Pemprov – Dewan Sinergis Godok Raperda

Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merespon cepat instruksi pemerintah, terkait pentingnya perubahan empat peraturan daerah (perda),  yang dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu perundang-undangan berlaku. Kinerja terukur juga dilakukan anggota DPRD Kalsel yang turut memberikan pemikiran kritis bagi penajaman konsep rancangan peraturan daerah (raperda) dengan melakukan pembahasan secara detail dan komprehensif. Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan mengatakan, raperda yang menjadi prioritas di semester pertama atas pentingnya perubahan atau pembatalan dari pemerintah pusat tersebut adalah perubahan atas Perda No 4 Tahun 2011,  tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalsel dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas. Selanjutnya,  Perubahan atas Perda No 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalsel menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalsel. Perubahan atas Perda No 15 tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalsel. Dan terakhir Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat. “Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasama dan sinergitas terukur melakukan penggodokan hingga raperda ini bisa ditetapkan menjadi perda,” ucap Wakil Gubenur Rudy Resnawan , pada Rapat Paripurna Penjelasan Raperda, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (7/3). Dalam paripurna yang dihadiri anggota dewan, pejabat instansi vertikal dan pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Kalsel, wagub memaparkan kebijakan pemerintah terkait pembatalan sejumlah perda lebih disebabkan konsekuensi dari penyelenggaran otonomi daerah. Menurutnya, salah satu konsekuensi tersebut adalah pemberian hak kepada daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan. Penetapan sebuah produk hukum daerah khususnya peraturan daerah, selain didasarkan pada kewenangan yang tercantum dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga bersumber dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
Konsekuensinya jika perda yang ditetapkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, maka presiden selaku pemegang tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan dapat membatalkan produk perda. Sementara itu Plt Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin mengatakan tahapan selanjutnya setelah penjelasan reperda dari pemerintah daerah adalah pembahasan di tingkat fraksi sebagaimana tahapan pembuatan perda. “Sebagai tindak lanjut atas pembahasan raperda, besok (hari ini, red) DPRD Kalsel akan mengagendakan rapat paripurna pemandangan umum fraksi- fraksi dewan atas penjelasan terhadap raperda,”  terang Muhaimin. *

Saatnya Banua Punya Kereta Api Modern

Banjarbaru -  Percepatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di  Kalimantan Selatan saat ini hanya akan terwujud apabila didukung oleh pembangunan infrastruktur yang kuat dan modern. Hal tersebut diutarakan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyikapi rencana pemerintah membangun jalur Kereta Api Trans Kalimantan, saat melakukan dialog dengan Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan RI, Prasetyo Boeditjahjono ,Sabtu (4/3). “Masyarakat  Kalimantan Selatan saat ini membutuhkan model sistem transportasi massal yang baru dan lebih modern, seperti tersedianya transportasi kereta api,” paparnya. Dalam pertemuan berlangsung di VIP Room Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin di Banjarbaru,  gubernursangatmengapresiasirencanapemerintahmembangunjalurkeretaapi Trans Kalimantan. Menurutnya,  pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan sangat selaras dengan Visi Misi Kalsel di bidang perhubungan, yakni membangun infrastruktur strategis di bidang perhubungan dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur menganalisa,  pembangunan jalur kereta api karena kedepan Kalimantan terutama Kalimantan Selatan akan menghadapi tantangan kompleks di berbagai bidang, termasuk penyediaan transportasi yang aman dan murah untuk masyarakat. Ketersediaan angkutan kereta api tidak hanya membantu akses cepat transportasi masyarakat, mengurangi kepadatan lalulintas perkotaan, tetapi berdampak multi efek bagi percepatan pembangunan perekonomian daerah di Kalimantan Selatan dan regional Kalimantan. “Semua tidakakan mustahil untuk diwujudkan sepanjang didasari ikhtiar dan tekad kuat serta dukungan seluruh masyarakat. Insya Allah semua bisa kita kerjakan dan terwujud,”  ucap Sahbirin penuh optimis. Senada dengan pemikiran gubernur, Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan RI, Prasetyo Boeditjahjono mengatakan tujuan pihaknya datang ke Banjarmasin dalam rangka sinkonisasi dan koordinasi terkait rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan. Diutarakan, proses pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan saat ini telah menyelesaikan tahapan studi kelayakan. Namun proses yang paling sulit adalah pengadaan lahan yang memerlukan bantuan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota. “Perlu bantuan pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk permasalahan lahan pada jalur lintas kereta api . Ini karena jalur kereta api yang akan dibangun memerlukan lahan yang cukup panjang dengan ukuran yang tidak terlalu lebar,”  harap Prasetyo. (dev/humpro)
   

Tetap Siaga Bantu Korban Bencana

Banjarmasin– Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengingatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan seluruh stake holder terakit, di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk tetap siaga mengingat kondisi cuaca belakangan ini cukup ekstrim. Peringatan pentingnya kewaspadaan itu dikemukakan orang nomor satu Banua ini, menyikapi meningkatnya curah hujan disertai angin kencang hingga menyebabkan banjir dan ambruknya sejumlah rumah warga di beberapa daerah kabupaten/kota di Kalsel. “Saya berharap  semua pejabat terkait terutama instansi penanggulangan bencana untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan. Segera bertindak dan bantu masyarakat tanpa harus menunggu instruksi gubernur. Sebab sudah menjadi kewajiban kita untuk segera membantu korban bencana alam,” ucap Gubernur H Sahbirin Noor, usai mengikuti acara Malam Ramah Tamah dan Perkenalan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel ,  di Mahligai Pancasila,   Rabu (2/3) malam. Pria yang kerap disapa Paman Birin ini mengatakan, semua stake holder yang terkait sudah mempunyai prototipe dalam mengantisipasi dan menangani terjadinya bencana. “Ketika ada bencana datang secara otomatis stake holder tekait sudah dapat mengatasi karena sudah ada prototipenya, untuk itu tidak perlu menunggu perintah gubernur lagi, mereka harus pasang mata, telinga lebih tajam lagi,” katanya Gubernur juga meminta masyarakat untuk siaga dan memiliki kecakapan ketika menghadapi bencana. “Kepada masyarakat saya minta untuk siaga,  waspada dan berhati- hati terhadap dampak yang ditimbulkan  seperti banjir, tanah longsor dan yang lainnya,” katanya. Badan Meterologi Kilimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan peringatan dini potensi hujan lebat disertai petir diperkirakan terjadi di Kalimantan Selatan. Peningkatan potensi curah hujan ini disebabkan terdeteksinya Madde Julian Oscilation. Madden Julian Oscilation atau MJO merupakan fenomena atmosfer yang dapat mengakibatkan bertambahnya hujan di daerah yang dilaluinya.

Kalsel Semakin Gigih Bangun Infrastruktur Strategis

Makassar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan H. Sahbirin Noor dan H. Rudy Resnawan semakin gigih membangun infrastruktur strategis daerah.   Bahkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemprov telah mengusulkan permohonan bantuan kepada  pusat,   dilengkapi  dengan  grand master perencanaan pembangunan. Kegigihan Pemprov Kalsel tersebut bisa dilihat telah tersedianya  grand master  perencanaan pembangunan daerah dan keuletan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Seperti melalui  Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Pembangunan Nasional dan Daerah 2018,  berlangsung dari 28 Februari - 3 Maret  2017, di  Grand Clarion Hotel Makassar, Sulawesi Selatan,  Pemprov Kalsel mengusulkan sejumlah kegiatan pembangunan strategis daerah. Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ir H Nurul Fajar Desira CES mengatakan, ada beberapa pembangunan infrastruktur daerah  yang telah diusulkan menjadi program strategis nasional . “Proyek tersebut antara lain  dari segi konektivitas seperti pengembangan Bandara Syamsuddin Noor, Bandara Syamsir Alam dan Warukin, insfrastruktur pelabuhan, jalur kereta api, BRT Banjarbakula. Jembatan penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut, jalan bebas hambatan Banjarmasin, Banjarbaru, Batulicin, Fly Over dan Jembatan Pangeran Antasari Banjarmasin,” terangnya, di sela mengikuti rapat penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, di Makassar. Kegiatan pembangunan lain yang diusulkan menjadi pembangunan strategis nasional adalah kedaulatan pangan dan energi, seperti pembangunan Bendungan Tapin, Riam Kiwa, dan pengembangan daerah irigasi Amandit, Batang Alai,  Pitap,  Polder Alabio, dan pembangunan daerah irigasi Kinarum di Kabupaten Tabalong. Berikutnya, dari segi kedaulatan energi, akan diusulkan PLTU Kotabaru, PLTG/MG/GU Kalsel Peaker 1, dan PLTU Kalselteng 2.   Infrastruktur lainnya seperti pembangunan SPAM,  TPA Regional, Sport Centre,  Kawasan Industri Batulicin, kawasan pariwisata Loksado,  kawasan pariwisata Sungai Martapura dan kebudayaan Banjar serta   pusat distribusi regional Banjarmasin. Pria yang juga pernah menjadi Kepala Bappeda Kota Banjarmasin, melalui forum rakortek ini program-program prioritas yang disampaikan dan terus diperjuangkan, agar  dapat diterima dan masuk dalam program strategis nasional. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat membuka rakortek ini mengatakan bahwa rencana arah pembangunan 2018 mendatang fokusnya ke daerah.  Konsekuensi dari hal tersebut,  maka porsi anggaran APBN akan lebih banyak dianggarkan ke daerah. “Porsi anggaran akan kita lihat nanti. Bisa 60% ke daerah dan 40% di pusat, atau 70% ke daerah dan 30% di pusat” kata Tjahjo seusai membuka kegiatan ini. Pembagian porsi anggaran ini, menurut Tjahjo sesuai dengan arahan presiden. Dimana program kementerian dan lembaga pusat akan lebih banyak ke daerah, termasuk Kalsel.. Selain itu, lanjut Tjahjo,  Presiden Jokowi juga menginginkan dalam masa kepemimpinannya ini, konektivitas Indonesia dapat selesai, yaitu melalui tol laut, jalan tol, bandara, dan kereta api. . *

Kalsel Bangun Jalan Tol Rp10, 24 T

Banjarmasin- Komitmen terukur Gubernur  H Sahbirin Noor bersama Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H Rudy Resnawan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui  pembangunan infrastruktur strategis daerah  terus dibuktikan. Salah satu cita-cita besar yang akan diwujudkan adalah pembangunan jalan bebas hambatan menghubungkan Kota Batulicin, Banjarbaru dan Banjarmasin sepanjang 175 Km dengan estimasi anggaran sebesar Rp 10,24 triliun. Jika  selama ini jarak dari Banjarmasin – Batulicin Tanah Bumbu sepanjang 250 Km dengan waktu tempuh 5 sampai 6 jam, maka bila jalan bebas hambatan tersebut berhasil direalisasikan, maka hanya menelan waktu 2 sampai 3 jam.
Rencana Kalimantan Selatan membangun jalan tol tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan, saat memaparkan  rencana pembangunan infrastruktur strategis daerah,  di depan anggota Komisi V DPR RI,  di Gedung Abdi Persada Banjarmasin,  Senin (27/2) malam. Menurut Rudy Resnawan, untuk pembangunan jalan tol tersebut masih dalam perencanaan cermat,  termasuk persiapan-persiapan penting yang saat ini masih dikaji Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Bina Marga. “Jika semuanya sudah selesai dan lengkap dengan detail engineering design pembangunan, maka akan kami presentasikan lagi ke pemerintah pusat dalam rangka usulan  pembangunan melalui APBN,” paparnya. Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ir Nurul  Fajar Desira CES, saat memaparkan presentasi teknis,  menjelaskan,  pembangunan jalan tol tersebut diyakini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena  menghubungkan jalur-jalur  vital perekonomian daerah.         
Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalsel ini mengatakan, estimasi biaya untuk pembangunan jalan bebas hambatan diperkirakan sebesar Rp10,24 triliun, meliputi kegiatan,  detail engineering design (DED)  pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi. Rencana pembangunan diawali Studi DED tahun 2017,  pembebasan lahan 2018 , tahun 2020 pembangunan konstruksi dan Tahun 2022 diharapkan jembatan sudah bisa beroperasi.
“Rencananya jalan bebas hambatan yang akan kita bangun sepanjang 175 Km dengan  lebar badan jalan 60 meter kecepatan jarak tempuh 80-100 Km per jam,” papar Fajar menyakinkan. Terkait anggaran untuk pembangunan jalan bebas hambatan, Fajar mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat atau melalui pola investasi. *

Wakil Presiden Pimpin Rapat Asian Games 2018 di Kemenpora

Menampilkan Infografis 1.jpgJakarta, 15 Maret 2017 – Pasca ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) telah bergerak cepat melakukan koordinasi agar kepanitiaan Asian Games lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, awal Maret 2017 lalu, Asian Games harus mampu membangun citra yang baik dari Indonesia di dunia Internasional. "Perhelatan besar ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untukkepentingan bangsa dan negara. Ini juga sekaligus momentum untuk menunjukkan kemampuan kita dalam penyelenggaraan event kelas dunia," ujar Presiden Jokowi saat itu.

Evaluasi atas persiapan yang dilakukan selama ini telah dilakukan oleh Jusuf Kalla setelah tiga kali menggelar Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dan juga Ketua INASGOC, Erick Thohir.

Dalam perhelatan olahraga terbesar negara-negara di kawasan Asia ini, Indonesia mencanangkan 4 Sukses yang meliputi 1). Sukses Penyelenggaraan. 2). Sukses Prestasi, 3). Sukses Administrasi dan 4). Sukses Ekonomi. Adapun 4 kesuksesan itulah yang diterjemahkan dalam pembagian kerja dan tanggungjawab pada setiap bagian yang ada dalam kepanitiaanIndonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) 2018.

Fokus Rapat Asian Games 2018 Pertama Tentang Prestasi Dengan adanya pembagian tugas ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla berinisiatif melakukan rapat koordinasi yang dilakukan secara bergilir untuk memantau persiapan Asian Games dari waktu ke waktu. Untuk pertama kalinya rapat terkait Asian Games 2018 dilakukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, membahas tentang target pencapaian prestasi Indonesia.

Menampilkan Infografis 2.jpgRapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang didampingi oleh Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, Ketua Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas), Achmad Soetjipto, dan dihadiri oleh perwakilan INASGOC, perwakilan KONI, KOI serta pejabat terkait di jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan penyelenggaraan Asian Games 2018 ini menjadi tantangan bagi Indonesia setelah 56 tahun yang lalu, “Penyelenggaraan Asian Games perlu cost efektif dan harus lebih sederhana agar banyak negara sanggup menjadi penyelenggara.

Demikian pula dengan penyelenggaraan Olimpiade,” lebih jauh, JK juga mengatakan jika perhelatan ini tidak menjadi perhatian, maka banyak negara akan bangkrut. “Sejauh ini Indonesia telah mengeluarkan anggaran sebesar 30 Triliun untuk Asian Games, Untuk infrastruktur 10 Triliun, Palembang 7 Triliun dan Jakarta kurang lebih 23 Triliun,” ungkapnya.

“Saya kesini untuk mengawal Asian Games agar semua aman dan selamat, dan saya sendiri sudah mencoba menghubungi beberapa sponsor untuk efisiensi anggaran kita,” ungkap JK lagi. Untuk kesuksesan penyelenggaraan dianggarkan sebesar kurang lebih 4 Triliun yang telah diefisenkan dari anggaran yang diajukan sebelumnya, namun JK juga berharap efisiensi penyelenggaraan ini jangan sampai mengurangi kemeriahan Asian Games di Indonesia.

“Hampir semua pelaksanaan Asian Games menguntungkan bagi negara penyelenggaranya, oleh karena itu dalam Asian Games di Indonesia nanti hitungannya harus jelas untuk keuntungan finansial kita,” harap JK seraya menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan ini Indonesia harus berbicara kepada para sponsor baik dalam maupun luar negeri dalam optimalisasi sponsor dalam pembiayaan penyelenggaraan Asian Games karena posisi Indonesia saat ini adalah menggantikan Vietnam yang sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games.

Menampilkan Infografis 3.jpgDengan tingkat partisipasi mencapai 45 negara dan mempertandingkan 484 nomor dari 42 cabang olahraga, sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia ditargetkan mampu menembus urutan 8-10 besar dengan capaian minimal 23 medali emas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam pengantar rapat ini menyampaikan apresiasi tentang upaya percepatan soal Asian Games yang dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla.

“Pak JK terus bergerak cepat memeriksa koordinasi penyeenggaraan Asian Games dengan baik. Paling tidak sudah 3 kali Pak JK melakukan pertemuan dan sidak mendadak pasca dimintanya beliau oleh Presiden mengawal AG,” kata Puan.

Senada dengan itu, Menpora, Imam Nahrawi juga menyampaikan apresiasi atas upaya cepat yang dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla, terkait Asian Games, “Saya sangat apresiasi dukungan dan kehadiran Pak JK di Kemenpora. Ini pertama kalinya dalam sejarah untuk memantau kesiapan kita bersama untuk penyelenggaraan dan persiapan Asian Games,” ujar Menpora.

Lebih lanjut untuk pencapaian prestasi atlet Indonesia, Menpora juga menekankan pentingnya keberadaan wasit dan pelatih bersertifikasi, “Sertifikasi bagi wasit dan pelatih juga penting untuk pencapaian prestasi, demikian pula halnya dengan pendidikan atlet yang perlu menjadi perhatian karena banyak atlet yang belum bisa menyelesaikan jadwal sekolah atau kuliahnya, Saya akan berkoordinasi terus dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kemenristek Dikti, dan telah disetujui oleh Pak Wapres,” jelas Menpora lagi.

Imam juga mengatakan khusus untuk program sertifikasi wasit dan pelatih, Kemenpora sudah menyiapkan secara khusus anggaran untuk itu di tahun 2017. “Kami juga ingin menjajaki peluang untuk beasiswa bagi atlet melalui program LPDP untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan pendidikan atlet,” jelasnya lagi.

Menampilkan Infografis 4.jpgSebagai persiapan mencapai target tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memandu pemaparan yang disampaikan oleh Ketua SATLAK PRIMA, Achmad Soetjipto yang menjelaskan sejumlah persiapan yang dilakukan terkait dengan cabang-cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia.

Untuk sukses prestasi Asian Games 2018 secara garis besar dipaparkan melalui sejumlah langkah strategis yang dilakukan oleh SATLAK PRIMA “Mulai Agustus paling lambat sudah harus dioptimalkan menuju satu tahun jelang Asian Games,” papar Achmad Soetjipto, ketua SATLAK PRIMA.

Satlak PRIMA juga menyampaikan perlunya melakukan efisiensi terhadap beberapa cabang olahraga dan juga perhatian yang tinggi terhadap persoalan doping agar prinsip fair play tetap bisa dijunjung tinggi dalam Asian Games nanti. Indonesia menurutnya berupaya meraih 30 medali emas untuk bisa masuk dalam peringkat 10 besar.

Dipaparkan pula proyeksi meraih medali bagi Indonesia dibagi atas 3 kategori dari sisi performance tinggi, menengah dan kurang, dimana terdapat pada 16 cabang olahraga diantaranya, atletik, panahan, badminton, angkat besi, karate, dayung, menembak, sport climbing, selancar, taekwondo, dan voli pantai.

Selain itu optimalisasi sistem monitoring atlet juga telah dilakukan melalui pemanfaataan sistem informasi teknologi. Mulai tahun 2017 telah dimulai penggunaan aplikasi Integrated Athlete Monitoring System (IAM PRIMA) yang tujuannya memantau performa atlet dari waktu ke waktu dan menjamin kesimbangan antara tuntutan kepelatihan dengan kebutuhan pemulihan kondisi atlet, evaluasi, proses pencapaian goal dan intervensi untuk pencegahan over training yang mengakibatkan resiko cidera.

Selain tentang manajemen pembinaan prestasi Asian Games 2018, dalam rapat ini Menpora juga menyinggung tentang rencana penataan kawasan PPPON Cibubur menjadi kawasan SPORT INDONESIA untuk meningkatkan prestasi atlet nasional dalam mencapai prestasi internasional. Sesuai dengan tujuannya, Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu Indonesia (SPORT INDONESIA) akan mengintegrasikan Sport Science, dan Sport Medicine menjadi sebuah pusat pengembangan olahraga yang direncanakan akan mulai berjalan pada akhir 2017 mendatang.kh

(Sumber : Newsroom Biro Humpro Setdaprov Kalsel edisi Kamis, 16 Maret 2017)
Kontak Media
Kepala Biro Humas dan Hukum Kemenpora RI
Amar Ahmad
Tel +62 21 5727422 / 08152528098

Penyerahan Penghargaan Media Center Terbaik Tahun 2016

BANJARBARU - Pada acara Bimbingan Teknis Tata Kelola Media Center yang dilaksanakan di Tangerang pada tanggal 27 Februari - 1 Maret 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menerima penghargaan sebagai Media Center Terbaik Peringkat ke 4 untuk Kontribusi Foto pada Portal InfoPublik.id di Tangerang 28 Februari 2017 (sumber : Diskominfo Prov.Kalsel)

IMG-20170227-WA0003

 

 

 

            IMG-20170227-WA0002

Pantau Langsung Pilkada Hingga ke Pelosok

AMUNTAI- Tak ingin hanya menerima laporan lewat sosial media atau jaringan telepon, terkait kondisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di dua kabupaten Kalsel, yakni Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala, Sekda prov Drs H Abdul Haris, MSi, lebih memilih turun langsung kelapangan.
Meski harus menempuh jarak cukup jauh dari Banjarmasin ke HSU sekitar 183 kilo meter dengan menggunakan kendaraan dinas, H Abdul Haris , Selasa (14/2)malam, berangkat lebih awal agar pada saat hari pelaksanaan pilkada, (Rabu 15 Febuari 2017, red) bisa memantau lebih banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di HSU.
Lokasi pertama yang dikunjungi sekda prov adalah TPS 9 di Kota Raja, tempat di manaBupati  Abdul Wahid HK dan istri beserta keluarga menggunakan hakpilihnya.
“Kedatangan ulun kesini untuk melihat secara langsung pelaksanaan pilkada di HSU , selain untuk bersilaturahmi dengan masyarakat,” terangnya.
Dalam kunjungannya ke HSU, Sekda prov Kalsel didampingi Kepala Satpol PP Wahyudin, M.AP dan sejumlah pemprov lainnya.
Pejabat yang juga pernah menjabat Ketua KNPI Kalsel ini selain mengunjungi sejumlah TPS tersebar di HSU, juga melihat secara dekat penyelenggaraan proses pengunaan hak pilih warga binaan di LP Kelas II B Amuntai.
Di tempat ini sekda juga disambut pejabat di lingkungan LP dan sempat berdialog langsung dengan masyarakaat binaan yang menggunakan hak pilihnya.Sekda juga melakukan kunjungan ke TPS di RSUD Pembalah Batung.
Menurut Abdul Haris, berdasarkan pantauannya, sejak dibukanya pendaftaraan di TPS hingga proses penghitungan kartu suara, pelaksanaan pilkada diHSU berlangsung aman dan kondusif.  Ini semua berkat kerjasama segenap lapisan masyarakat, seperti KPU, Panwaslu, TNI/Polri, partai politik dan seluruh stake holder terkait.
Jumlah TPS di Kabupaten HSU sebanyak 697 buah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 158.629 .Sedangkan kandidat calon bupati hanya dua pasangan calon, yakni Drs H Abdul Wahid MSi berpasangan dengan H Husairi AbdiLc dan H Muksin Haita berpasangan dengan Dr Abdul Hasib Salim MAP.
Sementara untuk pemantauan di Kabupaten Barito Kuala, dikoordinatori Asisten I Bidang Pemerintahan Setda prov Kalsel Drs H Siswansyah didampingi Kepala Badan Intelejen Negara Kalsel Daru Cahyono dan Kepala Biro Humas Kurnadiansyah S Sos, meski harus melewati medan jalan cukup berat, sejumlah TPS di pelosok pinggiran kota Marabahan juga sempat dikunjungi.
Sejumlah TPS yang dikunjungi anara lain TPS 1 di Kota Marabahan, TPS 2 Desa Sungai Raya, TPS 1 Desa Barambai, TPS 1 Desa Bagagap, TPS 1 Desa Sungai Kali, TPS 2 Desa Bambangin, TPS 1 Desa Paramitadan TPS 1 Desa Saluang Pasar dan beberapa TPS di Kelurahan HandilBakti.
Dalam kunjungan langsung di Kabupaten Batola Tim Desk Pilkada 2017 disambut langsung Sekda Batola Ir H Supriyono Ketua KPU Batola Nanang Kaderi dan Sekretaris KPU Sahrianuddin S. Sos.

Nahdhalatul Ulama Media Inspirasi Masyarakat

KABUPATEN BANJAR- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Drs H Abdul Haris Makkie mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran strategis dalam perannya sebagai organisasi kemasyarakatan terutama di bidang   syiar dakwah Islam di Indonesia.

                “Dalam catatan sejarah negeri ini, NU termasuk salah satu organisasi sosial keagamaan yang turut berjasa terhadap bangsa dan negara, terutama di bidang syiar dakwah Islamiah,” papar Abdul Haris, saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Harlah NU ke- 91 Tingkat Provinsi Kalsel, di Universitas Nahdlatul Ulama, Gambut Kab. Banjar, Sabtu ( 11/2).

            Dikatakan Sekdaprov, NU juga memiliki peran strategis lain, yakni sebagai media inspirasi bagi masyaraakat di berbagai bidang kehidupan sosial dan keagamaan. Ini karena kiprah NU di masyarakat baik dalam skala lokal, regional dan nasional terbukti memberikan keteladanan nilai-nilai kesantunan sosial.

          Kedatangan pejabat yang juga anak almarhum H Ahmad Makkie, mantan Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan disambut penuh gembira oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalsel.

            Bersama Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, Abdul Haris dikalungi sorban oleh petinggi PWNU Kalsel. Mereka berdua berjalan bersama menuju panggung utama, yang disambut dengan lantunan shalawat oleh para Jama'ah.

Ketua PWNU Kalsel, HM Sarbani Haira memberikan apresiasi atas perhatian Pemprov Kalsel terhadap kegiatan NU. Kebanggan itu juga ditujukan secara langsung untuk Abdul Haris.

Menurut Sarbaini, terlaksananya kegiatan harlah NU ke 91 Tingkat Provinsi Kalsel yang dirangkai dengan Haul KH. Abdul Qadir Hasan (Guru Tuha) yang ke 40, salah satunya juga tidak lepas dari peran Sekdaprov.

KH. Abdul Qadir Hasan (Guru Tuha) itu sendiri merupakan pendiri dan Ketua NU Kalsel yang pertama. "Kegiatan Harlah NU untuk pertama kalinya yang diadakan secara besar-besaran di tingkat Provinsi dan dirangkai dengan Haul Guru Tuha ini, salah satu aristek pelaksanaan adalah Pa Sekda.. Beliau terlibat langsung dalam persiapan kegiatan ini" ucap Syarbani.

Menanggapi penilaian tersebut, Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris menyikapinya dengan rendah hati seraya mengatakan bahwa penilaian atau pujian itu terlalu berlebihan. Menurut Haris , dirinya hanya bagian kecil dari NU yang besar dan kokoh.

"Kalau saya disebut arsitekturnya, itu terlalu berlebihan. Saya hanyalah bagian kecil dari NU yang besar dan kokoh" tanggapnya yang disambut apresiasi dari para jamaah.

Dalam peringatan bersejarah bagi NU ini juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara UNU Kalsel dengan Pemprov Kalsel terkait potensi yang dimiliki Kalsel dan Pengembangan SDM yang melingkupi Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Selain itu, dalam peringatan ini juga GP Ansor Kalsel mendeklarasikan gerakan anti berita bohong atau hoax dengan memanfaatkan media sosial dengan positif, mencegah dan memerangi hoax, sosialisasi tentang dampak berita hoax, serta berupaya mengubah perilaku negatif masyarakat.

Turut hadir dalam peringatan hari bersejarah ini, Forkopimda Prov. Kalsel, Bupati/Walikota Se Kalsel, Alim Ulama, Para Habaib, GP Ansor, Banser. *

Sinergitas Efektif Cegah Masalah Lingkungan

LP5A3808

BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor mengimbau semua komponen masyarakat untuk tetap mengokohkan  kebersamaan dalam mengatasi persoalan lingkungan akibat kebakaran lahan dan hutan.

Salah satu upaya strategi efektif mencegah dan menangani persoalan tersebut adalah  pentingnya keterlibatan semua komponen masyarakat melalui sinergitas antar instansi dan lembaga.

Hal tersebut diutarakan Gubernur Kalsel saat menjadi narasumber utama pada Rapat Pimpinan Kodam VI Mulawarman, di Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu (8/2).

Langkah sinergitas antar instansi dan masyarakat terbukti efektif dalam menanggulangi bencana kabut asap akibat kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di Kalsel pada tahun 2015 penyebaran titik api sebanyak 1291. Berkat kerja keras dan gotong royong melibatkan semua lapisan masyarakat, seperti TNI, Polri, masyarakat dan ulama, pada tahun 2016, angka tersebut berhasil ditekan drastis hingga hanya tercatat 56 titik api.

“Ini membuktikan sinergitas semua kekuatan di masyarakat adalah solusi efektif penanganan bencana apapun, termasuk hambatan- hambatan dalam pelaksanaan pembangunan,” terangnya.

Pemimpin kelahiran  Banjarmasin 12 November 1967 ini mengatakan, Kalimantan adalah masa depan Indonesia karena secara geografis berada pada posisi strategis di antara pulau–pulau lain di negeri ini. Indonesia adalah harapan dunia karena kaya dengan keragaman flora dan fauna yang terjaga.  

Jika persoalan lingkungan seperti akibat kebakaran lahan dan hutan tidak tertangani dengan baik, maka bisa mengganggu iklim dunia. Dampaknya tentu akan merambah ke berbagai sektor kehidupan baik dari sisi ekonomi dan kesehatan.

Menjaga sinergitas yang telah solid menjadi kunci utama dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Tanpa ada kebersamaan atau gotong royong sebaik apapun program pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam pelaksanaan tidak akan berhasil sesuai rencana.

Dalam penyampaian materi berjudul Sinergitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Gubernur H Sahbirin Noor menyampaikan dua kebijakan strategis yang diterapkan Pemprov Kalsel yakni kebijakan kelembagaan dan kebijakan operasional.

Kebijakan kelembagaan dengan melakukan pembentukan posko siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sampai di tingkat desa. Sedang kebijakan operasional meliputi usaha pencegahan atau upaya preventif berupa langkah terukur dan imbauan pencegahan dini sosialisasi dan penyuluhan.

Paling penting lagi, sebutnya, adalah penyiapan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanggulan kebakaran lahan dan hutan.  

Kemudian dari sisi pembangunan infrastruktur Pemprov Kalsel telah membangun embung di Sembilan puluh titik rawan kebakaran lahan dan hutan.

Sementara itu Pangdam VI Mulawarman Mayjend TNI Johny L Tobing mengatakan rapat pimpinan Kodam VI Mulawarman dengan menghadirkan gubernur se-Kalimantan merupakan wujud kebersamaan antara unsur pemerintah daerah dan jajaran TNI di daerah.

“Paling penting lagi adalah terjalinnya sinergitas dalam melaksanakan pengabdian untuk masyarakat di samping sarana silaturahmi,” tandasnya. (Humpro

Resimen Mahasiswa Perkokoh Stabilitas Keamanan

BANJARMASIN-  Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor mengatakan dalam rangka memperkokoh integritas negara diperlukan persatuan dan kesatuan seluruh komponen masyarakat, termasuk dari unsur perguruan tinggi melalui  kegiatan rismen mahasiswa.
Hal tersebut diutarakan gubernur saat memberikan sambutan pada acara   Serah Terima Jabatan (SERTIJAB) Komandan Resimen Mahasiswa Suryanata, Satuan 604/MAAB Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin,  di Gedung Serba Guna UNISKA Banjarmasin (6/2).
“Saya sangat bangga dan mendukung kegiatan rismen di perguruan tinggi seperti kegiatan hari ini. Resimen mahasiswa memiliki peran strategis membantu memperkokoh stabilitas keamanan negara ,” terangnya   
Pendidikan militer bela negara di perguruan tinggi perlu harus  di tingkatkan di mana pendidikan bela negara  sebagai salah satu pendukung pemerintah guna memperkuat negara dari ancaman militer maupun ancaman lainnya yang terjadi di tanah air.

Resimen Mahasiswa merupakan kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa di bidang olah keprajuritan, kedisiplinan, dan wawasan bela Negara yang diselenggarakan sebagai komponen pertahanan negara dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat.  
Berkaitan hal itu   perlu peranan khusus dari pimpinan perguruan tinggi, Danrem 101 Antasari dan Kapolda Kalimantan Selatan, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus menyokong kegiatan Resimen Mahasiswa, agar dapat terus aktif dan menjadi pendukung pertahanan negara dan perlindungan masyarakat.
Dikemukakan gubernur, dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai persoalan Kebangsaan yang memerlukan perhatian dan peranan dari kita semua dalam menyikapinya, sehingga persoalan Kebangsaan tersebut tidak semakin membesar dan dapat  menjadi ancaman bagi kedamaian dan persatuan yang telah dibina dengan baik selama ini”. Ujar Gubernur Kalimantan Selatan yang akrab disapa Paman Birin itu.

“Organisasi Resimen Mahasiswa UNISKA ini harus bersifat humanis, tidak ada gerakan-gerakan militer yang berlebihan, mereka harus sadar asal mereka dari rakyat untuk rakyat”,  ingat gubernur.  (humpro/end)

Gubernur Kalsel Berhasil Yakinkan Pusat

Masyarakat Kalimantan Selatan patut berbangga memiliki sosok kepala daerah yang memiliki komitmen teguh memperjuangkan pembangunan asset vital daerah, seperti pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, di Banjarbaru.

Dalam setiap kesempatan di forum-forum resmi dengan pemerintah pusat, Gubernur, H. Sahbirin Noor selalu memberikan argument riil tentang segera direalisasikannya pengembangan Bandara Syamsudin Noor untuk kepentingan ekonomi mikro secara regional dan pertumbuhan ekonomi makro secara nasional.

Seperti baru-baru tadi melalui Forum Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) di Kota Solo, Jawa Tengah, Gubernur menyampaikan kondisi pengembangan Bandara Syamsudin Noor kepada Presiden Joko Widodo. Dan berharap Kementerian Perhubungan untuk lebih memprioritaskan sarana vital transportasi udara tersebut.

Keuletan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Menteri Perhubungan RI,  Budi Karya Sumadi merespon cepat dengan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan, Minggu (5/2)  hanya untuk mengetahui kondisi terkini pengembangan proyek Bandara Syamsudin Noor.  

“Saya ingin pastikan kepada masyarakat Kalsel bahwa pengembangan Bandara yang menjadi koneksivitas antar bandara di Indonesia, termasuk Syamsudin Noor merupakan sebuah amanah yang  menjadi prioritas kementerian perhubungan,” terang Menhub.

Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Perhubungan mengingatkan PT AngkasaPura 1 Syamsudin Noor untuk bekerja keras menyelesaikan pembangunan bandara secara tepat waktu sesuai rencana.

Menteri Budi Karya berharap sesuai dengan rencana, paling tidak mulai Maret 2017 peningkatan pembangunan BandaraSyamsudin Noor harus sudah dimulai.  Dan pada 2019 pengembangan bandara sudah selesai dan bisa dinikmati masyarakat.

Terpenting lagi adalah semua aspek pembangunan infrastrukur desain bangunan harus mengandung unsure kearifan local sebagai cirri khas masyarakat Banjar yang memiliki keelokan budaya tinggi.     

Dalam keterangan pers didampingi Sekdaprov Kalsel, H. Abdul Haris Makkie, Asisten Pemerintahan Setda Prov. Kalsel Siswansyah, Direktur PT Angkasa Pura I Syamsudin Noor Handy Heryudhitiawan dan Manager Proyek Pembangunan Bandara Syamsudin Noor, Menhub berjanji akan terus memantau perkembangan pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

Sementara itu Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor dalam setiap wawancara dengan wartawan mengatakan, beberapa pertimbangan strategis pentingnya realisasi pembangunan Bandara Syamsudin Noor. Salah satunya adalah tingkat arus penumpang dan barang yang semakin padat di samping berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Gubernur, bandara adalah sebagai salah satu urat nadi perekonomian masyakarat secara lokal, regional dan nasional.

“Saya berharap seluruh stakeholder terkait bekerja keras mewujudkan pembangunan Bandara Syamsudin Noor. Ini mengingat bandara merupakan salah satu aset vital yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan, setiap kali melakukan kunjungan kerja ke Jakarta dirinya selalu menyampaikan permasalahan ini kepada pemerintah pusat. Gubernur ingin Bandara Syamsudin Noor menjadi bandara yang megah mengingat arus penumpang di bandara ini sangat padat.

Bandara merupakan pintu gerbang suatu daerah. Jadi apabila orang baru pertama kali datang ke Kalsel akan melihat seberapa bagus bandaranya. Indikator keberhasilan suatu daerah terlihat dari pembangunan infrastruktur dan salah satunya adalah kualitas pembangunan bandara.*Eti

Sumber: Biro Humas dan Protokol Prov. Kalsel edisi Senin, 6 Februari 2017

Pembenahan Terminal Sambil Jalan

BANJARMASIN - Anggota komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Fikri berpendapat, seiring penyerahan kewenangan dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi, pembenahan pengelolaan terminal induk Banjarmasin bisa sambil jalan.
"Jangan karena  masalah penyelesaian administrasi serah terima belum tuntas, sehingga pengelolaan terminal induk di ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut seakan stagnan atau terkesan kurang jelas dan kurang maksimal," katanya di Banjarmasin, Senin.
Namun, lanjut anggota komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu, penyelesaian administrasi berkaitan serah terima terminal induk Banjarmasin atau tipe B tersebut harus sesegera mungkin.
Sebagai contoh masalah yang berkaitan dengan keuangan atau aset, mungkin perlu segera berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bukan saja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sarannya.
Konsultasi dengan Kemenkeu tersebut, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalsel itu, agar hal-hal yang berhubungan keuangan dan aset tidak menjadi masalah nantinya.
"Karena masalah keuangan cukup rawan. Salah sedikit saja bisa berdampak pada masalah hukum, yang semua pihak tentunya tidak menginginkan jerat hukum tersebut," tuturnya.
Oleh sebab itu pula, perlu kehati-hatian dalm tindak lanjut serah terima kewenangan pengelolaan terminal induk dari pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.
"Memang kita akui, untuk merenovasi total terminal induk di Jalan A Yani kilometer (km) enam Banjarmasin itu, Pemkot setempat tidak sedikit mengeluarkan pembiayaan," demikian Fikri.
Serah terima kewenangan pengelolaan terminal tersebut sebagai tindak lanjut/pelaksanaan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pemberlakuannya paling lambat tahun 2017.
Dalam UU 23/2014 tersebut ada beberapa urusan yang kewenangan pengelolaan beralih dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) kepada Pemprov setempat, antara lain bidang pertambangan, kehutanan dan perhubungan (terutama pengelolaan terminal tipe B).
Berdasarkan UU 23/2014 itu pula, pengelolaan terminal tipe A (regional) menjadi kewenangan pemerintah pusat - dalam hal ini Kemenhub, tidak lagi berada pada Pemprov, sebagaimana halnya terminal di Jalan A Yani km17 Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalsel. (ant/mb05/ar)
(Sumber : Mata Banua edisi Rabu, 1 Februari 2017) 

Pengesahan Tujuh Perda Provinsi Kalsel Ditangguhkan

Banjarmasin, KP - Pengesahan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan daerah (Perda), karena belum ada hasil evaluasi atau fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Asbullah AS SH, membenarkan ditangguhkannya pengesahan tujuh Raperda menjadi Perda Provinsi Kalsel saat dikonfirmasi wartawan di Banjarmasin, Selasa (31/1). Tujuh Raperda yang mengalami penundaan pengesahan menjadi Perda itu, tiga diantaranya berasal dari eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dan empat inisiatif DPRD setempat. Raperda yang berasal dari eksekutif/pemprov tersebut yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemprov kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sedangkan Raperda inisiatif dewan yaitu Raperda tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis atas usul Komisi II DPRD Kalsel, Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) atas usul Komisi III DPRD setempat.

Kemudian Raperda tentang Pelestarian Budaya Daerah dan Kearifan Lokal atas usul Komisi IV DPRD Kalsel, serta Raperda tentang Revisi Perda nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atas usul komisi I DPRD provinsi setempat. Menurut Asbullah, semula pengesahan Raperda itu menjadi Perda dijadwalkan Desember 2016 lalu, sehingga Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau Program Pembentukan Peraturan Daerah (P3D) Kalsel 2016 tuntas, kemudian dijadwalkan kembali akhir Januari 2017, tetapi tertunda lagi.

Dikatakannya, penjadwalan ulang pengesahan tujuh Raperda itu untuk menjadi Perda pada Februari 2017.

"Itupun kalau hasil evaluasi atau fasilitasi dari Kemendagri sudah kita terima," ujar Asbullah. Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) dulu bernama Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kalsel, HM Rosehan NB menerangkan, semula P3D 2016 merencanakan membahas 25 Raperda.

Namun, dari hasil konsultasi dengan Kemendagri, lima Raperda diantaranya tereliminasi dan hanya 20 yang bisa untuk pembahasan lebih lanjut terdiri 11 dari eksekutif/pemprov Kalsel dan sembilan merupakan inisiatif DPRD setempat. (lia/K-2)

(Sumber : Kalimantan Post edisi Rabu, 01 Februari 2017)

Disduk Capil Kalsel Gelorakan Jiwa Melayani

201702 01 Disduk Capil  Kalsel  Gelorakan Jiwa Melayani

BANJARMASIN - Data kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Kalimantan Selatan bakal semakin  rapi,  seiring dengan telah dibentuknya satuan organisasi perangkat daerah baru bernama Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluargaan Berencana memiliki tugas utama sebagai penanggung jawab  data kependudukan dan catatan sipil di daerah. Di samping memberikan rekomendasi persetujuan permintaan data kependudukan untuk kepentingan perbankan atau kegiatan usaha.

Pembentukan  dinas ini didasari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubenur Kalsel No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Status perangkat daerah ini ke depan akan  menjadi  instansi vertikal permanen di bawah binaan  langsung Dirjen Kepedudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Sebagai dinas baru di tingkat pemerintah provinsi kami akan bekerja keras mendukung visi kepala daerah mewujudkan Kalsel Mandiri dan Terdepan melalui penyediaan data kependudukan, pencatatan sipil  dan keluarga berencana  yang akurat, valid dan cepat,” terang Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel, Drs H Ardiansyah, Rabu (1/2).

Dijelaskan, sektor kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana memiliki peran sentral dalam mendukung percepatan pembangunan baik  di tingkat daerah sampai ke tingkat nasional.

Ini karena sektor ini menjadi objek utama dalam setiap menyusun perencanaan pembangunan karena data kependudukan  dan catatan sipil termasuk kunci utama dalam merencanakan pembangunan.

Berkaitan hal tersebut, lanjut Ardiansyah, sesuai instruksi pemerintah kepada dinas kependudukan catatan sipil daerah harus mengirimkan  laporan data pelayanan pencatatan sipil paling lambat tanggal 28 setiap bulannya.

Data pelayanan tersebut oleh dinas pencatatan sipil provinsi setelah dilakukan verifikasi harus sudah dilaporkan ke pemerintah pusat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel ini optimistis kualitas pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat.

“Optimistis saya itu didasari semangat pengabdian luar biasa bagi seluruh pegawai di tingkat daerah sampai provinsi. Jiwa semangat melayani ini dimiliki seluruh insan pencatatan sipil,” tandasnya, seraya mengatakan semangat melayani itu akan terus digelorakan melalui sosialisasi dan pembinaan.

Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statisitik Provinsi Kalsel, jumlah penduduk Kalsel pada 2015 menurut hasil proyek sensus pendduk pada tahun 2010 sekitar 3,98 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2015 sebesar 1,71 persen. Pada lima tahun terakhir laju pertumbuhan di Kalsel  menunjukan tren yang terus menurun. Pada periode 2011 penduduk Kalsel tumbuh sebesar 1,97 persen, kemudian terus menurun hingga 1,71 persen periode 2015. (Humpro)