BPKP Konsisten Mengawal Keuangan Desa

Menampilkan BPKP1.pngMenampilkan BPKP2.pngBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda kembali meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penegasan itu terkait dengan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 18 Mei 2017. Acara tersebut akan dihadiri Presiden RI dengan peserta dari APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda, serta perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.

Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kapabilitas APIP dalam pengawalan keuangan desa.

Bersama Kementerian Dalam Negeri, BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Hingga saat ini, tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam rangka mendorong implementasi SISKEUDES secara penuh, BPKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk memfasilitasi implementasi aplikasi SISKEUDES secara bertahap. Selain itu, BPKP juga berkoordinasi dengan KPK menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES. Penyebarluasan aplikasi tersebut dilakukan BPKP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Bagi daerah yang sudah mengimplementasikan SISKEUDES, BPKP bersama The World Bank (Bank Dunia) telah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Menampilkan BPKP3.pngMenampilkan BPKP4.pngMenampilkan BPKP5.pngSaat ini sudah terdapat belasan ribu desa yang membentuk Badan Usaha Milik /BUM Desa. Di samping SISKEUDES, BPKP bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIABUM Desa) pada akhir Tahun 2016. SIA BUM Desa dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUM Desa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUM Desa. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUM Desa telah diimplementasikan pada 15 BUM Desa di Provinsi Bali.

Fitur-fitur yang ada dalam kedua sistem tersebut dibuat sederhana dan user friendly untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Dengan satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIA BUM Desa dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi kemudahan, keduanya juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control) dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendorong APIP untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES.

Sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kapabilitas APIP, BPKP melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan keuangan desa melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan Focus Group Discussion (FGD) serta monitoring bersama atas penyaluran dan penggunaan dana desa setiap triwulan.

Di samping itu, BPKP juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPK dalam melakukan workshop peningkatan kapabilitas APIP dan Unit Layanan Pengadaan serta membantu Kementerian Keuangan dalam mengidentifikasi permasalahan penyaluran dan penggunaan dana desa.

Pengawalan keuangan dan pembangunan desa merupakan tugas yang harus diemban oleh seluruh APIP dengan sebaik-baiknya. Ke depan, jumlah dana yang digelontorkan ke desa akan semakin besar. APIP sebagai pengawal kebijakan strategis Presiden, Menteri dan Kepala Daerah dituntut untuk memberikan rekomendasi yang bersifat strategis agar implementasi UU Desa ini dapat berjalan dengan baik. Pengawalan desa membutuhkan integrasi yang harmonis dari seluruh potensi yang ada pada APIP maupun stakeholders lainnya, karena banyak aspek di desa yang perlu dikawal secara bersama-sama.

**Bagian Humas dan HAL, Biro Hukum dan Humas BPKP dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
Newsroo : Biro Humpro Setda Prov. Kalsel edisi Jum`at, 19 Mei 2017**

Pemerintah Optimistis Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia

Menampilkan Infografis - Tol Laut.pngJAKARTA – Berbekal kemandirian Indonesia dengan sumber daya yang dimilikinya, maka ke depan. Pemerintah optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia.

Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.

Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim dapat terwujud.

Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun sektor maritim melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut, Pemanduan di Selat Malaka, serta Direct Call kapal besar dengan tujuan internasional.

“Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara bertahap dan step by step, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,” tegas Menhub.

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat kemandirian maritim Indonesia dimulai dari program tol laut yang saat ini telah memasuki tahun ketiganya. Pelaksanaan Tol Laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada tahun 2017, dengan rincian sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui penugasan, dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum.

“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan “Rumah Kita,” kata Tonny.

“Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.

Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

Menurut Dirjen Tonny, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan hasil perjuangan panjang Pemerintah Indonesia. Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang dibahas oleh 3 (tiga) Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasawarsa, dimana pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017.

“Dengan melakukan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas Tonny.

Selanjutnya, dari sisi pengangkutan laut, Indonesia telah berhasil mendatangkan kapal petikemas terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung Priok dengan rute pelayaran langsung Jakarta - Los Angeles, Amerika. 

Dengan adanya pelayanan langsung ke Amerika Serikat dengan kapal berkapasitas besar, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20% hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari.

Dirjen Tonny menyebutkan dengan kehadiran kapal-kapal raksasa ini menunjukkan kepada masyarakat transportasi laut bahwa sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat melayani kapal dengan kapasitas besar, dengan begitu akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik dan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

“Dengan adanya pelayaran langsung ini, akan memberikan keuntungan khususnya kepada para eksportir yang dapat melakukan penghematan biaya (cost saving) karena tidak harus transit di negara lain (double handling) seperti Singapura, sehingga pada akhirnya biaya logistik akan semakin kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi transshipment di Asia Tenggara,” tutup Tonny.

Dengan pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang “Mandiri” di bidang maritim sebagaimana perwujudan cita-cita Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. **Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian

(Sumber : Newsroom Biro Humpro Setdaprov Kalsel edisi Selasa, 02 Mei, Perhubungan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

Pemerintah Optimistis Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia
JAKARTA – Berbekal kemandirian Indonesia dengan sumber daya yang dimilikinya, maka ke depan
Pemerintah optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang
besar dan disegani bangsa lain di dunia.
Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas
penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk
mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan
sektor maritim.
Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan,
membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan
industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga
nantinya kemandirian maritim dapat terwujud.
Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk
mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh
instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun
sektor maritim melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi
kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut, Pemanduan di Selat Malaka, serta Direct Call
kapal besar dengan tujuan internasional. “Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara
bertahap dan step by step, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,”
tegas Menhub.
Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencatat kemandirian maritim
Indonesia dimulai dari program tol laut yang saat ini telah memasuki tahun ketiganya. Pelaksanaan
Tol Laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka
disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru
menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah
timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut
didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13
trayek pada tahun 2017, dengan rincian sebanyak 6 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui penugasan,
dan sebanyak 7 trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan
umum.
“Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama
dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut
yang dinamakan “Rumah Kita,” kata Tonny.
“Hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang
melalui angkutan barang yang terjadwal sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa
Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah timur
Indonesia,” ujarnya.
Kedua, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia
melakukan Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat
Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan
pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.
Menurut Dirjen Tonny, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan
hasil perjuangan panjang Pemerintah Indonesia. Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang
dibahas oleh 3 (tiga) Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia
dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasawarsa,
dimana pada kesempatan itu Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk
melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun
2017.“Dengan melakukan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa
Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya,” tegas
Tonny.
Selanjutnya, dari sisi pengangkutan laut, Indonesia telah berhasil mendatangkan kapal petikemas
terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung Priok dengan rute pelayaran langsung Jakarta - Los Angeles,
Amerika. Dengan adanya pelayanan langsung ke Amerika Serikat dengan kapal berkapasitas besar,
akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20%
hingga 30% dan dari segi waktu mencapai 10 hari.
Dirjen Tonny menyebutkan dengan kehadiran kapal-kapal raksasa ini menunjukkan kepada
masyarakat transportasi laut bahwa sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat melayani kapal
dengan kapasitas besar, dengan begitu akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik
dan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
“Dengan adanya pelayaran langsung ini, akan memberikan keuntungan khususnya kepada para
eksportir yang dapat melakukan penghematan biaya (cost saving) karena tidak harus transit di
negara lain (double handling) seperti Singapura, sehingga pada akhirnya biaya logistik akan semakin
kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi transshipment di Asia Tenggara,” tutup
Tonny.
Dengan pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara
yang “Mandiri” di bidang maritim sebagaimana perwujudan cita-cita Pemerintah untuk menjadikan
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. **Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian
Perhubungan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Holding BUMN Industri Pertambangan Bersinergi menjadi Perusahaan Kelas Dunia

Menampilkan Holding_BUMN_Tambang_1.pngMenampilkan Holding_BUMN_Tambang_2.pngMenampilkan Holding_BUMN_Tambang_3.pngJakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan terbentuknya Holding BUMN Industri Pertambangan seiring dengan finalisasi sejumlah regulasi pendukungnya.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan cadangan mineral, serta batubara yang besar, termasuk yang dikelola oleh BUMN Industri Pertambangan. Namun, penguasaan sumber daya dan cadangan oleh perusahaan pelat merah sektor pertambangan masih relatif rendah dibandingkan pemain swasta nasional maupun asing. Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Holding ini juga dipersiapkan menjadi perusahaan kelas dunia.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan sesuai dengan strategi dan arah pembangunan BUMN jangka menengah yang tercantum dalam Roadmap BUMN tahun 2015-2019.

“Salah satu tujuan BUMN sektor pertambangan adalah menjalankan program hilirisasi dan kandungan lokal, serta menjadikan BUMN sebagai salah satu perusahaan kelas dunia. Sinergi BUMN Industri Pertambangan ini juga akan mengerjakan sejumlah proyek bernilai besar. Pembangunan sejumlah proyek ini mengindikasikan pembiayaan yang jumlahnya besar. Holding BUMN Industri Pertambangan adalah solusi atas besarnya pembiayaan tersebut,” ujar Fajar.

Sementara itu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro menjelaskan, dari rencana enam holding yang ada, holding sektor pertambangan adalah yang paling siap direalisasikan. “Sejumlah masalah regulasi yang masih ada akan terus digodok dan dan dibahas dalam rapat kementerian. Begitu juga diskusi lebih lanjut tentang payung hukum holdingisasi PP No 72 Tahun 2016,” ujarnya. Aloysius melanjutkan, proses legalitas Holding BUMN Pertambangan sudah menyelesaikan tahap harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Menampilkan Holding_BUMN_Tambang_4.pngMenampilkan Holding_BUMN_Tambang_5.png“Kami terus melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai kalangan dan pemangku kebijakan terkait dengan PP 72 Tahun 2016 sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” kata Aloysius.

Terkait dengan sejumlah proyek yang akan digarap sinergi BUMN Industri Pertambangan, CEO Bukit Asam Arviyan Arifin mengatakan proyek tersebut nantinya akan dijalankan oleh Bukit Asam dan Antam.

“Untuk meningkatkan kapasitas produksi perseroan yang masih 5 persen dari total produksi nasional menjadi 56 persen, dibutuhkan pengembangan PLTU dengan dana yang besar. Bukit Asam akan meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x125 megawatt (MW) di Tanjung Enim menjadi 5.000 MW hingga 2026, Sumsel 8 hingga 2x600 MW dan Sumsel 9 dan 10 akan ditingkatkan menjadi 3.000 MW,” kata Arifin. Finance Director Inalum Ogi Ahmad Kosasih menambahkan, pengembangan secara vertikal ke hulu untuk membangun Smelter Grade Alumina (SGA) akan dilakukan bersama Antam. “Saat ini, Inalum masih mengimpor alumina. Hasil produk SGA itu nantinya akan diserap (offtake) oleh Inalum. Inalum juga bekerja sama dengan Pertamina dan investor lain dalam membangun Calcine Plant untuk peleburan alumina. Sementara itu, di hilir kita bangun aluminium palate dan aluminium alloys yang akan selesai pada Mei 2017. Semua proyek ditargetkan selesai sebelum 2020,” jelas Ogi.

CEO Antam Teddy Badrujaman menyebutkan, pihaknya berencana memproduksi emas murni yang berbahan baku bullion. Antam juga akan membangun SGA dan Chemical Grade Alumina (CGA). Sejauh ini, jelas Teddy, CGA sudah selesai sedangkan SGA rencananya akan dibangun di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Antam juga berencana membangun lagi pabrik ferronickel di Halmahera Timur dengan kapasitas 13.500 ton ferronickel. **Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN

(Sumber : Newsroom Biro Humaspro Setdaprov Kalsel edisi Kamis, 06 Maret 2017)

Peran Bidang Datun Kejaksaan Dalam Mengawal Proyek Strategis Nasional

Menampilkan Indonesia-mencegah-1.jpegMenampilkan Indonesia-mencegah-2.jpegMenampilkan Indonesia-mencegah-3.jpegDalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan upaya percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Pesatnya pembangunan di segala sektor, baik secara kuantitatif maupun kualitatif membuka celah terjadinya masalah hukum, sengketa hukum serta perkara hukum antara lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Untuk mereduksi potensi penyimpangan tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI untuk memberikan pendampingan pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. “Bidang Datun Kejaksaan harus dapat mengambil momentum ini mengingat tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bidang Datun memiliki peranan utama dalam melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2016 di Bogor, Jawa Barat.

Menampilkan Indonesia-mencegah-4.jpegMenampilkan Indonesia-mencegah-5.jpegJaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi penyimpangan hukum dapat diminimalisir dengan memanfaatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara maksimal. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum ( legal audit). “Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia mencegah. Bukan hanya dari sisi korupsi dan pelanggaran hukum lain, tetapi juga dari sisi tumpang tindih regulasi,” kata Jamdatun.

Eksistensi Bidang Datun Kejaksaan telah dirasakan oleh banyak pihak, terutama kementerian/ lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara. Tahun 2017 ini Bidang Datun Kejaksaan melakukan pendampingan ke beberapa proyek strategis nasional seperti Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek oleh PT Adhi Karya senilai Rp23,4 Triliun, pembangunan Pelabuhan Kijing, Sorong, dan CBL oleh Pelindo senilai Rp10,8 Triliun, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) senilai Rp75,9 Triliun, Tol Trans Sumatera (8 ruas) oleh PT. Hutama Karya senilai Rp81 Triliun dan pembangunan Kilang Minyak Tuban Pertamina senilai Rp108 Triliun. “Pendampingan hukum yang diberikan Kejaksaan merupakan bentuk sumbangsih kami dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Jamdatun. **Bidang Datun, Kejaksaan Agung.kh

(Sumber : Newsroom Biro Humaspro Setdaprov Kalsel edisi Kamis, 06 Maret 2017)

5 Pilar Kurangi Penyakit Berbasis Lingkungan

Menampilkan Infografis #KolaborAksiSTBM.jpegSulitnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk memicu munculnya penyakit berbasis lingkungan seperti diare kronik dan stunting. Pemerintah mencanangkan 5 pilar dalam program Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) untuk mengurangi penyakit tersebut.

5 pilaritu, yakni berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

“Terkait dengan pendekatan keluarga, lima pilar ini adalah pendekatan untuk perubahan perilaku masyarakat. Tujuannya untuk menurunkan penyakit yang berbasis lingkungan.

Termasuk juga stunting akibat diare kronik yang disebabkan kekurangan gizi, Dampaknya, pertumbuhan tubuh terganggu,” kata Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO. Jadi kelima pilar ini, tambahdr. Imran, kita harapkan bersama-sama, tentu mulai dari pilar pertama, masyarakat bisamembuang air besar tidak sembarangan, agar tidak mencemari lingkungan dan air yang akan dikonsumsi. Kemudian cuci tangan dengan sabun, itu dapat diaplikasikan melalui anak sekolah untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih, dan pilar lainnya.

“Ini yang saya sampaikan tentang lima pilar ini dan dengan 12 indikator keluarga sehat yang salah satupoin di dalamnya ada keluarga memiliki/memakai air bersih dan memakai jamban sehat. Tentunya akan memperkuat pencapaian keluarga sehat,” kata dr. Imran.

Selain itu, dr. Imran mengatakan saat ini secara nasional, akses sanitasi yang layak mencapai 68,06% data perhari. Kemudian desa dan kelurahan yang sudah bias berhenti buang air besar sembarang sekitar 8.429 desadari total sekitar 82 ribu desa.“Di DKI Jakarta total 73,69 % keluarganya sudah akses sanitasi yang layak,” tambah dr. Imran.Untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi dibutuhkan kemitraan yang harusdibangun bukan hanya dari unsure kesehatan dan lintas sektor pemerintahan.

Kementerian yang terlibat dalam program ini, yakni KemenLHK, Kemenkes, KemenESDM, KemenPUPR, dan KemenPerindustrian. Kemenkes dalam hal ini fokus pada perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarang. “Saya rasa ini dari sisi pendekatan sinergitas sektor yang harus diutamakan, memang tema kita adalah kolaborasi dengan pemerintah termasuk kemitraan dengan masyarakat,”kata dr. Imran.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. .
**Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat - drg. Oscar Primadi, MPH

(Sumber : Biro Humpro Setda prov Kalsel edisi Rabu, 29 Maret 2017)

Hari Air Dunia Mengingatkan Pentingnya Pengelolaan Air dan Limbah

Menampilkan hari-air-dunia-01.jpegMenampilkan gambar mini video Infografis Gerakan 100-0-100Dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya air dan pengelolaan air limbah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kampanye publik Hari Air Dunia (HAD), Minggu (26/3) pagi di kawasan car free day, Jakarta.

Aksi ini diawali dengan sepeda santai dari Kampus Kementerian PUPR di Jalan Pattimura menuju lokasi acara di Sarinah-Thamrin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan HAD yang digelar oleh Kementerian PUPR dan masih akan berlangsung hingga April mendatang.

Dengan peringatan Hari Air Dunia tahun 2017 yang bertema Air dan Air Limbah, pertama, saya mengajak kita semua untuk introspeksi pada diri kita masing-masing apakah kita sudah berperilaku dan beretika dengan baik terhadap lingkungan baik flora dan fauna. Ini bukan soal teknologi, ataupun sarana dan prasarananya. Tetapi tentang perilaku kita terhadap lingkungan dan air," ujar Menteri Basuki dalam arahannya.

HAD diperingati secara global tanggal 22 Maret setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat dunia untuk bekerja sama menjaga kualitas dan kuantitas air demi keberlangsungan hidup di masa depan. Sebagai negara maritim, persoalan ketersediaan air bersih dan degradasi kualitas air akibat pencemaran limbah masih menjadi tantangan untuk diatasi di Indonesia.

Terlebih dengan pertumbuhan prosentase penduduk yang semakin tinggi terutama di kawasan perkotaan yang kini menjadi tempat tinggal 53% penduduk, berdampak langsung meningkatnya kebutuhan air bersih dan lingkungan permukiman yang lebih sehat.

Dari segi kuantitas, Indonesia memiliki potensi sebesar 3,9 triliun meter kubik per tahun dengan volume terbesar berada di Pulau Papua dan Kalimantan. Sedangkan yang potensial dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat, berkisar 691 miliar meter kubik per tahun. Dari jumlah itu, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 175 miliar meter kubik air per tahun. Sementara sisanya sekitar 516 miliar meter kubik air yang potensial belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat, sejak tahun 2015 Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air terus meningkatkan kuantitas air dengan memperbanyak tampungan air salah satunya dengan pembangunan 65 bendungan yang ditargetkan selesai keseluruhan pada tahun 2021, rehabilitasi 3 juta hektar lahan irigasi, pembangunan 1 juta hektar lahan irigasi baru, dan normalisasi sungai.

Dengan dibangunnya 65 bendungan tersebut maka ketersediaan tampungan air di Indonesia akan meningkat dari sebelumnya yang hanya 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 230 bendungan yang sudah ada menjadi 19,1 miliar meter kubik.

Selain peningkatkan kuantitas, kualitas air juga perlu menjadi perhatian. Sebagian besar air yang bisa dimanfaatkan masih berkualitas buruk. Hal itu dikarenakan adanya limbah serta kerusakan tanah sebagai resapan air akibat alih fungsi lahan oleh masyarakat. Pada awal 2015 akses air minum aman baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan di Indonesia sebesar 68 persen, dan meningkat menjadi 72 persen di akhir 2016.

Hingga akhir 2019 mendatang, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya terus berupaya untuk mendekati target 100% akses air minum yang layak.

Terkait air limbah, Kementerian PUPR mendorong pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan terpadu di berbagai daerah. Saat ini baru 13 kota, yakni Medan, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Solo, Balikpapan, Banjarmasin, Cirebon, Denpasar, Batam, Manado, Tangerang, dan Malang yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah secara off site, dimana air limbah domestik dialirkan melalui sistem perpipaan dan diolah secara terpadu dalam satu lokasi IPAL, itupun baru menjangkau sebagian dari warga kotanya.

Pelibatan Masyarakat untuk Wujudkan Kepedulian terhadap Air dan Air Limbah Menjaga kuantitas dan kualitas air bukan sebatas tugas pemerintah. Keterlibatan semua elemen masyarakat amat penting untuk menunjang usaha yang dilakukan pemerintah.

Dalam momentum HAD ini, Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat sebagai kekuatan tersendiri dalam pemberdayaan pengelolaan air. Menteri Basuki menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada komunitas yang yang tak pernah lelah dalam menjaga siklus air dengan merawat lingkungan melalui aksi nyata di kawasan sekitar situ, sungai, dan danau, maupun melalui pengelolaan limbah rumah tangga yang baik.

Untuk itu, aksi pagi ini dilanjutkan dengan penandatangan Deklarasi Aksi Nyata Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan oleh komunitas dan masyarakat yang hadir. Isi Deklarasi Aksi Nyata Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan sebagai berikut: Hari Minggu (26/3) mewakili komunitas peduli sungai, komunikas peduli sampah 3 R dan komunitas sanimas, kami menyadari bahwa sungai merupakan Rahmat Tuhan YangMaha Kuasa yang wajib dipelihara fungsi dan kelestariannya, maka kami berkomitmen:

1. Sepakat bahwa sungai adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat;
2. Berkomitmen untuk memelihara persatuan antar komunitas serta saling berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan pengetahuan demi terciptanya kelestarian sungai;
3. Bertekad dengan sekuat tenaga mengajak masyarakat dalam gerakan peduli sungai dan siap bekerjasama dengan pihak lain demi kelestarian sungai;
4. Siap secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan dan melaporkan kepada pemerintah atas tindakan yang berpotensi merusak kelestarian sungai;
5. Siap secara aktif bersama keluarga dan masyarakat melaksanakan pengelolaan sampah dan pengelolaan sanitasi untuk mengurangi pencemaran limbah air sungai, serta tidak membuang limbah ke sungai;
6. Bertekad senantiasa menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan tanpa memandang ras, suku dan agama dalam kegiatan pelestarian sungai.

(*) Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
(Sumber : Biro Humpro Setda Prov Kalsel edisi Rabu, 29 Maret 2017)

Langkah Percepatan Reforma Agraria

Menampilkan 01 - Hutan Sosial Reforma Agraria.jpgMenampilkan 02 - Tujan Reforma Agraria.jpgPemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla berkomitmen melaksanakan reforma agraria, salah satu agenda utama Nawacita. Dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 pada 16 Mei 2016, tercantum 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria;
2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria;
3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Presiden pun berulangkali tegas mengingatkan para Menteri terkait agar merealisasikan pendataan 4 juta hektar lebih tanah negara untuk diberikan kepada rakyat, termasuk program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam beberapa kesempatan Presiden juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk fokus terhadap, bukan saja menuntaskan program sertifikasi lahan bagi masyarakat tidak mampu, namun juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya kepadarakyat.

Termasuk di dalamnya tanah Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang serta tanah-tanah telantar.

Menampilkan 03 - Perlunya Reforma Agraria.jpgMenampilkan 04 - TORA objek Reforma Agraria.jpgSelain kepada Kementerian Agraria, Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penataan aset 4,8 juta hektar lebih hutan negara agar bisa dikelola masyarakat ekonomi terbawah. "Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal betul agar tepat sasaran. Serta mampu menyentuh 40% rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah," kata Presiden Joko Widodo disampaikan pada rapat terbatas yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan di Kantor Presiden Jakarta Rabu (22/3/2017).

Reforma agraria adalah salah satu upaya pemerataan dilakukan pemerintah. Lewat reforma agraria, akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat, serta mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan. Pemerintah RI, melalui kementerian ATR dan KLHK, telah melakukan pendataan 21,7 juta hektare lahan yang siap untuk diredistribusi dan diakses rakyat melalui program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial.

“Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana 71 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan,” papar Presiden RI ketujuh ini.

Presiden juga menegaskan bahwa yang mendapatkan hak untuk mengakses program Perhutanan Sosial adalah rakyat, koperasi, kelompok tani dan gapoktan (keluarga kelompok tani). “Karena kita ingin mengkorporasikan petani, mengkorporasikan koperasi. Masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan secara legal masuk kedalam perekonomian formal berbasis sumber daya hutan,” tambah Presiden Jokowi.

Menindaklanjuti perintah Presiden, dibawah koordinasi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kementerian ATR/BPN dan KLHK, telah tersusun sejumlah program dan langkah untuk melaksanakan Reforma Agraria seluas kurang lebih 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar harus selesai dalam dua tahun ke depan.

Menurut Menko Darmin, reforma agraria nantinya tidak hanya berhenti pada pemberian ijin perhutanan sosial, tapi juga diikuti dengan program-program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan. Antara lain, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses pada informasi pasar, teknologi, akses pembiayaan dan penyiapan pasca panen. Presiden juga meminta diperhatikan pengembangan aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agro-forestry, tapi juga bisa dikembangkan ke bisnis eko wisata, bisnis agro, bisnis bio energi, bisnis hasil hutan bukan kayu, serta bisnis industri kayu.

Sejak tahun 2005, Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan sosialisasi Reforma Agraria kepada berbagai pihak, baik di kalangan pemerintahan, akademisi, pegiat agraria dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan perangkat peraturan perundang-undangan pertanahan yang ada, Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di berbagai daerah telah disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk kepentingan masyarakat, seperti di Badega (Garut), Cianjur, Sukabumi, Kuningan dan Batang (Jawa Tengah).

Namun demikian, terhadap target TORA yang berada dalam kewenangan kementerian/lembaga lain, yang juga membutuhkan penetapan tersendiri untuk dapat dijadikan sebagai TORA, dalam hal ini tanah tarnsmigrasi yang belum bersertipikat dan tanah dari pelepasan kawasan hutan, kiranya sosialisasi dan tindaklanjut kegiatan Reforma Agraria baru dapat dilakukan setelah penetapan landasan hukum yang memadai, yang disepakati berupa Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.

**Dit. Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo

(Sumber : Biro Humpro Setda Prov Kalsel edisi Rabu, 29 Maret 2017)

Pemprov – Dewan Sinergis Godok Raperda

Banjarmasin - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merespon cepat instruksi pemerintah, terkait pentingnya perubahan empat peraturan daerah (perda),  yang dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu perundang-undangan berlaku.

Kinerja terukur juga dilakukan anggota DPRD Kalsel yang turut memberikan pemikiran kritis bagi penajaman konsep rancangan peraturan daerah (raperda) dengan melakukan pembahasan secara detail dan komprehensif.

Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan mengatakan, raperda yang menjadi prioritas di semester pertama atas pentingnya perubahan atau pembatalan dari pemerintah pusat tersebut adalah perubahan atas Perda No 4 Tahun 2011,  tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalsel dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.

Selanjutnya,  Perubahan atas Perda No 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bangun Banua Kalsel menjadi Perseroan Terbatas Bangun Banua Kalsel. Perubahan atas Perda No 15 tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalsel. Dan terakhir Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat. “Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan tinggi kepada pimpinan dan anggota dewan atas kerjasama dan sinergitas terukur melakukan penggodokan hingga raperda ini bisa ditetapkan menjadi perda,” ucap Wakil Gubenur Rudy Resnawan , pada Rapat Paripurna Penjelasan Raperda, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (7/3).

Dalam paripurna yang dihadiri anggota dewan, pejabat instansi vertikal dan pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Kalsel, wagub memaparkan kebijakan pemerintah terkait pembatalan sejumlah perda lebih disebabkan konsekuensi dari penyelenggaran otonomi daerah. Menurutnya, salah satu konsekuensi tersebut adalah pemberian hak kepada daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan.

Penetapan sebuah produk hukum daerah khususnya peraturan daerah, selain didasarkan pada kewenangan yang tercantum dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga bersumber dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Konsekuensinya jika perda yang ditetapkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, maka presiden selaku pemegang tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan dapat membatalkan produk perda. Sementara itu Plt Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin mengatakan tahapan selanjutnya setelah penjelasan reperda dari pemerintah daerah adalah pembahasan di tingkat fraksi sebagaimana tahapan pembuatan perda. “Sebagai tindak lanjut atas pembahasan raperda, besok (hari ini, red) DPRD Kalsel akan mengagendakan rapat paripurna pemandangan umum fraksi- fraksi dewan atas penjelasan terhadap raperda,”  terang Muhaimin. *

Saatnya Banua Punya Kereta Api Modern

Banjarbaru -  Percepatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di  Kalimantan Selatan saat ini hanya akan terwujud apabila didukung oleh pembangunan infrastruktur yang kuat dan modern. Hal tersebut diutarakan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyikapi rencana pemerintah membangun jalur Kereta Api Trans Kalimantan, saat melakukan dialog dengan Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan RI, Prasetyo Boeditjahjono ,Sabtu (4/3). “Masyarakat  Kalimantan Selatan saat ini membutuhkan model sistem transportasi massal yang baru dan lebih modern, seperti tersedianya transportasi kereta api,” paparnya. Dalam pertemuan berlangsung di VIP Room Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin di Banjarbaru,  gubernursangatmengapresiasirencanapemerintahmembangunjalurkeretaapi Trans Kalimantan. Menurutnya,  pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan sangat selaras dengan Visi Misi Kalsel di bidang perhubungan, yakni membangun infrastruktur strategis di bidang perhubungan dalam rangka mempercepat pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur menganalisa,  pembangunan jalur kereta api karena kedepan Kalimantan terutama Kalimantan Selatan akan menghadapi tantangan kompleks di berbagai bidang, termasuk penyediaan transportasi yang aman dan murah untuk masyarakat. Ketersediaan angkutan kereta api tidak hanya membantu akses cepat transportasi masyarakat, mengurangi kepadatan lalulintas perkotaan, tetapi berdampak multi efek bagi percepatan pembangunan perekonomian daerah di Kalimantan Selatan dan regional Kalimantan. “Semua tidakakan mustahil untuk diwujudkan sepanjang didasari ikhtiar dan tekad kuat serta dukungan seluruh masyarakat. Insya Allah semua bisa kita kerjakan dan terwujud,”  ucap Sahbirin penuh optimis. Senada dengan pemikiran gubernur, Dirjen Perkereta apian Kementerian Perhubungan RI, Prasetyo Boeditjahjono mengatakan tujuan pihaknya datang ke Banjarmasin dalam rangka sinkonisasi dan koordinasi terkait rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan. Diutarakan, proses pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan saat ini telah menyelesaikan tahapan studi kelayakan. Namun proses yang paling sulit adalah pengadaan lahan yang memerlukan bantuan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota. “Perlu bantuan pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk permasalahan lahan pada jalur lintas kereta api . Ini karena jalur kereta api yang akan dibangun memerlukan lahan yang cukup panjang dengan ukuran yang tidak terlalu lebar,”  harap Prasetyo. (dev/humpro)
   

Tetap Siaga Bantu Korban Bencana

Banjarmasin– Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengingatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan seluruh stake holder terakit, di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk tetap siaga mengingat kondisi cuaca belakangan ini cukup ekstrim. Peringatan pentingnya kewaspadaan itu dikemukakan orang nomor satu Banua ini, menyikapi meningkatnya curah hujan disertai angin kencang hingga menyebabkan banjir dan ambruknya sejumlah rumah warga di beberapa daerah kabupaten/kota di Kalsel. “Saya berharap  semua pejabat terkait terutama instansi penanggulangan bencana untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan. Segera bertindak dan bantu masyarakat tanpa harus menunggu instruksi gubernur. Sebab sudah menjadi kewajiban kita untuk segera membantu korban bencana alam,” ucap Gubernur H Sahbirin Noor, usai mengikuti acara Malam Ramah Tamah dan Perkenalan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel ,  di Mahligai Pancasila,   Rabu (2/3) malam. Pria yang kerap disapa Paman Birin ini mengatakan, semua stake holder yang terkait sudah mempunyai prototipe dalam mengantisipasi dan menangani terjadinya bencana. “Ketika ada bencana datang secara otomatis stake holder tekait sudah dapat mengatasi karena sudah ada prototipenya, untuk itu tidak perlu menunggu perintah gubernur lagi, mereka harus pasang mata, telinga lebih tajam lagi,” katanya Gubernur juga meminta masyarakat untuk siaga dan memiliki kecakapan ketika menghadapi bencana. “Kepada masyarakat saya minta untuk siaga,  waspada dan berhati- hati terhadap dampak yang ditimbulkan  seperti banjir, tanah longsor dan yang lainnya,” katanya. Badan Meterologi Kilimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan peringatan dini potensi hujan lebat disertai petir diperkirakan terjadi di Kalimantan Selatan. Peningkatan potensi curah hujan ini disebabkan terdeteksinya Madde Julian Oscilation. Madden Julian Oscilation atau MJO merupakan fenomena atmosfer yang dapat mengakibatkan bertambahnya hujan di daerah yang dilaluinya.

Kalsel Semakin Gigih Bangun Infrastruktur Strategis

Makassar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan H. Sahbirin Noor dan H. Rudy Resnawan semakin gigih membangun infrastruktur strategis daerah.   Bahkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemprov telah mengusulkan permohonan bantuan kepada  pusat,   dilengkapi  dengan  grand master perencanaan pembangunan. Kegigihan Pemprov Kalsel tersebut bisa dilihat telah tersedianya  grand master  perencanaan pembangunan daerah dan keuletan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Seperti melalui  Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Pembangunan Nasional dan Daerah 2018,  berlangsung dari 28 Februari - 3 Maret  2017, di  Grand Clarion Hotel Makassar, Sulawesi Selatan,  Pemprov Kalsel mengusulkan sejumlah kegiatan pembangunan strategis daerah. Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ir H Nurul Fajar Desira CES mengatakan, ada beberapa pembangunan infrastruktur daerah  yang telah diusulkan menjadi program strategis nasional . “Proyek tersebut antara lain  dari segi konektivitas seperti pengembangan Bandara Syamsuddin Noor, Bandara Syamsir Alam dan Warukin, insfrastruktur pelabuhan, jalur kereta api, BRT Banjarbakula. Jembatan penghubung Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut, jalan bebas hambatan Banjarmasin, Banjarbaru, Batulicin, Fly Over dan Jembatan Pangeran Antasari Banjarmasin,” terangnya, di sela mengikuti rapat penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, di Makassar. Kegiatan pembangunan lain yang diusulkan menjadi pembangunan strategis nasional adalah kedaulatan pangan dan energi, seperti pembangunan Bendungan Tapin, Riam Kiwa, dan pengembangan daerah irigasi Amandit, Batang Alai,  Pitap,  Polder Alabio, dan pembangunan daerah irigasi Kinarum di Kabupaten Tabalong. Berikutnya, dari segi kedaulatan energi, akan diusulkan PLTU Kotabaru, PLTG/MG/GU Kalsel Peaker 1, dan PLTU Kalselteng 2.   Infrastruktur lainnya seperti pembangunan SPAM,  TPA Regional, Sport Centre,  Kawasan Industri Batulicin, kawasan pariwisata Loksado,  kawasan pariwisata Sungai Martapura dan kebudayaan Banjar serta   pusat distribusi regional Banjarmasin. Pria yang juga pernah menjadi Kepala Bappeda Kota Banjarmasin, melalui forum rakortek ini program-program prioritas yang disampaikan dan terus diperjuangkan, agar  dapat diterima dan masuk dalam program strategis nasional. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat membuka rakortek ini mengatakan bahwa rencana arah pembangunan 2018 mendatang fokusnya ke daerah.  Konsekuensi dari hal tersebut,  maka porsi anggaran APBN akan lebih banyak dianggarkan ke daerah. “Porsi anggaran akan kita lihat nanti. Bisa 60% ke daerah dan 40% di pusat, atau 70% ke daerah dan 30% di pusat” kata Tjahjo seusai membuka kegiatan ini. Pembagian porsi anggaran ini, menurut Tjahjo sesuai dengan arahan presiden. Dimana program kementerian dan lembaga pusat akan lebih banyak ke daerah, termasuk Kalsel.. Selain itu, lanjut Tjahjo,  Presiden Jokowi juga menginginkan dalam masa kepemimpinannya ini, konektivitas Indonesia dapat selesai, yaitu melalui tol laut, jalan tol, bandara, dan kereta api. . *

Kalsel Bangun Jalan Tol Rp10, 24 T

Banjarmasin- Komitmen terukur Gubernur  H Sahbirin Noor bersama Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H Rudy Resnawan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui  pembangunan infrastruktur strategis daerah  terus dibuktikan. Salah satu cita-cita besar yang akan diwujudkan adalah pembangunan jalan bebas hambatan menghubungkan Kota Batulicin, Banjarbaru dan Banjarmasin sepanjang 175 Km dengan estimasi anggaran sebesar Rp 10,24 triliun. Jika  selama ini jarak dari Banjarmasin – Batulicin Tanah Bumbu sepanjang 250 Km dengan waktu tempuh 5 sampai 6 jam, maka bila jalan bebas hambatan tersebut berhasil direalisasikan, maka hanya menelan waktu 2 sampai 3 jam.
Rencana Kalimantan Selatan membangun jalan tol tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan, saat memaparkan  rencana pembangunan infrastruktur strategis daerah,  di depan anggota Komisi V DPR RI,  di Gedung Abdi Persada Banjarmasin,  Senin (27/2) malam. Menurut Rudy Resnawan, untuk pembangunan jalan tol tersebut masih dalam perencanaan cermat,  termasuk persiapan-persiapan penting yang saat ini masih dikaji Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Bina Marga. “Jika semuanya sudah selesai dan lengkap dengan detail engineering design pembangunan, maka akan kami presentasikan lagi ke pemerintah pusat dalam rangka usulan  pembangunan melalui APBN,” paparnya. Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ir Nurul  Fajar Desira CES, saat memaparkan presentasi teknis,  menjelaskan,  pembangunan jalan tol tersebut diyakini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena  menghubungkan jalur-jalur  vital perekonomian daerah.         
Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalsel ini mengatakan, estimasi biaya untuk pembangunan jalan bebas hambatan diperkirakan sebesar Rp10,24 triliun, meliputi kegiatan,  detail engineering design (DED)  pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi. Rencana pembangunan diawali Studi DED tahun 2017,  pembebasan lahan 2018 , tahun 2020 pembangunan konstruksi dan Tahun 2022 diharapkan jembatan sudah bisa beroperasi.
“Rencananya jalan bebas hambatan yang akan kita bangun sepanjang 175 Km dengan  lebar badan jalan 60 meter kecepatan jarak tempuh 80-100 Km per jam,” papar Fajar menyakinkan. Terkait anggaran untuk pembangunan jalan bebas hambatan, Fajar mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat atau melalui pola investasi. *

Wakil Presiden Pimpin Rapat Asian Games 2018 di Kemenpora

Menampilkan Infografis 1.jpgJakarta, 15 Maret 2017 – Pasca ditetapkan sebagai Ketua Tim Pengarah Kepanitiaan Asian Games 2018, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) telah bergerak cepat melakukan koordinasi agar kepanitiaan Asian Games lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, awal Maret 2017 lalu, Asian Games harus mampu membangun citra yang baik dari Indonesia di dunia Internasional. "Perhelatan besar ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untukkepentingan bangsa dan negara. Ini juga sekaligus momentum untuk menunjukkan kemampuan kita dalam penyelenggaraan event kelas dunia," ujar Presiden Jokowi saat itu.

Evaluasi atas persiapan yang dilakukan selama ini telah dilakukan oleh Jusuf Kalla setelah tiga kali menggelar Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dan juga Ketua INASGOC, Erick Thohir.

Dalam perhelatan olahraga terbesar negara-negara di kawasan Asia ini, Indonesia mencanangkan 4 Sukses yang meliputi 1). Sukses Penyelenggaraan. 2). Sukses Prestasi, 3). Sukses Administrasi dan 4). Sukses Ekonomi. Adapun 4 kesuksesan itulah yang diterjemahkan dalam pembagian kerja dan tanggungjawab pada setiap bagian yang ada dalam kepanitiaanIndonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) 2018.

Fokus Rapat Asian Games 2018 Pertama Tentang Prestasi Dengan adanya pembagian tugas ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla berinisiatif melakukan rapat koordinasi yang dilakukan secara bergilir untuk memantau persiapan Asian Games dari waktu ke waktu. Untuk pertama kalinya rapat terkait Asian Games 2018 dilakukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, membahas tentang target pencapaian prestasi Indonesia.

Menampilkan Infografis 2.jpgRapat Koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang didampingi oleh Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, Ketua Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas), Achmad Soetjipto, dan dihadiri oleh perwakilan INASGOC, perwakilan KONI, KOI serta pejabat terkait di jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan penyelenggaraan Asian Games 2018 ini menjadi tantangan bagi Indonesia setelah 56 tahun yang lalu, “Penyelenggaraan Asian Games perlu cost efektif dan harus lebih sederhana agar banyak negara sanggup menjadi penyelenggara.

Demikian pula dengan penyelenggaraan Olimpiade,” lebih jauh, JK juga mengatakan jika perhelatan ini tidak menjadi perhatian, maka banyak negara akan bangkrut. “Sejauh ini Indonesia telah mengeluarkan anggaran sebesar 30 Triliun untuk Asian Games, Untuk infrastruktur 10 Triliun, Palembang 7 Triliun dan Jakarta kurang lebih 23 Triliun,” ungkapnya.

“Saya kesini untuk mengawal Asian Games agar semua aman dan selamat, dan saya sendiri sudah mencoba menghubungi beberapa sponsor untuk efisiensi anggaran kita,” ungkap JK lagi. Untuk kesuksesan penyelenggaraan dianggarkan sebesar kurang lebih 4 Triliun yang telah diefisenkan dari anggaran yang diajukan sebelumnya, namun JK juga berharap efisiensi penyelenggaraan ini jangan sampai mengurangi kemeriahan Asian Games di Indonesia.

“Hampir semua pelaksanaan Asian Games menguntungkan bagi negara penyelenggaranya, oleh karena itu dalam Asian Games di Indonesia nanti hitungannya harus jelas untuk keuntungan finansial kita,” harap JK seraya menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan ini Indonesia harus berbicara kepada para sponsor baik dalam maupun luar negeri dalam optimalisasi sponsor dalam pembiayaan penyelenggaraan Asian Games karena posisi Indonesia saat ini adalah menggantikan Vietnam yang sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games.

Menampilkan Infografis 3.jpgDengan tingkat partisipasi mencapai 45 negara dan mempertandingkan 484 nomor dari 42 cabang olahraga, sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia ditargetkan mampu menembus urutan 8-10 besar dengan capaian minimal 23 medali emas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dalam pengantar rapat ini menyampaikan apresiasi tentang upaya percepatan soal Asian Games yang dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla.

“Pak JK terus bergerak cepat memeriksa koordinasi penyeenggaraan Asian Games dengan baik. Paling tidak sudah 3 kali Pak JK melakukan pertemuan dan sidak mendadak pasca dimintanya beliau oleh Presiden mengawal AG,” kata Puan.

Senada dengan itu, Menpora, Imam Nahrawi juga menyampaikan apresiasi atas upaya cepat yang dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla, terkait Asian Games, “Saya sangat apresiasi dukungan dan kehadiran Pak JK di Kemenpora. Ini pertama kalinya dalam sejarah untuk memantau kesiapan kita bersama untuk penyelenggaraan dan persiapan Asian Games,” ujar Menpora.

Lebih lanjut untuk pencapaian prestasi atlet Indonesia, Menpora juga menekankan pentingnya keberadaan wasit dan pelatih bersertifikasi, “Sertifikasi bagi wasit dan pelatih juga penting untuk pencapaian prestasi, demikian pula halnya dengan pendidikan atlet yang perlu menjadi perhatian karena banyak atlet yang belum bisa menyelesaikan jadwal sekolah atau kuliahnya, Saya akan berkoordinasi terus dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kemenristek Dikti, dan telah disetujui oleh Pak Wapres,” jelas Menpora lagi.

Imam juga mengatakan khusus untuk program sertifikasi wasit dan pelatih, Kemenpora sudah menyiapkan secara khusus anggaran untuk itu di tahun 2017. “Kami juga ingin menjajaki peluang untuk beasiswa bagi atlet melalui program LPDP untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan pendidikan atlet,” jelasnya lagi.

Menampilkan Infografis 4.jpgSebagai persiapan mencapai target tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi memandu pemaparan yang disampaikan oleh Ketua SATLAK PRIMA, Achmad Soetjipto yang menjelaskan sejumlah persiapan yang dilakukan terkait dengan cabang-cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia.

Untuk sukses prestasi Asian Games 2018 secara garis besar dipaparkan melalui sejumlah langkah strategis yang dilakukan oleh SATLAK PRIMA “Mulai Agustus paling lambat sudah harus dioptimalkan menuju satu tahun jelang Asian Games,” papar Achmad Soetjipto, ketua SATLAK PRIMA.

Satlak PRIMA juga menyampaikan perlunya melakukan efisiensi terhadap beberapa cabang olahraga dan juga perhatian yang tinggi terhadap persoalan doping agar prinsip fair play tetap bisa dijunjung tinggi dalam Asian Games nanti. Indonesia menurutnya berupaya meraih 30 medali emas untuk bisa masuk dalam peringkat 10 besar.

Dipaparkan pula proyeksi meraih medali bagi Indonesia dibagi atas 3 kategori dari sisi performance tinggi, menengah dan kurang, dimana terdapat pada 16 cabang olahraga diantaranya, atletik, panahan, badminton, angkat besi, karate, dayung, menembak, sport climbing, selancar, taekwondo, dan voli pantai.

Selain itu optimalisasi sistem monitoring atlet juga telah dilakukan melalui pemanfaataan sistem informasi teknologi. Mulai tahun 2017 telah dimulai penggunaan aplikasi Integrated Athlete Monitoring System (IAM PRIMA) yang tujuannya memantau performa atlet dari waktu ke waktu dan menjamin kesimbangan antara tuntutan kepelatihan dengan kebutuhan pemulihan kondisi atlet, evaluasi, proses pencapaian goal dan intervensi untuk pencegahan over training yang mengakibatkan resiko cidera.

Selain tentang manajemen pembinaan prestasi Asian Games 2018, dalam rapat ini Menpora juga menyinggung tentang rencana penataan kawasan PPPON Cibubur menjadi kawasan SPORT INDONESIA untuk meningkatkan prestasi atlet nasional dalam mencapai prestasi internasional. Sesuai dengan tujuannya, Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu Indonesia (SPORT INDONESIA) akan mengintegrasikan Sport Science, dan Sport Medicine menjadi sebuah pusat pengembangan olahraga yang direncanakan akan mulai berjalan pada akhir 2017 mendatang.kh

(Sumber : Newsroom Biro Humpro Setdaprov Kalsel edisi Kamis, 16 Maret 2017)
Kontak Media
Kepala Biro Humas dan Hukum Kemenpora RI
Amar Ahmad
Tel +62 21 5727422 / 08152528098

Penyerahan Penghargaan Media Center Terbaik Tahun 2016

BANJARBARU - Pada acara Bimbingan Teknis Tata Kelola Media Center yang dilaksanakan di Tangerang pada tanggal 27 Februari - 1 Maret 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menerima penghargaan sebagai Media Center Terbaik Peringkat ke 4 untuk Kontribusi Foto pada Portal InfoPublik.id di Tangerang 28 Februari 2017 (sumber : Diskominfo Prov.Kalsel)

IMG-20170227-WA0003

 

 

 

            IMG-20170227-WA0002

Pantau Langsung Pilkada Hingga ke Pelosok

AMUNTAI- Tak ingin hanya menerima laporan lewat sosial media atau jaringan telepon, terkait kondisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung di dua kabupaten Kalsel, yakni Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala, Sekda prov Drs H Abdul Haris, MSi, lebih memilih turun langsung kelapangan.
Meski harus menempuh jarak cukup jauh dari Banjarmasin ke HSU sekitar 183 kilo meter dengan menggunakan kendaraan dinas, H Abdul Haris , Selasa (14/2)malam, berangkat lebih awal agar pada saat hari pelaksanaan pilkada, (Rabu 15 Febuari 2017, red) bisa memantau lebih banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di HSU.
Lokasi pertama yang dikunjungi sekda prov adalah TPS 9 di Kota Raja, tempat di manaBupati  Abdul Wahid HK dan istri beserta keluarga menggunakan hakpilihnya.
“Kedatangan ulun kesini untuk melihat secara langsung pelaksanaan pilkada di HSU , selain untuk bersilaturahmi dengan masyarakat,” terangnya.
Dalam kunjungannya ke HSU, Sekda prov Kalsel didampingi Kepala Satpol PP Wahyudin, M.AP dan sejumlah pemprov lainnya.
Pejabat yang juga pernah menjabat Ketua KNPI Kalsel ini selain mengunjungi sejumlah TPS tersebar di HSU, juga melihat secara dekat penyelenggaraan proses pengunaan hak pilih warga binaan di LP Kelas II B Amuntai.
Di tempat ini sekda juga disambut pejabat di lingkungan LP dan sempat berdialog langsung dengan masyarakaat binaan yang menggunakan hak pilihnya.Sekda juga melakukan kunjungan ke TPS di RSUD Pembalah Batung.
Menurut Abdul Haris, berdasarkan pantauannya, sejak dibukanya pendaftaraan di TPS hingga proses penghitungan kartu suara, pelaksanaan pilkada diHSU berlangsung aman dan kondusif.  Ini semua berkat kerjasama segenap lapisan masyarakat, seperti KPU, Panwaslu, TNI/Polri, partai politik dan seluruh stake holder terkait.
Jumlah TPS di Kabupaten HSU sebanyak 697 buah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 158.629 .Sedangkan kandidat calon bupati hanya dua pasangan calon, yakni Drs H Abdul Wahid MSi berpasangan dengan H Husairi AbdiLc dan H Muksin Haita berpasangan dengan Dr Abdul Hasib Salim MAP.
Sementara untuk pemantauan di Kabupaten Barito Kuala, dikoordinatori Asisten I Bidang Pemerintahan Setda prov Kalsel Drs H Siswansyah didampingi Kepala Badan Intelejen Negara Kalsel Daru Cahyono dan Kepala Biro Humas Kurnadiansyah S Sos, meski harus melewati medan jalan cukup berat, sejumlah TPS di pelosok pinggiran kota Marabahan juga sempat dikunjungi.
Sejumlah TPS yang dikunjungi anara lain TPS 1 di Kota Marabahan, TPS 2 Desa Sungai Raya, TPS 1 Desa Barambai, TPS 1 Desa Bagagap, TPS 1 Desa Sungai Kali, TPS 2 Desa Bambangin, TPS 1 Desa Paramitadan TPS 1 Desa Saluang Pasar dan beberapa TPS di Kelurahan HandilBakti.
Dalam kunjungan langsung di Kabupaten Batola Tim Desk Pilkada 2017 disambut langsung Sekda Batola Ir H Supriyono Ketua KPU Batola Nanang Kaderi dan Sekretaris KPU Sahrianuddin S. Sos.