HARI JADI DIGUNAKAN SEBAGAI PENYEMANGAT MASYARAKAT DALAM MENGGALI POTENSI DAERAH

Barito Kuala – Kabupaten Barito Kuala yang disebut juga lumbung pangan Kalimantan Selatan merupakan penyumbang terbesar produksi padi dan jeruk. Kabupaten Batola yang sebentar lagi akan mengalami pergantian kepemimpinan didaerahnya, sampai pada akhir tahun ini masih memperioritaskan sektor pertanian. Diungkapkan oleh Bupati Batola Hasanuddin Murad, disela-sela acara Hari Jadi Kabupaten Batola ke 57 pada 10 Januari 2017, untuk kepentingan pertanian pihaknya akan menambah peralatan pertanian yang menggunakan sistem mekanisasi, seperti pengadaan 1000 traktor sehingga setiap desa memiliki setidaknya 5 traktor sehingga memudahkan dalam menggarap lahan pertanian. Untuk diketahui saat ini Batola telah memiliki 739 buah traktor roda dua dan empat untuk menunjang kerja pada sektor pertanian.
"kami terus memberikan pengadaan alat-alat pertanian, perkebunan untuk masyarakat, seperti pengadaan 1000 traktor sehingga nantinya tiap desa dapat memiliki 5 traktor" ucap Bupati yang telah menjabat dua periode pada Kabupaten Batola ini.
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Batola yang memiliki tema Manyimpunan Gawi  ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan dimeriahkan oleh tarian daerah yang sangat memukau para Undangan, selain itu juga arakan karnaval ikut maramaikan Hari Jadi Kabupaten lumbung padi ini. Karnaval yang diikuti oleh para Petani dan penyuluh dari Kabupaten Batola memamerkan peralatan-peralatan modern yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batola untuk kepentingan masyarakat pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berikut dengan hasil dari sektor sumber daya alam mereka tersebut. Selain dihadiri oleh Wagub Kalsel, acara Hari Jadi ini juga dihadiri beberapa pejabat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Wagub Kalsel Rudy Resnawan merasa bangga dengan Kabupaten Batola yang mampu mempertahankan lumbung pangan untuk Kalsel dan mengapresiasi keberhasilan yang diraih oleh Kabupaten Batola dibawah kepmimpinan Hasanuddin Murad. Selanjutnya Wagub berharap Kabupaten Batola dapat menyesuaikan dan ikut mendukung beberapa visi misi Gubernur Kalsel untuk kelanjutan pembangunan di Kalsel jangka pendek mau pun jangka panjang.
Seperti yang telah diketahui pengembangan mekanisasi alat dan mesin pertanian menjadi yang utama menjadi program pemerintah Batola, diantaranya pengadaan traktor roda dua dan empat, alat tanam padi atau rice transplanter, alat perontok padi atau power thresher, alat panen padi kombinasi atau combine harvester, pompa air serta Pemerintah Kabupaten Batola juga mengembangkan akses pasar yang sampai saat ini telah sukses memasarkan beras kemasan kebeberapa pasar termasuk pasar modern yakni lottemart, alfamart dan lain-lain. Selain itu Kabupaten Batola juga merupakan kawasan pengembangan sapi bali ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit sapi bali di Indonesia dan menjadi satu-satunya dipulau Kalimantan. Batola juga ditetapkan sebagai salah satu sentra peternakan rakyat (SPR) untuk Kalsel oleh Kementerian Pertanian RI. Sedangkan pada sector perkebunan pengembangan kelapa sawit dibatola dari tahun 2011 sampai dengan 2016 cukup pesat, luas areal kepala sawit swadaya masyarakat mencapai 2.393 hektar sementara luas areal perusahaan besar swasta seluas 24.695 hektar.
Pada sector perikanan, Kabupaten Batola memanfaatkan sungai barito dikembangkan budidaya ikan didalam keramba jaring apung dengan keunggulan ramah lingkungan, selain itu diberikan bantuan kendaraan roda tiga berpendingin kepada kelompok pemasaran sehingga program rantai dingin dari produsen kekonsumen berjalan baik yang akan menjamin kualitas produk ikan. (Biro Humas Kalsel/dev)

UMP Kalsel Naik Rp2.258.000

  • Kini Mulai Disosialisasikan

UMP 2016 efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2017 karena sudah sudah diputuskan Gubernur dari Sebesar Rp2,258,000,- yang sebelumnya hanya Rp2.227.000,- per bulannya

Banjarmasin, KP - Sejak diputuskan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang menetapkan Upah Menengah Provinsi (UMP) Rp2.258,000,- dan efektif diberlakukan sekitar awal Januari 2017, kini keputusan Gubernur Kalsel Nomor 18844/0558/KUM/2016 mulai disosialisasikan hingga 60 hari dan sudah diberlakukan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Ir Antonius Simbolon melalui Kabidnya, Poegoeh Priyambada SH MH, Rabu (18/1) kepada wartawan dikantornya menjelaskan, UMP 2016 efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2017 dan sudah diputuskan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor berdasarkan surat Nomor 18844/0558/KUM/2016 sebear Rp2.258.000,- ada kenaikan jika dibanding UMP sebelumnya yang lalu hanya Rp2.227.000,- per bulannya.

"Alhamdulillah keputusan UMP tahun ini berjalan mulus dan telah disetujui semua pengusaha banua untuk dibayar, memang ada satu perusahaan yakni sektor Perkebunan yang sempat keberatan namun akhirnya membatalkan dan bersedia membayar pekerjanya sesuai UMP," jelas Poegoeh.

"Saya harapkan semua perusahaan swasta yang beroperasi dibanua menaati surat keputusan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ini, karena dila diindahkan jelas ada sanksi hukumannya karena ini sudah menyangkut hak dan upah pekerja," tegasnya.

Apalagi UMP 2017 ini sudh disosialisasikan hingga kabupaten dan kota selama 60 hari lamanya, jadi bila ada perusahaan yang beroperasi di Kalsel ini tidak sanggup membayar UM karyawannya sebesar Rp2.258.000,- bisa mengajukan keberataan mengajukan suratnya ke Disnakertrans Kalsel dengan persetujuan para karyawannya bekerja selama sosialisasi berlangsung tidak satupun perusahaan yang berkeberatan hingga sosialisasi berakhir.

"Yang cukup membanggakan UMP Kalsel serta upah sektor termasuk paling cepat dibahas dan paling tinggi di Kalimantan besarannya artinya UMP Bumi Antasari ini sangat direspon para pengusaha dan pekerja," jelasnya bangga.

Bahkan Naiknya Upah Menengah Provinsi (UMP) 2017 tahun ini, tentunya menjadi kabar dan berita baik bagi pekerja di banua ini agar pekerja memiliki kebutuhan hidup layak ditengah semakin tingginya harga kebutuhan pokok dan kondisi perekonomian saat ini dan patut disyukuri para pekerja banua.

Disisi lain, tambah Poegoeh, pembahasan UMP 2017 tahun ini berjalan cukup mulus dimana Dewan Pengupahan, Disnakertrans Kabupaten dan Kota, APINDO, Badan Pusat Statistik serta Bank Indonesia Banjarmasin pihak ULM telah membahas besaran UMP sebesar Rp.2.258.000,- sudah dalam perhitungan berbagai asfek hingga Desember 2016 termasuk perhitungan segi ekonomi PRDB serta inflasi yang akan terjadi kedepannya dengan formula yang sudah ditetapkan pemerintah.

Apa yang mendasari besaran UMP 2017 dinaikan, menurutnya, peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan untuk penetapan UMP 2017 dengan formula yang telah dirumuskan yakni UMP tumbuhan ekonomi hasilnya UMP 2017 ini besaran Rp2.258.000,-.

Bahkan dalam pembahasan UMP 2017 yang lalu diberlakukan epektif awal Jauari ini Dewan Pengupaan bersama pihak terkait menggelar sidang selama beberapa kali, sehingga timbul kesepakatan tri partit dan semua sepakat UMP dinaikan bahkan tidak ada voting termasuk upah sektor yang dibahas dan ditetapkan beberapa waktu yang lalu dimana upah sektor tertinggi masih dipegang sektor perbankkan nasional sebesar Rp3,2 juta lebih.

Disisi lain, penangguhan keberatan UMP sudah diatur, dalam Kepmenakertrans Nomor 231/Men/2003 yakni tata cara penangguhan keberatan UMP dengan catatan ada kesepakatan dengan pekerja sebelumnya. (hf/K-7/Eti)

Sumber : Kalimantan Post edisi Kamis, 19 Januari 2017

Paman Birin : Ayo Kalimantan Post Sama-sama Berjuang Gelorakan Rakyat

"Sehingga saya rasa layak Kalimantan Post dijuluki Koran 'BERGERAK', yakni ikut bersama-sama berjuang gelorakan rakyat,"
BANJARMASIN, KP - Kiprah Koran lokal, Kalimantan Post di Bumi Antasari ini, sudah tak diragukan lagi. Terbukti, 17 tahun telah dilewati dengan memberikan berbagai informasi kepada masyarakat di Banua ini.
Bahkan ada jargon di tengah masyarakat, kalau mau baca berita lihat Kalimantan Post. Kalimantan Post yang dipimpin HM Taufik Effendi itu, merupakan surat kabar harian 'Asli Koran Banua', yang konsisten menyuarakan nurani rakyat dan kebenaran.
Orang nomor sati di Bumi Lambung Mangkurat ini pun, H. Sahbirin Noor mengakui, Kalimantan Post adalah koran yang peduli terhadap rakyat dan pembangunan daerah. Hal tersebut terlihat tiap hari, kata pria disapa Paman Birin itu, berita-berita yang ada di Kalimantan Post memuat kabar tentang pembangunan di Kalsel dan daerah lain.
"Sehingga saya rasa layak Kalimantan Post dijuluki Koran 'BERGERAK', yakni ikut bersama-sama berjuang gelorakan rakyat," tegas Paman Birin, kepada KP, kemarin.
Ia pun sangat mengapresiasi Kalimantan Post, lantaran berita yang dimuat sifatnya objektif tanpa mengada-ngada, dan berimbang. Sesuai jargon Kalimantan Post, menyuarakan nurani rakyat dan kebenaran.
Paman Birin mengemukakan, setiap pagi koran yang dibacanya pertama kali adalah harian umum Kalimantan Post. Beritanya akurat, dan bersifat edukasi serta objektif.
"Saya berharap Kalimantan Post, diusianya yang ke-17 ini tetap konsisten dalam mengawal pembangunan Kalsel. Serta kita minta Kalimantan Post bersama-sama berjuang gelorakan rakyat" ujar Paman Birin (ban/K-2/ar)

(Sumber : Kalimantan Post edisi Selasa, 17 Januari 2017) 

Gubernur Kukuhkan Dewan Komisaris Bank Kalsel

Banjarmasin - Kemampuan dalam pengelolaan perbankan oleh urang Banua dapat dilihat dalam keberhasilan pengelolaan Bank Kalsel dalam beberapa kurun waktu terakhir. Bank Kalsel melakukan peningkatan terutama dengan regenerasi dalam struktur dewan komisaris.
Terbukti Kamis kemarin (12/1), Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengukuhkan empat Dewan Komisaris Bank Kalsel di aula Bank Kalsel. Empat komisaris itu adalah Ary Bastari, sebagai komisaris utama, Hatmansyah, Zulfadli Gazali dan Syahrituah Siregar sebagai komisaris independen.
Ke empat Dewan Komisaris tersebut berasal dari kalangan pengusaha, akademisi dan birokrat. Terpilihnya ke empat Dewan Komisaris ini telah melalui uji kompetensi oleh tim dari OJK dan juga rekomendasi dari Gubernur Kalsel.  “mereka inilah yang terbaik dan dipercaya untuk mengelola dan meningkatkan kinerja Bank Kalsel.” Ujar Gubernur Kalsel.  
Gubernur berharap agar Dewan Komisaris dapat bekerja dengan cepat dan tepat dengan mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dewan Komisaris harus bekerja maksimal, profesional dan bertanggung jawab karena ada tugas yang mereka emban sesuai dengan fungsinya untuk membangun perbankan khususnya pada masyarakat Kalsel. “ Jadikan Bank Kalsel menjadi kebanggaan untuk rakyat dan hadir dihati rakyat" harap orang nomor satu di Kalsel ini.
Hal Senada juga disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Haris Makkie. Menurutnya pemilihan Dewan Komisaris ini telah melalui beberapa tahapan seleksi. "tentu pembenahan itu dilakukan dengan melihat kedalam dulu apa-apa yang perlu dibenahi, apabila ada yang belum terlalu bagus tentu akan diperbaiki menurut versi mereka, artinya mulai hari ini harus sudah bekerja sesuai dengan proporsionalnya" ujar mantan karo humas ini.
Dewan Komisaris Utama Bank Kalsel, Ary Bastari menuturkan Bank Kalsel memiliki modal 1.4 Triliun yang bersumber dari Kabupaten/ Kota dan Provinsi Kalsel. " Semuanya harus meningkat, kita harus sesuai dengan harapan pemegang saham yang mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Kalsel, jadi kita harus selalu tidak puas dengan keberhasilan, apalagi dilihat sekarang perkembangan usaha sudah mulai membaik sehingga optimis bahwa Bank Kalsel dapat lebih baik lagi dalam hal permodalan dan pelayanan ke masyarakat" ujarnya.
Pengukuhan Dewan Komisaris Bank Kalsel ini dihadiri pejabat lingkup Kalsel, Bupati/ Walikota, dan para pengusaha daerah.  

(Biro Humas Kalsel/devi-editor-muha)

PKK Jalin Kerjasama dengan P2TP2A

Tim Penggerak (TP) PKK Prov. Kalsel menjalin kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Intan Biduri Prov. Kalsel, mengenai pencegahan penanganan korban tindak kekerasan perempuan dan anak.

Kerjasama tersebut tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Ketua TP PKK Prov. Kalsel, Hj. Raudatul Jannah Sahbirin, SKM dan Ketua P2TP2A, Hj. Evi Nurmina Septiana, SE, Selasa (10/1) di Ruang Rapat TP PKK Prov. Kalsel.

Ketua TP PKK Prov. Kalsel, Hj. Raudatul Jannah Sahbirin, SKM mengaku bersyukur atas terwujudnya kerjasama ini. Kerjasama ini merupakan komitmen dalam menghadapi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ketua TP PKK mengharapkan dengan adanya kerjasama ini, dapat mengurangi angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan. Lebih lanjut Ia mengatakan, dengan jalinan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, P2TP2A dapat bekerja dengan maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan, dapat terus menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta terus berupaya memberikan sosialisai dan edukasi kepada masyarakat.

“dengan ditandatanganinya MoU antara TP PKK dengan P2TP2A ini, dapat semakin menguatkan ikhtiar kita dalam rangka mengurangi angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan” harapnya.

Kemudian Ketua TP PKK juga menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan segala tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik melapor secara langsung atau pihak terkait atau keluarga korban untuk melaporkannya kepada P2TP2A.

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekersan sangat penting, karena perempuan dan anak merupakan salah satu faktor utama dalam penguat pembangunan dan dalam melahirkan generasi penurus bangsa.

Sementara itu, Ketua P2TP2A, Hj. Evi Nurmina Septiana, SE mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK atas tercapainaya kerjasama ini. Karena dengan adanya kerjasama ini, terbangun sinergi antara TP PKK dengan P2TP2A dalam mengurangi, menangani, dan memberdayakan korban dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kemudian, Evi juga mengatakan di tahun 2016 lalu ada 43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor ke P2TP2A. Dari 43 kasus tersebut, 12 diantaranya adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan 31 kasus kekerasan terhadap anak.

Perlu juga diketahui, P2TP2A sudah ada di 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. P2TP2A sendiri merupakan lebaga yang bergerak di bidang sosial yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan tersebut meliputi, pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman/shelter dengan rujukan.

Saat ini, TP PKK dan P2TP2A terus mengkapnyekan three ends di Kalimantan Selatan, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi. (rsy/kh)

(Sumber : Newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Senin, 11 Januari 2017)

Siapkan Atlet Panjat Dinding

Menampilkan IMG-20161223-WA0003.jpgBanjarmasin - Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor membuka kejuaraan Panjat Dinding Rektor Uniska CUP III, Banjarmasin, Jum’at (23/12). Pembukaan kejuaran tersebut ditandai dengan pelatakan point panjat oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor dan Rektor Uniska Mustatul Anwar.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi yang tinggi kepada jajaran Uniska, Mapala Uniska dan seluruh panitia pelaksana serta pihak yang mendukung terlaksananya kejuaraan ini. Insyallah kegiatan ini akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan prestasi olahraga di Kalimantan Selatan,” katanya.

Disampaikan Gubernur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghajatkan pada tahun 2024 menjadi tuan rumah PON, oleh karena itu setiap cabang olahraga termasuk gerenasi panjat di Kalsel agar mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

Menurut Alumni terbaik Uniska ini, olahraga panjat tebing dan panjat dinding telah berkembang menjadi olahraga alternatif bagi generasi muda untuk menyalurkan energi mereka pada kegiatan yang positif dan konstruktif. Olahraga yang penuh tantangan ini memiliki nilai positif yaitu untuk membentuk watak, karakter, memupuk jiwa sportif dan semangat juang serta merupakan penyaluran bakat dan prestasi.

“Kejuaran panjat dinding ini harus dimaknai sebagai satu rangkaian pembinaan olahraga khususnya di daerah. Kita bisa liat tingginya animo peserta sebagai modal berharga untuk membangun prestasi olaharaga, apalagi mengingat panjat dinidng saat ini berkembang menjadi salah satu cabang olahraga populer yang makin digemari dan makin diminati,” katannya.

Pada kesempatan tersebut pria yang kerap disapa Paman Birin itu,mengajak kepada semua pihak untuk membangun prestasi olahraga melalui pembinaan atlet yang berjenjang dan berkesinambungan.

“Hanya dengan pembinaan yang baik kita dapat meraih prestasi yang lebih membanggakan dalam setiap cabang olahrag apapun termasuk panjat dinding. Salah satu saluran yang tepat adalah melalui kegiatan-kegiatan kejuaran seperti ini, karena itu, mari sukseskan penyelenggaraan kejuaran panjat dinding kali ini semoga tujuan dan harapan kita bisa tercapai sebagaimana mestinya.Tterutama upaya terkait untuk membangkitkan prestasi olahraga panjat dinding ditingkat lokal, regional, maupun nasional.

Sebelumnya, Ketua Umum Malpala Uniska Ganang Prastetyo melaporkan, untuk peserta yang mengikuti kejuaraan panjat dinding ini berjumlah 111 orang yang terbagi tiga kategori yaitu kategori pecinta alam, kategori umum putera, kategori umum puteri yang akan merebutkan uang pembinaan dan piala.

“Kejuaran panjat dinding Rektor Uniska CUP kali ini kami selenggarakan dalam rangka memperingati maulidiyah ke -24 Mapala uniska, kami selaku pantita mengucapkan terima kasih karena Bapak Gubernur Kalimantan Selatan telah berkenan hadir, kami berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan sukses,sportif dan bisa mengharumkan nama Universitas mencari bibit-bibit baru untuk atlet panjat Kalimantan Selatan,” katanya.syh/kh

(Sumber : Newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Selasa, 27 Desember 2016)

Pemagangan, Cara Pemerintah Kebut Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

“Kementerian Ketenaga kerjaan menggandeng 2.648 perusahaan untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pemagangan terpadu nasional. Lebih dari 163.000 pemagang akan mengikuti program tiap tahunnya.”

Menampilkan info 1.jpegMenampilkan info 2.jpegKarawang – Menghadapi persaingan global, pemerintah meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dalam negeri lewat program pemagangan nasional. Dikomandoi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bersama-sama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berkomitmen untuk menyelenggarakan program tersebut mulai tahun 2017.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menyatakan, Pemagangan Nasional menjawab permasalahan ketersambungan antara lulusan dunia pendidikan yang belum dapat diterima industri karena kurangnya keterampilan sehingga tidak siap memasuki pasar kerja. Program Pemagangan memadukan pelatihan dengan bekerja secara langsung, sehingga peserta pemagangan dapat memperoleh keterampilan baru sekaligus berkesempatan untuk mengasah keterampilan tersebut.

“Untuk memecahkan masalah link and match itulah pemerintah gencar melakukan pemagangan. Melalui pemagangan terpadu ini pemagangan akan sistematis dimana peserta melakukan magang dengan jabatan tertentu, mendapatkan insentif tertentu dan akan mendapatkan sertifikat setelah selesai menjalani program,” ujar Menteri Hanif dalam acara Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Menampilkan info 3.jpegMenampilkan info 4.jpegDeklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten pada hari ini turut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet Kerja, Ketua KADIN, Ketua APINDO, Gubernur Jawa Barat, Bupati Karawang dan perwakilan perusahaan.

Peluncuran program pemagangan ini adalah sebagai tindak lanjut Penandatanganan Nota Kesepahaman yang sudah dilakukan tanggal 26 April 2016 yang lalu. Program ini dilatarbelakangi kesepahaman seluruh pihak untuk memberikan keterampilan kepada para pencari kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja Indonesia pada Agustus 2016 mencapai 125,44 juta orang dari 189,10 juta penduduk Indonesia di usia kerja. Dari angka tersebut, 60.24% lulusan SD/SMP, 27.52% lulusan SMA/SMK, dan 12.24% lulusan diploma/universitas.

Menampilkan info 5.jpegMenampilkan info 6.jpegDari data BPS tersebut terlihat bahwa tenaga kerja didominasi lulusan pendidikan menengah ke bawah. Hal itu membuat pemerintah semakin gencar mendorong pendidikan dan pelatihan kerja. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan bekerja secara langsung.

Sejak 2009 hingga November 2016 program pemagangan dalam negeri sudah diikuti oleh 169.317 ribu peserta. Rinciannya yaitu, 13.053 pemagang di tahun 2009, 14.006 pemagang di tahun 2010, 21.088 pemagang di tahun 2011, 23.071 pemagang di tahun 2012, 24.709 pemagang di tahun 2013, 26.367 pemagang di tahun 2014, 26.437 pemagang di tahun 2015, dan 20.586 pemagang hingga November 2016.

Sementara untuk program pemagangan nasional yang dimulai tahun 2017 akan diikuti oleh sekitar 163.000 pemagang. Angka ini menunjukan komitmen pemerintah dalam menciptakan terobosan untuk percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Indonesia melalui program pemagangan nasional dalam negeri secara mandiri.

Menaker melanjutkan, dengan mengikuti program pemagangan yang sistematis peserta dapat memperoleh pengalaman kerja yang lebih praktikal. Sehingga, peserta pemagangan dapat lebih cepat diserap pasar kerja sekaligus menjadi bekal para peserta untuk terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.

“Dengan pengalaman praktis yang didapat peserta pemagangan dapat meningkatkan kompetensinya dan cepat diserap pasar kerja. Pemagangan ini berkontribusi besar dalam menambah jumlah tenaga kerja skilled serta menyesuaikan supply dan demand tenaga kerja.” ungkapnya.

Metode pemagangan sendiri telah digunakan di berbagai negara untuk melakukan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Oleh sebab itu, pemerintah dengan intensif mengajak para pengusaha agar mendukung program pemagangan. Hal tersebut diwujudkan melalui program Pemagangan Nasional.

2.648 perusahaan yang sudah berkomitmen menerima peserta magang tersebut berasal dari kawasan industri yang berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sektor-sektor perusahaan yang mengikuti pemagangan antara lain 1.776 perusahaan sektor manufaktur, 200 perusahaan di sektor pariwisata, 12 perusahaan di sektor perbankan, 411 perusahaan di sektor kelautan dan perikanan, 30 perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, dan 219 perusahaan sektor ritel.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagkaerjaan No. 36 Tahun 2016 disebutkan peserta magang diharuskan berusia minimal 17 tahun, memiliki bakat, minat, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program pemagangan, dan menandatangani perjanjian pemagangan. Sementara untuk hak, peserta akan memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan, uang saku, memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian, memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.

Selama proses, peserta magang akan berada di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman. Skemanya yaitu 25% teori, 75% praktek, dan diakhiri dengan uji kompetensi (sertifikasi). Jangka waktu pemagangan berlangsung paling lama 1 tahun.

Biro Humas Kemnaker dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.kh

(Sumber : Newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Selasa, 27 Desember 2016)

PERINGATAN HARI BELA NEGARA NASIONAL 2016

Menampilkan SPANDUK hari bela negara 2016.jpgKementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Bela Negara Nasional tahun 2016 di kota Padang, Sumatera Barat.

Pemerintah menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2006. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948, saat Belanda melancarkan Agresi Militer ke II dengan mengumumkan tidak adanya lagi Negara Indonesia.

Menampilkan bela-negara-1.JPGMenampilkan bela-negara-2.JPGKetika itu, Presiden RI Ir. Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Syafrudin Prawi negara untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Padang, Sumatera Barat, guna menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia.

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai nilai dasar bela negara mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.

  • Peringatan Hari Bela Negara 2016

Menampilkan bela-negara-3.JPGMenampilkan bela-negara-4.JPGPeringatan Hari Bela Negara tahun 2016 diadakan di kota Padang, sebagai wujud mengenang peristiwa dimana Mr. Syafrudin Prawi negara menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sebagaimana mandat yang diberikan Presiden Ir. Soekarno dalam rangka mempertahankan kedaulatan pemerintahan Indonesia dari Agresi Militer Belanda II.

Dalam rangkaian Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2016, kegiatan diawali dengan Pembentukan Kader Bela Negara di Asrama Haji Kota Padang yang diikutioleh 300 orang peserta, mulai dari tanggal 14 sampai 16 Desember 2016.

Pada Minggu (18/12), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi ceramah di Universitas Negeri Padang, sekaligus menyaksikan penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dengan 10 Perguruan Tinggi se-Sumater Barat dalam bidang Pembinaan Kesadaraan Bela Negara di lingkungan Perguruan Tinggi.

Menampilkan bela-negara-5.JPGMenampilkan bela-negara-6.JPGAdapun10 Perguruan Tinggi se-Sumatera Barat tersebut ialah Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, IAIN Imam Bonjol, IAIN Bukit tinggi, Universitas Bung Hatta, Universitas Ekasakti, Universitas Putra Indonesia, STKIP Azkia, Universitas Dharma Andalas, dan Universitas Muhammadiyah Padang.

Sebagai puncak acara Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2016, pada Senin (19/12), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc., menghadiri Upacara Peringatan Hari Bela Negara di Tugu Perdamaian Kota Padang. Upacara tersebut diikuti 3000 orang. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DR. Yuliandre Darwisakan bertindak sebagai Komandan Upacara, sedangkan Pembaca Ikrar Bela Negara ialah Dosen Universitas Andalas, Sari Lenggo Geni.

Menampilkan bela-negara-7.JPGDalam upacara tersebut juga dimeriahkan dengan sajian drama kolosal yang menggambarkan peristiwa Agresi Militer Belandake II, terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sampai penetapan Hari Bela Negara.

Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo.kh

(Sumber : Newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Selasa, 27 Desember 2016)

Gubernur Kalsel Perkuat Kemitraan Pusat-Daerah

"Kita akan terus membangun sinergitas dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat atau daerah, termasuk seluruh elemen di masyarakat agar upaya kita mempercepat perwujudan visi Kalsel mandiri dan Terdepan terwujud."

PALANGKARAYA, KP - Pola kemitraan senergis dengan pemerintah pusat dan antar daerah, terus dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor.

Ini terbukti, dari komitmen kuat orang nomor satu di Banua itu, untuk selalu berusaha menghadiri kegiatan-kegiatan strategis kenegaraan atau memenuhi undangan antar daerah, dalam rangka memperkuat sinergitas dan membangun komunikasi.

Sebagaimana kehadiran Gubernur di acara puncak Peringatan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), yang dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (20/12), meski harus berangkat menghari dari Banjarmasin melalui perjalanan darat, pria yang akrab disapa Paman Birin ini, sampai ke tempat tujuan tepat waktu.

"Kita akan terus membangun sinergitas dan komunikasi baik dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk seluruh elemen di masyarakat agar upaya kita mempercepat perwujudan visi Kalsel mandiri dan Terdepan terwujud," uacapnya, usai menghadiri acara Peringatan HKSN tersebut.

Menurut Gubernur, untuk mempercepat pembangunan daerah, pemerintah provinsi harus menjalin komunikasi sinergis dengan mengukur dan mengevaluasi kemajuan di masing-masing daerah. Dihadaapkan, dari kehadiran tersebut akan terjalin pola kemitraan sinergis untk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan rencana pembangunan," terangnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi di acara peringtan HKSN berpesan, agar seluruh elemen masyarakat terus menggelorakan semangat kesetiakawanan sosial sebagai wujud dari pengalaman Pamcasila. Kesetiakawanan sosial merupakan salah satu syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia Jaya dan Sejahtera, melalui pembangunan-pembangunan yang sinergis antar pemerintah pusat dan daerah.

Angeda lain presiden di Kalteng, selain menghadiri peringatan HKSN juga meresmikan Gedung Perkuliahan IAIN dan bertolak ke kabupaten Pulang Piasu untuk menghadiri acara Kolaborasi Hutan Tanaman Rakyat dan Industri Kayu.

Di hari yang sama presiden Jokowi juga menerima anugerah gelar budaya dari Dewan Adat dayak sebagai simbol pemimpin bijaksana dan berkepribadian luhur pemersatu keutuhan bangsa.

  • Jokowi diberi gelar Raja Dayak.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinobatkan sebagai Raja dayak dengan gelar 'Raja Haring Hatungku Tungket Langit' seiring kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Sambutan hangat diberikan kepada Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan, saat tiba di bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, kalimantan Tengah, Selasa (20/12), sekitar pukul 09:40 WIB.

Demikian dilansir antara kedatangan Presiden Jokowi langsung disambut dengan tarian tradisional dayak Khas Kalimantan Tengah. Setelahnya, Presiden dinobatkan sebgaai Raja Haring Hatungku Tungket Langit.

Gelar itu sendiri, dapat dimaknai sebagai raja bijaksana yang berkepribadian luhur dan penopang keutuhan bangsa. Upacara pemberian gelar dipimpin oleh Ketua Dewan Adat dayak (DAD) Kalteng, Agustiar Sabran, di Bandara Tjilik Riwut, beberapa saat setelah rombongan presiden mendarat, Selasa (20/12).

"Pemberian gelar ini memiliki dua makna. Pertama, ini adalah wujud dukungan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kedua, pengakuan terhadap karakter kepemimpinan Jokowi. Ini sesuai dengan arti dan filosofi Raja Haring hatungku Tungket Langit, yakni raja yang arif, bijaksana, berbudi luhur dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan," kata Agustiar Sabran.

  • Menurutnya, masyarakat dayak berkomitmen untuk mengawal presiden Jokowi.

"Bapak Jokowi adalah seorang pemimpin yang berbudi luhur, menjaga perbedaan, dan keberagaman. ini sesuai dengan Falsafah Rumah Betang Orang Dayak Kalteng, tujuh agama bisa mufakat dan hidup bersama dengan satu rumah.

Itu pasti perlu kebijaksanaan. "Karenanya, saya mewakili masyarakat dayak siap emdukung dan mengawal pemerintah Raja Haring Hatungket Langit. Kami berharap beliau selalu konsisten bersama rakyat," lanjut Agustiar.

Upaca pemberian gelar tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Selain itu, beberapa menteri Kabinet Kerja dalam rombongan Presiden, di antaranya Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP.(ban/net/K-2/kh)

(Sumber : Kalimantan Post edisi Rabu, 21 Desember 2016)

Subsidi Listrik Dialihkan

  • Subsidi Listrik Dialihkan Untuk Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Menampilkan listrik-untuk-semua-1.jpgMenampilkan listrik-untuk-semua-2.jpgPada tahun 2015, subsidi listrik paling besar dinikmati oleh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang mencapai Rp. 49,32 Triliun (87%). Namun demikian, pada dua golongan pelanggan ini masih terdapat rumah tangga yang tidak layak disubsidi. Sehingga di tahun 2017 Pemerintah memandang perlu memulai pengalihan dana subsidi kepada masyarakat miskin dan tidak mampu khususnya di golongan pengguna 900VA.

Menurut Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin, dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4.058.186 rumah tangga yang layak diberikan subsidi. Data rumah tangga miskin dan tidak mampu ini berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Mengacu kepada data tersebut di atas, ternyata subsidi listrik bagi mayoritas pelanggan rumah tangga daya 900 VA belum tepat sasaran.

Menampilkan listrik-untuk-semua-3.jpgMenampilkan listrik-untuk-semua-4.jpgSelain belum tepat sasaran, pola subsidi listrik bagi pelanggan mampu juga tidak memenuhi prinsip keadilan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum sepenuhnya menikmati listrik, bahkan belum terlistriki sama sekali.

Saat ini akses listrik masyarakat di Indonesia belum merata. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio elektrifikasi masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Di Provinsi Papua, rasio elektrifikasi masih mencapai 46,67% sampai dengan September 2016. Lebih dari separuh rumah tangga di sana belum menikmati listrik. Sementara itu Pulau Jawa rata-rata telah berada di atas 90% sampai dengan September 2016.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian ESDM terus berupaya melakukan pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik. Salah satunya melalui pembangunan ketenagalistrikan di 2.500 desa yang belum terlistriki. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 38 tahun 2016, Kementerian ESDM akan fokus pada 2.500 desa yang tidak ada listrik sama sekali. Untuk mencapai pemerataan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Percepatan upaya melistriki daerah – daerah yang masih belum terlistriki memerlukan pembangunan infrastruktur listrik yang masif serta pendanaan yang besar. Oleh karena itu, dalam pembahasan Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 22 September 2016 terkait RAPBN TA 2017, disetujui penghapusan subsidi listrik untuk golongan rumah tangga daya 900 VA yang ekonominya mampu.

  • Penghematan Subsidi Energi

Menampilkan listrik-untuk-semua-5.pngMenampilkan listrik-untuk-semua-6.pngPenerapan subsidi listrik tepat sasaran akan menghemat penggunaan anggaran negara, terutama subsidi energi. Penghematan tersebut dialihkan untuk peningkatan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan jaminan kesejahteraan rakyat. Kebutuhan subsidi listrik tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp. 44,98 Triliun. Angka ini menurun dari kebutuhan subsidi listrik tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 56,55 Triliun.

Anggaran hasil penghematan dari subsidi listrik tepat sasaran akan memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa bagi Pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat maka penyesuaian tarif tenaga listrik terhadap rumah tangga mampu daya 900 VA dilaksanakan setiap 2 bulan dan dilakukan bertahap sebanyak 3 kali mulai 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei. Selanjutnya pada bulan Juli dikenakan tariff adjustment seperti pelanggan lainnya yang sudah mencapai tarif keekonomian dan tidak menerima subsidi listrik.

Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik juga diharapkan dapat mendorong masyarakat agar lebih hemat listrik, sehingga dapat menurunkan beban puncak penyediaan tenaga listrik.

Penerapan subsidi listrik tepat sasaran berjalan dengan baik, Pemerintah telah melakukan antisipasi adanya pengaduan masyarakat dengan membentuk Tim Posko Pusat Penanganan Pengaduan yang bertempat di Ditjen Ketenagalistrikan. Tim ini beranggotakan perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K dan PT PLN (Persero).

  • Sosialisasi kebijakan subsidi tepat sasaran

Menampilkan listrik-untuk-semua-7.pngMenampilkan listrik-untuk-semua-8.pngUntuk menyukseskan pelaksaan subsidi tepat sasaran, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian ESDM bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan TNP2K melakukan roadshow sosialisasi ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga bulan Januari 2017.

Roadshow sosialisasi penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini direncnakan dilakukan di Jakarta, Semarang, Makassar, Surabaya, Balikpapan, Medan, Bandung dan Palembang.

Dalam sosialisasi, akan dijelaskan mengenai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) yang mengatur penerapan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 Volt-Ampere (VA) yang mampu secara bertahap menuju keekonomian, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga yang juga mengatur mekanisme penanganan pengaduan. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat serta terkait penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran juga menjadi materi dalam setiap sosialisasi.

Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, Dan Kerja Sama Kementerian ESDM & Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo/kh

(Sumber : newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Senin, 19 Desember 2016)

Kalsel 2 Punya Laboratorium Seni

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor meresmikan Laboratorium Seni Budaya dan Film (LSBF) milik SMKN 3 Banjarmasin dan SMAN 5 Banjarmasin, Kamis (15/12).

Peresmian tersebut ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor didampingi Direktur Kesenian Kementerian Pendidikan dan Kesenian Prof. Dr. Endang Caturwati, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Arifin Noor, Kepala Sekolah SMKN 3 Banjarmasin Muryadi dan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 5 Banjarmasin Bahrani Ardi.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor mengatakan, dengan hadirnya laboratorium seni budaya dan film ini untuk mewadahi bakat dan menambah kecintaan generasi muda terhadap nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa melalui kegiatan- kegiatan ekstrakulikuler di bidang kesenian dan film di sekolah.

Menurut Gubernur, Kalimantan Selatan sekarang memiliki dua Laboratorium Seni Budaya dan Film yakni di SMKN 3 Banjarmasin dan SMAN 5 Banjarmasin. Untuk itu dirinya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena program ini telah selaras dengan prioritas pembangunan yakni Kalimantan Selatan Cerdas.

Alumni terbaik SMAN 5 Banjarmasin ini menambahkan, pada tahun depan dirinya akan membuat film kolosal yang berjudul Perang Banjar sebagai bentuk penghargaan kita kepada para pejuang.

"Kita berharap ada bakat-bakat muda yang lahir dari rahim Laboratorium Seni Budaya dan Film SMKN 3 dan SMAN 5 Banjarmasin untuk dapat berpartisipasi dalam film kolosal Perang Banjar," ucapnya.

Direktur Kesenian Kementerian Pendidikan dan Kesenian Prof. Dr. Endang Caturwati mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film ini untuk meningkatkan fungsi dan peran satuan pendidikan sebagai lembaga pendidik baik generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menghargai menghayati dan memiliki nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa serta dalammeningkatkan fungsi sekolah sebagai wadah bagi siswa untuk menimba berbagai disiplin ilmu.

Dikatakanya, Adapaun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan fasilitasi LSBF tentu saja yang memiliki potensi dan berkualitas dalam ilmu pengetahuan maupun keterampilan.

"Untuk hadiah selanjutnya alat-alat musik kesenian dengan nominal 90 juta rupiah, jadi silahkan nanti Bapak Kepala Sekolah mengajukan proposal alat-alat musik yang dibutuhkan sesuai dengan kearifan lokal, yang penting bisa mendukung keberlangsungan kesenian yang ada di Kalimantan Selatan," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan Arifin Noor menjelaskan Laboratorium Seni Budaya dan Film ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh SMK atau SMA tetapi semua masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan.

"Gedung yang mempunyai nilai 750 juta ini tidak hanya digunakan untuk SMK atau SMA saja tetapi sekolah-sekolah seperti SD, SMP, maupun masyarakat yang mau belajar tentang seni budaya maupun film," katanya.

Dirinya berharap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar pembangunan Laboratorium ini terus berkelanjutan hingga ada Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Selatan.

"Kita berharap ini terus berkelanjutan karena ini adalah awal yang baik untuk kemajuan seni di Kalsel, kita berharap 13 Kabupaten Kota mempunyai 1 laboratorium seperti ini," sebutnya. (syh/kh)

(Sumber : Newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Jum`at, 16 Desember 2016)

Kalsel 2 Punya Laboratorium Seni

Gubernur Minta TPID Jaga Inflasi Kalsel

Banjarmasin - Inflasi yang tinggi menjadi salah satu permaslaahan dalam ekonomi, karena selain dpaat mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian juga dapat menghambat investasi dan menurunkan daya saing produk dalam negeri.

Untuk itulah Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk dapat menjaga inflasi di Kalsel dengan meminimalkan gangguang dari sisi pasokan dan distribusi barang yang merupakan sumber utama tingginya inflasi daerah.

Selain itu juga dengan meminimalkan tekanan inflasi yang diakibatkan olehdampak administered prices di daerah dan membentuk eksprtasi inflasi masyarakat di daerah melalui program sosialisasi dan diseminasi di media, sehingga dpaat mengarahkan pada sasaran inflasi yang ditetapkan sebelumnya.

"Tentunya hal ini tidak lepas dari jerih payah dan kerja keras dari saudara, untuk menciptakan dan mengarahkan inflasi Kalsel sesuai dengan harapan," Kata Gubernur saat membuka Rakorda TPID Semester II 2016 di Bank Indonesia, Rabu, (14/12).

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Harrymurti Gunawan menerangka peran TPID sangat bermanfaat, ini dilihat dari angka inflasi yang mampu di jaga dengan baik yaitu pada 2013 tercatat 8,56 % kemudian menurun pada 2014 menjadi 7,28% dan semakin rendah pada tahun 2015 menjadi 5,14%.

Tren menurun masih dirasakan pada september 2016 yaitu tercatat 0,07 mtm. Sedangkan jika dibandingkan dengan nasional, inflasi di Kalsel tercatat lebih tinggi dimana inflasi nasional pada september 2016 tercatat sebesar 3,07% yoy.

Ditambahkannya, Kedepan TPID perlu berpedoman pada suatu roadmap yang telah disusun dengan memuat tahapan-tahapan pengendalian inflasi yang diarahkan ke pencapaian yang semakin rendah dan stabil.

Untuk itu Rakorda ini merupakan lmomentum yang tepat untuk membahas roadmap inflasi di kalsel untuk menyambut 2017. (dnr/kh)

(Sumber : Newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Jum`at, 16 Desember 2016)

Gol Paman Birin Antar Kemenangan Pemprov Kalsel

Banjarmasin - Tendangan keras dari luar kotak penalti oleh Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor merubah kedudukan menjadi 2-1  sekaligus mengantar kemenangan tim Pemprov Kalsel atas Pemko Banjarmasin pada pertandingan eksebisi penutupan turnamen sepakbila antar kelurahan usia 40 tahun keatas se Kota Banjarmasin, Rabu (14/12) di stadion 17 Mei.

Jalannya pertandingan sendiri berlangsung menarik walaupun diguyur hujan deras tetapi tidak menyurutkan semangat pemain yang rata-rata berusia 40 tahun keatas ini.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor  Sendiri mengakui pertandingan berjalan sengit, walaupun sempat tertinggal 1 gol lebih dulu tetapi berkat kerja sama, timnya mampu membalikan keadaan menjadi 2-1.

Terlebih dirinya merasa senang dapat mencetak gol indah dari luar kotak penalti, " Alhamdulillah kita mencetak gol kemenangan hari ini, walaupun hanya pertandingan persahabatan dan rata-rata berusia 40 tahun tetapi semua pemain bermain penuh semangat, dan semoga semangat inj mampu menular kepada generasi muda kita," katanya.

Dilain pihak Walikota Banjarmasin Ibnu Sina berharap turnamen ini mampun menjadi tonggak kemajuan persepakbolaan di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin, "semoga turnamen ini menjadi tonggak persepakbolaan kita," ungkapnya. Sebelumnya juga dilaksanakan partai final yang mempertemukan antara kesebelasan kelurahan Kuin Cerucuk melawan kelurahan kelayan tengah.

Yang berhasil dimenangkan oleh Kelurahan Kuin Cerucuk dengan skor 1-0 sehingga berhasil memperoleh trophy dari Walikota Banjarmasin dan hadiah uang tunai. (dnr/kh)

(Sumber : Newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Jum`at, 16 Desember 2016)

Wagub Buka Sekolah Tukang Semen Tiga Roda

Wakil Gubernur Kalsel, H. Rudy Resnawan membuka secara resmi Sekolah Tukang Semen Tiga Roda (Setara), Rabu (14/12) di Aula LPMP Banjarbaru. Program ini diluncurkan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) produsen semen Tiga Roda, yang bekerja sama dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dan Politeknik Banjarmasin.

Program sekolah tukang yang dilaksanakan di Banjarbaru merupakan yang ke-13 dari kota-kota di Indonesia. Sekolah ini akan berlangsung dari tanggal 14-16 Desember 2016 dan diikuti sebanyak 120 orang.

Program ini menargetkan sertifikasi 10.000 tukang nasional, dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para tenaga konstruksi agar setara dengan tenaga-tenaga terampil bersertifikasi.

Wagub yang ditemui seusai acara mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya atau diluncurkannya program sekolah tukang di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru.

“Saya berterima kasih, kepada Indocement yang bekerja sama dengan Kementerian PU-PR, LPJK, dan Ploteknik Banjarmasin, yang meluncurkan program sekolah tukang ini. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan para tukang, yang dibuktikan dengan sertifikasi sehingga dapat menjadi tenaga ahli di bidangnya” kata Wagub.

Wagub juga menambahkan, program ini juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini. Hal ini senada dengan program dari pemerintah provinsi untuk memberikan pelatihan-pelatihan, sehingga para pekerja memiliki keahlian di bidangnya.

Kemudian program ini juga secara otomatis dapat membantu pemerintah provinsi dalam mengurangi angka pengangguran di Kalimantan Selatan.

“Dengan adanya program ini, secara otomatis para pekerja memiliki peluang besar dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, karena mereka selain memiliki keahlian mereka juga memiliki sertifikat” tambah Wagub.

Dalam kesempatan ini pula dilakukan pengukuhan Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia (PPTKI) DPW Kalimantan Selatan.

(Sumber : Newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Kamis, 15 Desember 2016)

Penjabat Sekda Maulidan di Mesjid Jami

Menampilkan 2016-12-12-PHOTO-00002613.jpgBanjarmasin - Ratusan ribu jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW sesaki Mesjid Jami Sungai Jingah. Sejak dari pagi masyarakat berbondong-bondong berangkat dari rumahnya untuk merayakan hari kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW itu. Domnasi pakaian muslim berwarna putih mengisi shaf-shaf kosong di dalam mesjid, bahkan tidak hanya itu saking banyaknya jamaah yang hadir mereka pun sampai memakan jalan utama di depan mesjid.

Sekitar pukul 08.00 Wita acara dimulai dengan pembacaan Syair Maulid Simtuddurror yang dipimpin langsung oleh Ulama Kharismatik KH Akhmad Zuhdianoor. Lantunan shalawat yang berisi pujian atas Nabi Akhir zaman ini menambah khusyuk jamaah yang serempak menyahut dengan salam di bawah nanungan awan yang mendung seakan ikut pula merayakan hari lahirnya Nabi tersebut.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H Abdul Haris yang juga berhadir pada acara tersebut pun ikut dalam suasana khidmat tersebut, Senin (12/12). Ketika ditanya, dirinya menilai sebagai seorang muslim perayaan maulid diharapkan menambah ketaatan kepada Allah SWT, "dengan maulid kita ingin meneladani sosok Rasulullah, dengan mengamalkan sunah-sunahnya, sehingga menambah ketaatan kita kepada ALLAH SWT," ungkapnya.

Dilain pihak, Bakti salah seorang jamaah yang hadir mengungkapkan hadirnya dia di acara ini selain karena ingin merayakan Hari lahirnya Rasulullah juga karena atas undangan KH Akhmad Zuhdianoor pada saat majelis beberapa waktu lalu, "karena disampaikan Guru saat majelis kemaren," ungkapnya. Pada peringatan kali ini jamaah juga diberikan nasi bungkus oleh panitia, kabarnya pihak panitia beberapa hari sebelumnya sudah menyiapkan konsumsi dengan jumlah nasi bungkus sekitar 25.000. (dnr/kh)

(Sumber : Newsroom Biro Humas Setdaprov Kalsel edisi Selasa, 13 Desember 2016)