berlangsung di VIP Room Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin di Banjarbaru,  gubernursangatmengapresiasirencanapemerintahmembangunjalurkeretaapi Trans Kalimantan. Menurutnya,  pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan sangat selaras dengan Visi Misi Kalsel di bidang perhubungan, yakni membangun infrastruktur strategis di bidang perhubungan dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur menganalisa,  pembangunan jalur kereta api karena kedepan Kalimantan terutama Kalimantan Selatan akan menghadapi tantangan kompleks di berbagai bidang, termasuk penyediaan transportasi yang aman dan murah untuk masyarakat. Ketersediaan angkutan kereta api tidak hanya membantu akses cepat transportasi masyarakat, mengurangi kepadatan lalulintas perkotaan, tetapi berdampak multi efek bagi percepatan pembangunan perekonomian daerah di Kalimantan Selatan dan regional Kalimantan. “Semua tidakakan mustahil untuk diwujudkan sepanjang didasari ikhtiar dan tekad kuat serta dukungan seluruh masyarakat. Insya Allah semua bisa kita kerjakan dan terwujud,”  ucap Sahbirin penuh optimis. Senada dengan pemikiran gubernur, Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan RI, Prasetyo Boeditjahjono mengatakan tujuan pihaknya datang ke Banjarmasin dalam rangka sinkonisasi dan koordinasi terkait rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan. Diutarakan, proses pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan saat ini telah menyelesaikan tahapan studi kelayakan. Namun proses yang paling sulit adalah pengadaan lahan yang memerlukan bantuan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota. “Perlu bantuan pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk permasalahan lahan pada jalur lintas kereta api . Ini karena jalur kereta api yang akan dibangun memerlukan lahan yang cukup panjang dengan ukuran yang tidak terlalu lebar,”  harap Prasetyo. (dev/humpro)